Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Kamis, 16 Februari 2017

Penyimpangan Sistem Republik



Tindak korupsi muncul karena adanya ongkos sistem republik yang sangat mahal sebagai tebusan menggantikan biaya pemenangan pemilu,
sangat tidak mungkin sekali para pengusaha ataupun siapa saja yang memberikan dana-dana donasi pemilu tidak mengharapkan balas jasa dan imbalan, mana mungkin ada makan siang gratis. Inilah kenapa korupsi merajalela dan mengikat seluruh pilar-pilar negara ini.

Sekarang ini sudahlah sistem republik yang jelas merusak ditambah lagi dengan para pelaku birokratnya yang juga rusak, jelas sudah akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Maka dari itu solusi hanya dengan kembali kepada hukum Islam bukan dengan menggunakan aturan atau hukum-hukum jahiliyah seperti saat ini,

sistem republik merupakan sumber kekufuran dan kemaksiatan. Bahkan kini menjadi Biang Korupsi dan lebih bahaya lagi karena menjadi sumber kerusakan akidah umat islam.
Sistem republik itu lahir dari barat. Merupakan anak kandung kapitalis-sekuler. Menolak hukum-hukum dari Allah. Bahkan kalau Allah melarang berzina, maka aturan Allah ini tidak boleh diterapkan karena harus dapat persetujuan dulu dari DPR. Jadi dalam sistem republik, DPR lebih tinggi derajatnya dari Allah Swt. Ini membahayakan akidah umat dan sumber kekufuran,

akibat diterapkannya sistem republik, semua hukum yang Allah turunkan dalam al Qur’an itu tak boleh dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan manusia DPR. Inilah malapetaka awal yang melahirkan berbagai kemaksiatan, mulai dari akidah umat, perzinahan, kriminalitas bahkan yang lagi ramai sekarang, korupsi merajalela

Solusi atas berbagai kemaksiatan selama ini hanya dengan diterapkan syariah dan Khilafah. Karena kita tak bisa berharap pada sistem republik untuk menerapkan syariah. Sebaliknya kita harus mencontoh nabi SAW yang telah sukses membangun peradaban yang agung. Saatnya kita tinggalkan sistem republik dan kembali mengambil warisan nabi kita dengan berjuang dan berdakwah demi tegaknya syariah dan Khilafah,

sistem republik identik dengan kedaulatan rakyat. Dalam sistem republik, rakyatlah —melalui para wakilnya yang notabene manusia— yang memiliki otoritas membuat hukum. Allah SWT, Pencipta manusia, justru selalu disingkirkan perannya sebagai satu-satunya Pembuat hukum (Asy-Syari’). Karena itu sistem republik adalah sebuah bentuk kesyirikan yang wajib ditolak.
Bagaimana jika sistem republik hanya dijadikan alat ataupun sarana perjuangan umat Islam untuk sampai pada tampuk kekuasaan? Faktanya, inipun sama problematisnya. Alih-alih menjadikan sistem republik sebagai alat atau sarana perjuangan, umat Islam justru diperalat oleh sistem republik untuk melegitimasi semua perundang-undangan dan kebijakan yang acapkali bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Itulah realitas politik yang terjadi di negeri-negeri Muslim yang menerapkan sistem republik, tempat partai-partai Islam bergumul dengan dirinya sendiri hingga acapkali mengorbankan idealisme bahkan agama mereka.

Mereka yang memilih jalan demokrasi sebagai jalan untuk menuju perubahan meyakini bahwa jika menang dalam proses sistem republik, yakni seperti Pemilu legislatif atau Pilpres, mereka akan bisa melakukan perubahan secara mudah, termasuk untuk menerapkan syariah Islam. Alasannya, karena mereka menang dengan suara terbanyak sehingga pemerintahan mereka didukung oleh rakyat secara mayoritas.
Ini jelas konsep berpikir yang keliru. Pasalnya, masyarakat yang memilih mereka bukan karena kesadaran politik mereka terhadap syariah Islam.

Sejak awal kelahirannya, kedaulatan dalam sistem republik ada di tangan segelintir rakyat, yakni para pemilik modal. Hanya saja, mereka menipu rakyat dengan menggembar-gemborkan seolah-olah kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi, bila perubahan yang dikehendaki adalah daulat rakyat maka sistem republik tidak memberikan hal itu. Yang berdaulat dan berkuasa dalam sistem republik adalah para pemilik modal. Jadi, bagaimana mungkin sistem republik bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat?

Sistem republik itu jalan palsu, di mana partai Islam yang menang secara demokratis, maka pasti akan dilengserkan secara tidak demokratis

Islam bukan sekedar agama yang mengajarkan aspek ritual, spiritual dan moral pada pemeluknya, akan tetapi Islam juga mengajarkan pada pemeluknya seperangkat peraturan hidup yang lengkap serta unik untuk dijalankan dengan garansi kesejahterahan dan keridhan dari Alloh SWT. pelaksanaan semua hukum syariah adalah bentuk aplikatif dari sebuah keimanan yang sempurna sebagaimana firman Alloh dalam surah an-Nisa:63. Dari komprehensivitas Islam ini pula bahwasanya Islam bukan sekedar agama tetapi juga adalah Ideologi sebagaimana Kapitalisme-Sekuler maupun Sosialisme-Komunis, dengan demikian Islam punya kelayakan sebagai Ideologi untuk diterapkan.

Islam dengan kesempurnaannya juga mengatur masalah politik, sehingga sikap yang salah jika kaum muslimin menjauhi politik. Namun yang perlu untuk diperjelas dan dipertegas adalah seperti apa bentuk politik Islam, siapa pelakunya dan bagaimana merealisasikannya sehingga tidak salah kaprah memahami politik Islam.

sejarah sistem republik yang tidak berakar dari Islam, prinsip-prinsip sistem republik yang menuhankan manusia karena manusia menjadi sumber kadaulatan untuk membuat undang-undang serta hukum, serta pemisahan agama dari kehidupan,
empat pilar sistem republik yakni kebebasan kepemilikan, beragama, berprilaku, serta berbicara melahirkan kebejatan moral, munculnya aliran sesat, rusaknya tatanan sosial, merebaknya fitnah dan sebagainya; secara diametral sistem republik jelas tidak sesuai dengan Islam.

bagaimana mungkin kita memisahkan gula dengan rasa manisnya ataupun garam dengan rasa asinnya, demikian pula mustahil kita pisahkan Iman dengan hukum syara’ maupun memisahkan Islam dengan formalisasi Syariah dan Khilafah, ini adalah sebuah bentuk kekacauan berfikir. Sungguh sudah jelas kebathilan sistem republik, yang tidak mungkin disatukan dengan Islam yang haq.

sistem republik merupakan sistem kufur yang hanya akan mengokohkan penjajahan Barat. Jalan sistem republik pun tidak bisa dipercaya untuk menghantarkan keberhasilan untuk menegakkan syariah Islam.
Umat Islam harus menolak cara-cara yang ditentukan oleh penjajah, termasuk jalan sistem republik, yang pada faktanya hanya untuk kepentingan mereka.

secara bertahap sebagian orang sudah melihat sistem republik bukan lagi sistem yang bisa diharapkan bisa mensejahterakan rakyat dan melahirkan pemimpin yang independen yang berpihak pada publik tanpa bisa diintervensi kaum kapitalis.
kelompok masyarakat ini mulai melihat realita bahwa sistem republik melahirkan pemimpin yang terkooptasi oleh para pengusaha kapitalis yang rakus sebagai investor politik, dan juga sistem republik melahirkan banyak pemimpin yang juga korup karena sistem ini padat modal dan high-cost.

sistem republik adalah sistem kufur yang merampas kedualatan Allah dan menjadikan kedaulatan rakyat sebagai penggantinya.
Islam tidak dapat didirikan dengan sistem republik yang kufur. Islam hanya dapat dimuliakan dengan metode dan manhaj yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW.

solusi saat ini bukanlah dengan kembali pada sistem republik. Tapi kembali pada tatanan sistem Islam, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.
ide Sistem republik menegaskan teori “kedaulatan rakyat” sebagai lawan dari teori ”kedaulatan Tuhan”. Sistem republik menegaskan Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara tuhan). Tidak ada ketentuan Tuhan mengatur rakyat dalam kehidupan publik. Sebaliknya, suara publik itu sendirilah yang harus diakui sebagai pencerminan “suara Tuhan”.
konsep sistem pemerintahan yang pas untuk ide sekulerisme adalah sistem republik,


Minggu, 12 Februari 2017

Republik Sistem Negara Menyimpang

 

Republik Sistem Negara Menyimpang



Pemilihan umum sebagai mekanisme perwujudan partisipasi masyarakat baik dalam pemilihan presiden dan pemilihan wakil rakyat adalah pemborosan uang untuk apa yang dinamakan ‘partisipasi’. Contoh biaya kampanye di Amerika pada American Presidential Election 2008 mencapai $5 billion, biaya yang dikeluarkan oleh Obama $730 million dan McCain $333 million. Pendanaan ini kebanyakan datang dari para pemilik modal/punya hubungan modal yang dalam American Presidential Election 2008 tersebut mencapai 72%.
Di Indonesia, menurut catatan The Nielsen Co.Ind, belanja iklan pada Pemilu 2009 mencapai Rp 2,154 triliun; meningkat sekitar 335% dibanding Pemilu 2004. Jumlah biaya iklan politik yang real sulit diketahui karena banyak iklan terselubung.
Hal inilah yang menjadikan sistem republik secara efektif memberi para pemilik modalmajority vote”. Karena itu para pemilik modal memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Wajar jika pada akhirnya kebijakan pemerintah terpilih lebih mementingkan kaum ‘kaya’.

sistem republik hanya menguntungkan segelintir orang. Sistem republik di Indonesia tidak membuat rakyat sejahtera, tetapi malah sengsara.
Maka dari itu, tidak aneh jika ada yang mengungkapkan bahwa melalui sistem republik, kesejahteraan rakyat pun sudah diwakili oleh "wakil" rakyat. Artinya, rakyat tetap miskin, wakil rakyatlah yang kekayaannya berlipat dan menikmati kesejahteraan.

hukum di alam sistem republik adalah hukum buatan manusia; walau dibuat bersama, ‘hawa nafsu’ manusia akan tetap dasarnya.
Dalam sistem republik hukum menjadi penuh dengan kepentingan. Lihat saja bagaimana keberadaan hukum-hukum yang penuh dengan kepentingan ekonomi; hukum dan aturan diperjualbelikan sesuai dengan keinginan personal dan kelompok tertentu. 
Lalu bagaimana mungkin sistem republik bisa melahirkan peradilan yang adil ketika persepsi tentang keadilan pun tidak memiliki standar yang jelas? Bila demikian, bagaimana bisa muncul peradilan yang solutif, peradilan yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat; yang dapat menenetramkan kehidupan sosial, tidak hanya di dunia, namun juga berdimensi ukhrawi?

konsep sharing of power atau distribution of power dalam sistem republik yang lebih dikenal dengan trias politica. Kekuasaan dibagi menjadi kekuasan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun kenyataannya, trias politica lebih menjadi trias corruptica. Lembaga Legistalif, Eksekutif dan Yudikatif adalah poros dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Sistem republik digembar-gemborkan sebagai sistem yang compatible dengan masyarakat majemuk. Dalam sistem republik, katanya, tidak ada dominasi dan hegemoni mayoritas terhadap minoritas, sehingga akan tercapai suatu konsensus dengan prosedur sistem republik yang disepakati bersama.
Namun yang terjadi malah sebaliknya, prosedur sistem republik adalah kesepakatan yang kadang tidak disepakati oleh semua pihak. Alih-alih menciptakan integrasi masyarakat, sistem republik malah melahirkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya konflik horisontal antarmasyarakat, prosedur sistem republik juga melahirkan konflik vertikal antara elit dengan masyarakat luas.

Kontradiksi antara mayoritas yang diam (silent majority) dengan minoritas yang tirani (tyrany minority) melahirkan kondisi bahwa tidak selalu keinginan atau kehendak mayoritas yang harus dijalankan. Bila mayoritas masyarakat diam, bisa jadi yang sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat adalah kalangan minoritas sehingga terjadilah tirani minoritas. Jadinya, kaum mayoritas gagal terayomi bahkan terlindungi. Mereka malah menjadi korban dari kalangan minoritas. Inilah kontradiksi dari sistem republik.

Sistem republik yang merupakan turunan dari Kapitalisme adalah cara legal yang menjadi justifikasi atas perampokan harta rakyat. Dengan berdalih pada keputusan wakil rakyat, muncullah berbagai perundangan yang isinya justru merampas dan menguras kekayaan rakyat. Hal ini terjadi karena para wakil rakyat yang harusnya menjadi wakil rakyat, ketika menyusun perundang-undangan malah menjadi wakil kaum kapitalis yang sedari awal menanam sahamnya di dunia politik agar kepentingannya tetap terjaga.
Jadilah melalui sistem republik aset dan kekayaan negara terkuras habis, diputuskan untuk diprivatisasi dan dikuasai oleh swasta. Anggaran negara menjadi bancakan proyek-proyek yang minim dalam mensejahterakan rakyat namun justru menjadi sarana untuk memupuk kekayaan swasta yang bermain di sana.

Sistem republik adalah sistem paganis, sistem yang menjadikan manusia sebagai sumber hukum, bukan sang Pencipta. Melalui sistem republik, hawa nafsu manusia senantiasa mendapatkan salurannya dan pembenarannya.
Bagaimana bisa membangun masyarakat yang bertakwa ketika negara menjadikan ketakwaan hanya menjadi persoalan personal dan invididual, saat kebenaran dan kebatilan dibiarkan bertarung secara bebas? Akibatnya, dalam sistem republik, individu-individu jauh dari nilai-nilai ketuhanan karena negara abai terlibat untuk menjaga masyarakatnya.

Sistem republik dan Islam adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Sistem republik menjadikan manusia sebagai tuhan, sedangkan Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang harus tunduk pada sang Pencipta alam semesta, tuhannya yang hakiki.
Maka dari itu, tidak aneh bila sistem republik tidak memiliki keberpihakan terhadap Islam. Bahkan Islam hanya dijadikan stempel bagi penerapan sistem republik. Tidak ada tempat bagi Islam dalam sistem republik kecuali menjadi korban dan dikorbankan. Demikian juga bagi umat Islam. Umat mengira bahwa Islam bisa diterapkan melalui sistem republik. Umat mengira bahwa sistem republik membuka peluang untuk beraspirasi, menerapkan hukum-hukum Allah. Namun, kenyataaanya tidak. Sekali lagi tidak ada tempat bagi Islam dan umat Islam dalam sistem republik.
Apa yang terjadi di Mesir dan Aljazair semestinya menjadi pelajaran bagi kita bahwa memanfaatkan sistem republik untuk Islam akan berujung pada pengkhianatan oleh sistem republik itu sendiri. Pasalnya, sistem republik tidak menghendaki sistemnya hancur. Ia memiliki imunitas walau dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti kudeta dan kecurangan-kecurangan.

sistem republik adalah sistem yang gagal (failed system); gagal sedari konsep awalnya, gagal dalam proses penerapannya, dan gagal dalam mencapai tujuannya yang utopis. Tidak layak umat Islam sebagai khayru ummah menerapkan sistem republik. Maka dari itu, tinggalkanlah sistem republik, terapkan Islam! Jelas, dengan sistem negara Islam Khilafah rasyidah.

Dari sudut pandang akidah Islam, konsep sistem republik telah gagal, rusak dan menyesatkan karena sistem republik memberi manusia/rakyat kedaulatan atau hak mutlak untuk membuat hukum. Padahal dalam Islam kedaulatan (hak membuat hukum) berada di tangan Al-Musyari’ yakni Allah SWT. Dengan kata lain, dalam Islam, kedaulatan ada di tangan syariah (as-siyadah li asy-syar’i).

Sistem republik gagal dalam praktiknya karena doktrin sistem republik —bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat— tidak pernah benar-benar terealisasi. Rakyat hanya memiliki otoritas untuk memilih para wakil mereka supaya bisa duduk di kursi pemerintahan. Itupun otoritas yang telah dibatasi dan diarahkan oleh partai dan kapitalis melalui proses politik yang ada. Rakyat hanya memiliki otoritas memilih orang yang sudah disaring oleh parpol dan proses politik. Artinya, yang mereka pilih sebagai wakil mereka adalah orang-orang yang telah ditunjuk oleh parpol peserta Pemilu, bukan pilihan murni dari rakyat itu sendiri.
Setelah Pemilu usai, kedaulatan riil tidak di tangan rakyat, tetapi di tangan pemerintah atau penguasa dan anggota legislatif, sementara di belakang keduanya adalah para kapitalis. Pasca Pemilu, kepentingan elit lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili diri sendiri dan partainya serta para kapitalis.


Senin, 06 Februari 2017

Republik Sistem Negara Rusak

 

Republik Sistem Negara Rusak



Sistem republik yang kuno itu dibangkitkan kembali oleh Barat dan dipaksakan ke seluruh dunia. selain kuno, sistem republik juga merupakan sistem kufur. Sistem republik kufur karena wewenang Allah untuk membuat hukum diambil alih oleh manusia. Sementara manusia membuat hukum sesuai hawa nafsu dan keinginannya. Inilah yang menjadi sumber segala problematika di Indonesia.

Indonesia Negara yang sangat kaya akan tetapi sistem republik menjadikan Indonesia miskin dan terjajah. Perubahan bukan dengan berharap pada sistem republik.

sistem republik hanya berpihak kepada segelintir orang yang memiliki modal dan tidak berpihak kepada rakyat. Untuk itu sistem republik harus diganti dengan sistem yang berasal dari Allah SWT Yang menciptakan manusia dan alam semesta, yaitu sistem Khilafah.

Sistem republik sejatinya merupakan konsep yang cacat dari akarnya. Imbasnya, segala produk perundangan dan hukum yang dihasilkan akan selalu bersifat trial and error, dipengaruhi banyak kepentingan.
Dalam kondisi faktualnya, sistem republik justru membawa pada kerusakan masyarakat.

sistem republik membutuhkan dijaminnya kebebasan individu dalam hal apa saja. Dengan konsep kedaulatan ada di tangan rakyat jelas tidak sesuai dengan Islam karena yang berdaulat hanya Alloh bukan pada manusia. Dampaknya, menumbuhsuburkan budaya rusak dan memaksa intelektual gagal mencetak generasi pemimpin yang berkualitas dan bermoral tinggi.

sistem republik yang telah dianut dan dijalankan selama puluhan tahun di Indonesia harusnya secara jujur menjadi bahan evaluasi bersama karena telah nyata gagal membawa kesejahteraan yang hakiki bagi rakyatnya.

pemilu sebagai bagian dari proses sistem republik hanya berhasil mengganti rezim penguasa saja sementara sistemnya masih tidak berubah maka perubahan yang hakiki mustahil dapat terwujud.
Selain karena bertentangan secara mendasar dengan Islam,kerusakan sistemik yang dihasilkan sistem republik seharusnya makin menguatkan kita untuk menolak dan meninggalkan sistem republik sekaligus menawarkan sistem politik pengganti yang Sang Pencipta wajibkan yakni sistem khilafah,

yang diperlukan saat ini untuk mengubah sistem republik kepada sistem khilafah adalah mengubah mindset yang selama ini telah tertanam dalam benak umat Islam.

sistem republik hanya menindas rakyat hal ini terbukti dengan adanya pemimpin yang harus mengabdi kepada kaum kapitalis sehingga rakyat diabaikan.

sistem republik telah melahirkan sistem ekonomi kapitalis yang dzolim, rakus dan eksploitatif. Kita bisa merasakan bahwa saat ini tambang minyak banyak dikuasai asing, jumlah orang miskin masih banyak, kesenjangan ekonomi makin melebar sebagai contoh pada tahun 2008 kekayaan di Indonesia dari 40 orang terkaya setara dengan 30 juta orang, kemudian tahun 2011 jumlahnya meningkat dari 40 orang terkaya setara dengan 77 juta orang. Ini bukti bahwa sistem republik telah melahirkan sistem kapitalisme yang hanya berpihak pada pemilik modal akibatnya rakyat terabaikan.
Sementara itu pada sisi lain sistem republik telah bertentangan dengan akidah Islam karena sistem republik lahir dari akidah sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Akal manusia dijadikan alat sekaligus sumber hukum. Inti sistem republik adalah menjadikan manusia sebagai Tuhan dalam membuat hukum artinya suara rakyat, suara tuhan. Padahal dalam Islam berdasarkan QS. Al An’aam: 57 “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah”

Pilar utama sistem republik adalah kebebasan beraqidah, siapapun boleh beragama apapun dan keluar dari agama apapun atau tidak beragama sekalipun sehingga muncullah liberalisme dalam beraqidah.
Pada sisi lain sistem republik berpeluang melahirkan korupsi mengingat mahalnya ongkos sistem republik. Mendagri Gamawan Fauzi pernah mengatakan bahwa minimal biaya yang dikeluarkan seorang calon Rp 20 miliar sampai biayanya bisa mencapai Rp 100-150 miliar. (kompas.com, 5/7/2010).
Selain itu sistem republik juga akan melahirkan diktator minoritas atas nama mayoritas.

mengapa sistem republik harus ditinggalkan, yaitu karena politik dalam sistem republik yang mereka anggap indentik dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, pada faktanya tidak pernah benar-benar terealisasi. Suara rakyat hanya diperhitungkan saat pesta sistem republik. Rakyat hanya memilih para wakil rakyat mereka yang sudah disaring oleh Parpol. Artinya, bukan orang pilihan murni rakyat itu sendiri,

selama sistem yang diterapkan tetap sistem republik maka seks bebas akan terus meningkat. Jadi selama sistemnya tetap sistem republik seks bebas akan terus meningkat!

menyerukan agar kaum intelektual:
1.           Tidak terjebak turut memberikan harapan palsu pada publik akan adanya perbaikan kondisi bangsa melalui mekanisme pesta sistem republik. Hasil-hasil survei mereka terkait kondisi politik hanya mendukung politik pencitraan untuk menutup borok sistem yang ada. Padahal telah nyata sistem republik sebagai jalan perubahan menuju Indonesia lebih baik adalah harapan semu. Sistem politik yang berbasis kebebasan ini telah melahirkan undang-undang yang memfasilitasi kemaksiatan dan kejahatan, memberikan janji palsu kesejahteraan dan keadilan, serta melegalkan lepasnya tanggung jawab negara untuk memberikan hak-hak rakyat.

2.           Mengerahkan segenap potensi strategisnya untuk membangun kesadaran publik bahwa perbaikan bagi bangsa ini tidaklah cukup hanya sekedar pergantian wajah para penguasa. Dibutuhkan perubahan mendasar tidak hanya dengan mengganti orang-orang yang tidak berkualitas namun juga perlu mengganti sistem republik yang terbukti rusak dan merusak. Begitu pula keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah besar tidak akan membawa pengaruh signifikan pada perbaikan kondisi tanpa perubahan sistem.

3.           Berada di garda depan untuk berjuang menegakkan sistem Khilafah sebagai satu-satunya pengganti bagi sistem republik. Khilafah yang berbasis kedaulatan di tangan syariat akan menetapkan perundang-undangan syariat yang berpijak pada benar dan salah hakiki dari Al Khaliq, tanpa berkompromi dengan kepentingan apapun. Juga memberikan kekuasaan pada rakyat untuk memilih pemimpin dalam rangka menerapkan syariat.

Sistem republik dengan sistem pendidikannya membentuk pemuda menjadi hedonis, individualis dan hanya suka dengan hiburan daripada memikirkan kepentingan umat. Selama sistem republik diterapkan, kemiskinan meningkat, pengangguran pun bertambah serta krisis sosial semakin merajalela. Sementara para pemuda yang seharusnya menjadi garda terdepan mengubah kondisi ini, sibuk dengan aksi hedonis, individualistis, dan rajin mengikuti audisi keartisan.

sistem republik adalah sebuah ide yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal kebebasan individu, persamaan, martabat, dan persaudaraan, rule of law serta proses politik yang demokratis. Ide sistem republik dalam faktanya menelurkan kebebasan yang sedikitpun tidak mendatangkan bukti pro rakyat. Konsekuensi logis sistem republik adalah kemiskinan, krisis politik, abai akan perlindungan perempuan dan lain-lain.

penegakan Khilafah adalah jalan baru intelektual muslim mewujudkan Indonesia lebih baik, tidak dengan sistem republik. Kapitalisme dan sistem republik merupakan akar masalah carut marut berbagai persoalan kehidupan di Indonesia. jika tujuan negara yakni jaminan kesejahteraan masyarakat, perlindungan dan keamanan warganya, kecerdasan rakyat dan persatuan, maka itu semua ada pada Khilafah. Dilihat dari prinsip-prinsip syariah Khilafah yang amat optimal mengurusi kesejahteraan, pendidikan, perlindungan serta persatuan tersebut.


Related Posts with Thumbnails

Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam