Harga-Harga Naik, Ekonomi Kian Sulit

Pemerintahan Jokowi katanya menggelar operasi pasar sembako murah di 4.000 titik di seluruh Indonesia, Ahad (12/6/2016). Hal ini dilakukan guna memangkas rantai pasok distribusi pangan, sehingga membuat harga pangan menjadi lebih stabil.

Selain menjual paket sembako murah, operasi pasar tersebut juga menjual cabai, bawang merah, dan daging sapi dengan harga terjangkau. "Sekarang ini (di operasi pasar), harga daging Rp75.000 per kg, cabai Rp18.000 per kg, beras Rp17.500 per kg. Ada paket sembako lebih murah lagi Rp25.000, bawang di tingkat petani sudah ada menyentuh Rp8.000. Ini harus kita angkat kembali," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pasar Cipete, Jakarta, Ahad (12/6/2016).

Menteri-menteri Jokowi memang lagi bekerja keras, setelah mendapat titah dari sang Presiden untuk menurunkan harga komoditas pangan nasional yang melambung tinggi tidak karuan. Harga beras, telur, daging sapi, daging ayam, bawang, wortel, gula meroket. Harga daging sapi sampai mencapai Rp130.000 per kg. Masyarakat sudah mulai berteriak.

Harga-harga kebutuhan pokok dan pendukungnya memang lagi melejit naik. Tidak biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, harga ini sudah naik jauh hari sebelum Hari Raya Lebaran. Bahkan harga-harga sudah naik sebelum Ramadhan. Ini fakta yang aneh karena permintaan masyarakat masih tergolong biasa-biasa saja artinya tidak terjadi lonjakan permintaan.

Hingga pekan pertama Juni 2016, proses operasi pasar dan kebijakan pemerintah tidak mampu mengerem laju peningkatan harga. Terhitung sudah tiga kali Presiden Jokowi mengumpulkan menteri yang terkait dengan harga kebutuhan pokok ini di Istana Negara. Lagi-lagi mereka mendapat titah untuk menurunkan harga. Termasuk meminta agar para menterinya ini bisa menurunkan harga daging sapi menjadi hanya Rp80.000 per kg.

Namun tanda-tanda mereka menyerah sudah tampak. Mentan mengakui pemerintah tidak bisa cepat mengatasi tingginya harga pangan dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Ia beralasan, kemelut yang terjadi di sektor pangan telah terjadi sejak lama. Tingginya harga pangan di tingkat pedagang saat ini akibat panjangnya rantai pasok dan distribusi. ”Ini persoalan (pangan) sudah 70 tahun. Tidak bisa selesai satu sampai dua bulan. Perlu kerja keras,” kata Andi.

Mentan membenarkan adanya mafia pangan di Indonesia. Menurutnya, mereka melakukan praktik pengaturan harga atau kartel. Sementara itu Indonesia memiliki berbagai komoditas yang sebenarnya unggulan, di antaranya CPO, karet, pala dan beras. Tapi justru harga minyak goreng mahal.

Listrik Naik

Dalam situasi daya beli masyarakat yang sangat rendah ini, pemerintah pun sudah siap-siap menambah beban mereka. Rezim Jokowi akan memberi kado istimewa kepada pelanggan listrik PLN. Terhitung mulai 1 Juli 2016 tarif listrik untuk golongan rumah tangga (R1) 900 VA akan naik sebesar 140 persen. Sekitar 18 juta pelanggan dari 22 juta peIanggan 900 VA akan dikenakan tarif baru sebesar Rp1.400 per kWh, sebelumnya Rp565 per kWh. Kenaikan itu sebagai bentuk pengurangan subisidi listrik 2016.

Pada 2016, pemerintah menerapkan subsidi Iistrik dalam APBN sebesar Rp38,3 trilyun. Berkurangnya subsidi tersebut membuat PLN melakukan penyesuaian tarif. Pelanggan 900VA disasar karena merupakan pelanggan dengan jumlah terbanyak kedua yakni 22.858.323 pelanggan. Pendapatan PLN dari penjualan listrik ke pelanggan golongan tersebut hingga Maret 2016 mencapai Rp4,99 trilyun.

Sebelumnya, rencana kenaikan ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2016. Namun karena alasan pendataan yang belum lengkap terhadap status rumah tangga para pelanggan 900 VA, apakah layak dapat subsidi atau tidak, rencana itu baru dilaksanakan 1 Juli. Kenapa pas lebaran?

Tambah Utang Luar Negeri

Masyarakat pun ditambahi beban baru yakni berupa utang luar negeri. Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Maret 2016, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 315,98 milyar dolar AS atau setara dengan Rp4.222 trilyun. Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Februari 2016 yang tercatat hanya USD 312,22 milyar dolar AS. Posisi utang per Maret 2016 ini juga naik jika dibanding posisi akhir tahun lalu yang hanya 309,98 milyar dolar AS. Kendati begitu BI masih menganggap utang ini cukup aman.

Utang memang tidak berdampak langsung saat ini kepada masyarakat, namun bisa dipastikan itu akan dibebankan kepada masyarakat di masa mendatang. Lagi pula utang itu tidak hanya utang pokok saja yang harus dikembalikan tapi ditambah bunga utang. Bunga utang ini pula yang saat ini membebani APBN karena cukup besar. Tahun lalu saja bunga utang itu mencapai angka Rp155,1 trilyun rupiah.

Sayangnya, daya serap anggaran dalam APBN 2016 justru rendah. Sudahlah banyak mengambil utang baru, ternyata itu tidak banyak digunakan. Maka dapat dipastikan utang baru ini membebani APBN karena menjadi anggaran yang tidak produktif. Sementara bunganya terus bertambah.

Salah Kelola

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai rezim Jokowi salah dalam mengelola negara. Dalam hal kenaikan harga kebutuhan pokok yang melejit, ia menilai pemerintah tak memiliki antisipasi.

Dalam hal penggunaan utang luar negeri, ia menilai pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas. ”Utang itu tidak spesifik untuk apa. Bisa jadi bantuan langsung tunai (BLT) pun diambil dari utang, karena semua uang sudah jadi satu kantong di dalam pengelolaan uang negara. Ini yang semestinya ada reorientasi kebijakan pembiayaan,” katanya.

Enny menyebut pengelolaan uang negara saat ini menimbulkan ekonomi tekor. ”Keseimbangan primer kita negatif. Jadi bila negara menambah utang tetapi keseimbangan primernya negatif, itu sudah pasti salah kelola,” jelasnya. []

Impor Rektor Asing

Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang karut marut seperti sekarang, pemerintah Jokowi mewacanakan untuk merekrut orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Wacana ini digulirkan untuk mengikuti negara lain yang menerapkan kebijakan tersebut sehingga kampusnya berkelas dunia.

Wacana itu digulirkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir. Ia mengatakan, Presiden mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia itu mampu bersaing di kelas dunia. Nasir mengungkapkan, Cina, Singapura dan Arab Saudi memakai orang asing untuk menjadi rektor.

Menurutnya, diperlukan banyak rapat konsultasi dengan Presiden untuk merealisasikan kebijakan ini. Pihaknya sedang menyiapkan infrastruktur dan instrumen lain yang perkembangan selanjutnya akan intensif dilaporkan ke Presiden.

Ia berpendapat sudah saatnya Indonesia harus memikirkan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan tinggi. Apalagi, sekarang Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga harus bisa bersaing secara global. "Kita memang sudah mengarah ke sana. Namun kapan ini dilakukan kami belum bisa memutuskan," jelasnya.

Namun sepertinya rencana itu kandas. Setelah banyak kalangan menentangnya, Nasir akhirnya membantah akan merekrut orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Menurutnya, pihaknya menginginkan rektor yang memiliki pemikiran selevel rektor asing. Ngeles. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 176, Juni-Juli 2016

---