Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Sabtu, 24 Juni 2017

Jakarta Butuh Sistem Baru!



Menurut pengamat politik Andi Azikin, setelah berkuasa, para kepala daerah hanyalah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mereka tidak boleh membuat perda atau kebijakan yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan menyalahi kebijakan pemerintah pusat. ”Jadi sebenarnya tidak akan ada perubahan yang signifikan di daerah kecuali hanya soal-soal teknis," jelasnya.

Dalam konteks Jakarta, siapapun gubernurnya, dari sisi perubahan, sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat karena pemerintah daerah meski dikatakan desentralisasi, kewenangannya sangat terbatas. Siapapun yang memimpin tak akan banyak berpengaruh karena mesin birokrasi sebenarnya sudah berjalan.

Sayangnya masyarakat tidak sadar dengan kondisi ini. Mereka tertipu. Seolah-olah harapan bisa digantungkan kepada sosok pribadi orang yang memimpin dengan mengesampingkan sistem yang diterapkan. Pemimpin dianggap segalanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan kendati fakta sudah berulang kali terungkap bahwa pemimpin sebaik apapun tak akan bisa berbuat banyak jika ia berada dalam kubangan lumpur sistem yang buruk.

Selain tidak akan menghasilkan perubahan mendasar, pemilihan kepala daerah justru membuka keharaman bagi kaum Muslim sebab orang kafir pun mendapat kesempatan untuk meraih kekuasaan. Sistem demokrasi tak membatasi siapapun untuk memimpin. Seorang Muslim jelas tak boleh setuju terhadap sistem yang membolehkan orang kafir menjadi pemimpin atas kaum Muslimin, sistem yang menyerahkan penetapan hukum kepada hawa nafsu voting manusia.

Tipuan Demokrasi

Setiap lima tahun rakyat selalu didorong untuk menentukan pemimpinnya dengan dalih ini adalah bagian dari perubahan. Saking luar biasaanya mengawal demokrasi ini sampai-sampai ada yang menakut-nakuti rakyat dengan secara keliru menafsirkan ayat-ayat Allah SWT untuk menyukseskan pesta tersebut. Bahkan sering dimunculkan pernyataan, jika umat Islam tidak ikut memilih maka orang kafir yang akan memenangi pemilu. Padahal, kata Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman, justru pemilu demokrasi inilah jalan untuk mempertahankan sistem yang rusak ini. "Tidak akan ada perubahan mendasar melalui pemilu atau pilkada ini. Soalnya sistemnya tidak akan berubah, malah tidak boleh diubah. Pemilu atau pilkada merupakan bagian dari mempertahankan sistem,” jelasnya.

Siapapun yang memenangi pesta tersebut, jelasnya, akan melaksanakan prinsip demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atas nama rakyat, seorang pemimpin bisa mengeluarkan kebijakan apa saja. Dan yang pasti aturan itu bukan berasal dari Allah seluruhnya. Soalnya, mengambil aturan agama dalam mengatur urusan publik termasuk sebuah keharaman dalam kacamata demokrasi. Prinsip sekulerisme yang menjadi pilar sistem tersebut tak bisa diganggu gugat.

Ia menjelaskan, tidak mungkin demokrasi ditujukan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Wajar pula jika para pemimpin yang terpilih baik di pusat maupun di daerah -termasuk yang Muslim- tidak akan mengambil aturan agama secara menyeluruh untuk mengatur urusan umat. Kalaupun ada aturan agama yang diambil, itu adalah aturan agama yang sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

Lepaskan Belenggu Demokrasi!

Siapa pun -termasuk warga Jakarta- pasti menginginkan kebaikan berupa kesejahteraan dan keadilan. Berharap pada sistem yang ada, dapat dipastikan seperti pungguk merindukan bulan.

Dan sudah terbukti secara nyata, fenomena Pilkada Jakarta ini telah menguras energi umat gara-gara negara menampakkan ketidakadilan demi mempertahankan calon yang digadang-gadang terpilih kembali memimpin Jakarta.

Fakta menunjukkan, selama ini semua yang terpilih didukung kekuatan modal dan popularitas, ditambah tidak adanya suara partai yang dominan yang mengharuskan mereka berkoalisi. Koalisi pun tak jarang hanyalah politik dagang sapi. Demokrasi akhirnya menjadi kedok penguasaan sekelompok orang yang punya modal untuk menguasai rakyat untuk kepentingannya sendiri. Rakyat berdaulat hanya omong kosong.

Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman menegaskan, Jakarta yang baik akan muncul jika negeri berpenduduk mayoritas Muslim ini mengganti sistem yang rusak sekarang dengan sistem baru. Sistem ini adalah sistem Islam. Dengan sistem Islam, Jakarta bisa dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh kehidupan.

“Tidak cukup ganti orang. Harus ganti sistem. Dan ini tentu tidak hanya sistem yang berlangsung di Jakarta tapi sistem yang sedang bercokol di negeri ini,” jelas Yahya.

Sistem yang baik, jelasnya, akan bisa mewujudkan peradaban yang baik. Termasuk membangun manusianya sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Sistem ini tegak atas prinsip tauhid sehingga terbebas dari kepentingan segilintir orang yang ingin memaksakan kehendak demi urusan duniawi. Sistem ini dijaga oleh ketakwaan. Para pemimpinnya dipaksa tunduk di bawah aturan Islam sehingga bebas dari nafsu pribadi atau kelompok.

Dan yang lebih penting, papar Yahya, sistem Islam ini akan menjadikan Jakarta dan daerah lain di Indonesia menjadi wilayah yang dirahmati oleh Allah SWT, negeri yang baldatun thayibatun wa rabbun ghafur.

“Umat harus berani melepaskan belenggu demokrasi ini. Sudah saatnya kita harus berani bersuara lantang untuk menyuarakan perubahan sistem bagi negeri ini," tandas Yahya.

Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib mengatakan, perubahan terjadi jika kaum itu menginginkan perubahan. "Kita harus mengarahkan umat pada perubahan Islam, jika tidak maka perubahan yang terjadi semakin buruk dan lebih buruk,“ paparnya.

Ia berharap para tokoh umat bisa memahami hal ini dan terus mengarahkan umat kepada perubahan hakiki seperti yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga terwujud Daulah Islam di Madinah.

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 191
---

Jumat, 23 Juni 2017

Wacana Sertifikasi Ulama, Sinyal Represifnya Rezim Jokowi



Wacana dibuatnya program sertifikasi khatib dan ulama menjadi polemik dan mengundang penentangan keras. Progam ini dinilai rancu karena tidak ada standar yang dapat disepakati bersama tentang batasan kafa'ah atau kapabilitas seorang menjadi mubaligh atau ulama, dan bisa jadi bertentangan dengan dalil-dalil serta penjelasan para ulama mu’tabar.

Yang lebih membahayakan lagi, program ini berpotensi melahirkan lagi rezim otoriter yang represif. Melihat dari latar belakang kemunculannya, wacana sertifikasi khatib dan ulama dilatarbelakangi ketakutan pemerintah akan kemunculan kekuatan Islam politik.
Gagasan sertifikasi khatib dan ulama dilontarkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin setelah munculnya gelombang aksi bela Al-Qur’an dan bela ulama. Kasus penistaan agama juga membangkitkan keberanian dan kesadaran umat untuk mengkritisi posisi dan kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap main mata dengan pelaku penistaan agama dan sering merugikan kepentingan umat Islam.

Kuat dugaan bahwa kebijakan ini mengarah pada sikap pemerintah yang kian otoriter dan represif. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin menilai kebijakan ini justru melebihi tindakan rezim Orde Baru. "Rezim Orde Baru saja yang sering disebut represif tidak memberlakukan standardisasi dan sertifikasi khatib atau ulama, maka seyogianya rezim reformasi dengan demokratisasi tidak justru bersikap represif,” ujarnya.

Membungkam Umat

Baru dua tahun berjalan pemerintahan Jokowi-JK memang menuai banyak kontroversi dan kritik. Skandal ‘papa minta saham’ yang melibatkan politisi Golkar Setya Novanto juga menyeret nama Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat Menkopolhukam. Hanya saja Luhut terus-menerus berkelit ketika namanya dikaitkan dengan skandal saham PT Freeport. Saat itu tak ada reaksi serius Presiden Jokowi untuk menangani skandal tersebut.

Presiden Jokowi juga dianggap terlalu mengakomodir dan memberi karpet merah kepada konglomerat koruptor dana BLBI. Adalah Samadikun mantan Presiden Komisaris PT Bank Modern, yang telah mengakibatkan kerugian negara Rp169.472.986.461,52. Namun kemudian disambut di istana oleh Presiden Jokowi, bukan sebagai terpidana korupsi.

Pemerintah juga dianggap diskriminatif terhadap umat Islam. Dalam kasus kerusuhan Tolikara, pelaku pembakaran masjid dari umat Kristiani alih-alih ditindak, justru dijamu di istana kepresidenan. Sementara itu pemerintah bersikap sebaliknya terhadap umat Muslim yang diduga terlibat dalam kerusuhan Tanjungbalai dan Singkil.

Terakhir, dalam kasus pelecehan Al-Qur’an dengan terdakwa Ahok, pemerintah Jokowi dan aparat dinilai malah berpihak pada Ahok. Sikap ini yang memicu gelombang aksi besar-besaran sekaligus protes keras dari berbagai pihak. Namun sikap kritis umat justru ditanggapi negatif oleh pemerintah dan aparat keamanan. Sekarang satu persatu tokoh GNPF MUI dan penggagas aksi umat diperkarakan oleh kepolisian.

Tindakan pemerintah ini menguatkan dugaan ada upaya sistematis untuk membungkam suara-suara vokal mengkritisi langkah pemerintah yang keliru. Apalagi kepolisian juga semakin menggencarkan pemberlakukan UU ITE terkait hoax dan penyebaran ujaran kebencian (hate speech). Namun yang dicemaskan bila gencarnya pemberlakuan UU ITE malah ditujukan untuk menutup-nutupi informasi yang tidak dimuat di media mainstream, yang justru mengandung kebenaran, tapi kemudian dituding hoax dan mengandung ujaran kebencian.

Kini, khusus umat Muslim kini digulirkan gagasan sertifikasi khatib dan ulama. Langkah ini bukan saja represif tapi juga mengandung sejumlah bahaya.

Bahaya Sertifikasi Khatib

Sertifikasi khatib dan ulama ini rancu, tidak jelas dan berbahaya. Rancu dan tidak jelas, karena apa yang menjadi standar seseorang layak mendapat sertifikasi berceramah dan mendapat status ulama? Bila kategori khatib dan ulama hanya ditujukan kepada mereka yang berasal dari dunia pesantren atau dunia pendidikan Islam, maka bagaimana dengan hukum wajibnya berdakwah yang menjadi kewajiban setiap Muslim? Tidak ada syarat yang ditetapkan para ulama yang mu'tabar bahwa seorang yang berdakwah harus lulusan pesantren atau kampus Islam, apalagi harus mengantongi sertifikat dari lembaga tertentu.

Untuk khutbah maka para ulama telah menyepakati syarat-syarat dan rukun khutbah. Misalnya dalam khutbah Jumat harus berisi wasiat takwa dan dilakukan dua kali dengan diselingi duduk, serta diadakan sebelum shalat Jumat ditegakkan. Menambah syarat seorang khatib harus bersertifikasi malah bisa masuk kategori bid'ah.

Sertifikasi khatib dan ulama juga berbahaya karena akan melanggengkan tindakan represif dan penyelewengan penguasa, dan membiarkan berlakunya hukum-hukum kufur di tengah umat. Upaya mengarahkan kepada hal ini jelas, karena Menteri Agama menyatakan bahwa materi khutbah harus mengarahkan umat pada Islam moderat.

Padahal terminologi dan konten Islam moderat adalah sesuatu yang baru, hasil rekayasa Barat untuk memanipulasi ajaran Islam kaffah. RAND Foundation beberapa tahun silam mengeluarkan hasil penelitian komprehensif tentang ”Building Moslem Moderate Network - Membangun Jaringan kaum muslim Moderat” yang menempatkan kelompok Islam moderat sebagai lawan Islam garis keras atau radikal. Ciri-ciri ajaran Islam moderat adalah meninggalkan pemberlakukan hukum Islam secara legal-formal, demokratis, menjalankan HAM, termasuk mengakui hak murtad bagi seorang Muslim, juga kehadiran kelompok LGBT.

Bila ini yang diinginkan menjadi materi khutbah dan ceramah para mubaligh di tanah air, maka sungguh selain membungkam mulut mulia kaum alim juga akan meracuni umat dengan ajaran kufur demokrasi-liberalisme. []iwan januar, anggota lajnah siyasiyah dpp hti

Kecenderungan Menteri Agama Ke Mana?

Ketika sejutaan lebih umat Muslim berkumpul di Masiid Istiqlal melakukan zikir bersama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin justru memilih menghadiri perayaan Cap Go Meh di Bogor. Padahal beberapa hari sebelum perayaan hari raya pemeluk Kong Hu Cu tersebut, Ketua MUI Bogor KH Adam Ibrahim telah menghimbau agar warga Muslim tidak menghadirinya karena haram dan mengandung mudlarat. Entah mendengar fatwa itu atau tidak, Menag justru menghadirinya.

Menag Lukman Hakim bukan sekali dua kali membuat polemik. Pada bulan Ramadlan lalu, Menag bukannya menghimbau umat Muslim untuk bersungguh-sungguh menjalankan shaum Ramadlan, ia malah meminta publik untuk menghormati orang yang tidak berpuasa, meski kemudian ia sibuk meralat cuitannya sendiri di twitter.

Lukman Hakim juga memfasilitasi kegiatan Syiah di kantor Kemenag, padahal mayoritas Muslim di tanah air adalah Sunni, dan saat ini sedang memprihatinkan nasib kaum Muslimin Sunni di Suriah yang ditindas Rezim Assad penganut Syiah Alawiyah. []ij/ls

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 191
---

Di Balik Wacana Sertifikasi Ulama



Ada Apa?

Usulan sertifikasi ulama kembali digulirkan pemerintah. Adalah Menteri Agama Lukman Hakim yang melontarkan gagasan tersebut. Di hadapan wartawan ia mengemukakan alasannya, "Banyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang beberapa masjid, khatib (penceramah) lupa menyampaikan nasihat yang semestinya, kemudian isi khatbah malah mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan nasihat," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (31/01).

Lukman mengatakan program sertifikasi para ulama dan khatib itu diserahkan kepada ormas-ormas Islam dan para ulama, sedangkan Kemenag atau pemerintah hanya menjadi fasilitator saja.

Seperti hendak berkelit, Menag menyebutkan program ini bukan kebijakan pemerintah, tapi usulan pihak lain. "Yang harus digarisbawahi, ini bukan kebijakan pemerintah. Ini baru gagasan yang lalu direspons oleh Kementerian Agama karena kami harus responsif terhadap aspirasi masyarakat," papar Lukman.

Lukman menambahkan, nantinya khutbah Jumat diharapkan mengarah pada ajaran Islam rahmatan lil alamin yang moderat. Sebab, kata Lukman, semua agama yang berkembang di Indonesia berpaham moderat, bukan ekstrem.

Pernyataan Menteri Agama segera direspon keras oleh banyak kalangan. Mulai dari tokoh Islam, anggota DPR hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Aliansi Ulama Madura (AUMA) misalnya menolak keras program sertifikasi khatib dan ulama dan menilainya lebih banyak negatifnya ketimbang manfaatnya. Mantan ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif juga menolak program macam ini karena mengarah pada kebijakan otoriter. Sedangkan Wapres menyatakan bahwa kebijakan ini sulit dilakukan karena banyaknya jumlah masjid dan banyaknya jumlah mubaligh serta khatib di tanah air. Apalagi banyak masjid di tanah air yang dibangun swadaya masyarakat.

Anehnya, beberapa hari kemudian pihak Kementerian Agama justru membantah adanya rencana sertifikasi khatib dan ulama. Kepala Pusat informasi dan Humas (Pinmas) Kementerian Agama Mastuki memastikan bahwa info sertihkasi khatib yang viral melalui media sosial adalah berita bohong alias hoax. Penegasan ini disampaikan oleh Mastuki menyusul beredarnya informasi seputar hal teknis penyelenggaraan sertifikasi khatib. Meskipun ia tak menampik bahwa Kementerian Agama sedang mempertimbangkan untuk melakukan standarisasi khatib Jumat sebagai respons permintaan masyarakat.

Maka pertanyaannya adalah masyarakat mana yang dimaksud pihak Kemenag dan Pak Menteri? Karena ternyata lebih banyak kalangan yang menolak wacana sertifikasi tersebut ketimbang yang menerimanya.

Satu-satunya suara yang terdengar mendukung datang dari fraksi PDI-P di DPR. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP yang membidangi sosial dan keagamaan, Samsu Niang mengatakan, dalam rangka untuk pendataan ulama, sertifikasi ulama menurutnya perlu dilakukan. Hal ini guna mengetahui kapabilitas, integritas para ulama itu.

Entah berkaitan atau tidak dengan wacana sertifikasi ulama, pihak kepolisian Jawa Timur juga melakukan langkah yang mengundang kontroversi, yakni pendataan ulama. Meski ada sebagian kecil ulama dan pesantren yang tidak keberatan, tapi lebih banyak yang kemudian merasa resah bahkan marah dengan pendataan tersebut. Langkah ini juga dikecam oleh Komisi VII DPR RI dengan menyatakan bahwa hal itu bukan kewenangan kepolisian, tapi Kementerian Agama.

Melumpuhkan Ulama

Wacana program sertifikasi ulama dan khatib dulu sudah pernah diusulkan oleh BNPT. Saat itu Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mewacanakan sertifikasi dai dan ustadz. Menurutnya, dengan sertifikasi maka pemerintah dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi.

Usulan yang ditentang keras oleh ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam nampaknya ingin diulang oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Kalau dulu dengan dalih mencegah radikalisme dan terorisme atas nama agama, kali ini kelihatannya ditujukan untuk menjinakkan ghirah umat pasca pelecehan Al-Qur’an oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Penistaan Al-Qur’an oleh Ahok yang direspon dengan kemarahan umat dan berujung pada aksi kolosal 411 dan 212 tahun lalu, membuat gerah sejumlah pihak. Ada kekhawatiran umat mulai muncul nalar kritis terhadap persoalan politik. Karena sasaran kemarahan publik bukan saja tertuju pada Ahok, tapi juga kepada parpol pengusung dan pendukungnya, kepada pemerintah yang dicap lamban dan tidak serius menangani kasus Ahok bahkan cenderung berpihak, juga menguatkan kecurigaan adanya taipan-taipan yang memodali Ahok.

Karenanya berbagai macam cara dilakukan untuk mereduksi hal ini seperti melontarkan isu anti kebhinekaan dan intoleran, dan membuat berbagai aksi tandingan. Namun semuanya gagal.

Langkah antisipasi yang kemudian dilakukan adalah menggulirkan sertifikasi khatib dan ulama. Merekalah kelompok pertama yang mesti dikendalikan dan dijinakkan oleh pemerintah, parpol dan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kelompok Islam politik. Bergeraknya umat pasca kasus pelecehan ayat Al-Qur’an, dimotori oleh para ulama, ustadz, dan mubaligh lewat berbagai khutbah, ceramah juga tulisan-tulisan.

Karenanya, selain akan menetapkan kualifikasi khatib dan ulama, program ini akan membuat batasan tema bagi para khatib dan mubaligh. Seperti kata Menag Lukman Hakim, tema yang harus diusung adalah Islam moderat.

Selanjutnya akan terjadi pembodohan politik dan deislamisasi secara masif lewat tema-tema khutbah atau ceramah yang mengajarkan Islam moderat. Umat semakin dijauhkan lagi dari kesadaran politik Islam dan dihapuskan ghirah keislamannya. Oleh sebab itu proyek ini patut untuk dilawan, karena membawa kemudlaratan besar pada umat. []iwan januar, anggota lajnah siyasiyah dpp hti

Kriminalisasi Pemikiran Islam di Singapura, Malaysia dan Turki

Kadaryono Hafizh Nursalam, 62 tahun, dijatuhi hukuman dengan RM900 (sekitar Rp2,7 juta) di Mahkamah Rendah Syariah Malaysia, karena kedapatan berceramah tanpa tauliah (surat pengangkatan/pelantikan) di sebuah surau di Senawang, awal bulan lalu.

Malaysia adalah salah satu negara yang dengan ketat memberlakukan sertifikasi ceramah untuk para mubaligh. Nekat berceramah tanpa surat izin, tauliyah namanya, siap-siap diganjar denda atau masuk penjara.

Singapura dan Turki juga negara yang memberlakukan hal yang sama. Bahkan Singapura lebih keterlaluan lagi. Materi khutbah harus menggunakan bahan yang telah disiapkan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Berani melanggar, tauliyah akan dicabut. Belum lagi pemerintah Singapura mengawasi khutbah, ceramah dan kegiatan umat Islam di seantero negeri. CCTV dipasang di hampir setiap sudut. Undang-undang ISA (Internal Security Act) juga diberlakukan dan bisa dipakai untuk menjebloskan penceramah yang dianggap kritis pada pemerintah.

Kelihatannya pola seperti ini yang ingin ditiru oleh pemerintah Jokowi. Gerah karena setiap saat kebijakan ngawurnya dikritik umat Islam dan para ulama, digagaslah program sertifikasi ulama. Ngawur tenan. []ij/ls

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 191
---

Related Posts with Thumbnails

Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam