Makar Musuh Menjegal Islam

 

Mereka Bicara

Abu Deedat, Kristolog:

Wajar Sebagai Penganut Evangelis

Itu wajar bagi dia (pendeta Gerald Rowlands) sebagai penganut Evangelis. Evangelis adalah salah satu sekte Kristen yang sangat mendukung kehadiran zionis Israel. Jadi, sesuai dengan keyakinan mereka dalam Alkitab bahwa sudah dinubuwatkan, bahwa umat Islam dengan tegaknya khilafah itu tentu membuat mereka tidak bisa bergerak menyebarkan misi mereka.

Dia ini keturunan Yahudi dan penganut Kristen Evangelis yang meyakini nubuwat (prophetic) dalam Alkitab yang menyebutkan akan berdirinya Israel Raya, di antara nubuwatnya itu tentang akan kembali tegaknya syariah itu. Maka itu harus dihancurkan.

Evangelis adalah sekte Kristen yang mendukung Zionis Yahudi lantaran merasa sama kitab sucinya, sama-sama meyakini Perjanjian Lama. Kedua, di dalam Alkitabnya sendiri kan dinubuwatkan wilayah-wilayah keturunan Abraham harus diserahkan kepada Yahudi (Israel). Yakni mulai dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Eufrat di Irak.

Ini yang harus dikuasai terlebih dahulu. Sebagaimana kata Israel itu: I=Irak, S=Suriah, R=Rum (Turki), A=Arab Saudi, E=Egypt (Mesir), L=Libanon. Negara-negara tersebut, memang sudah dinubuwatkan di dalam Alkitab bahwa itu akan diberikan kepada keturunan Abraham alias Bani Israel itu.

Nah, kaum Kristen Evangelis meyakini bahwa itu memang benar berdasarkan Alkitab. Dan kembalinya orang-orang Yahudi dari berbagai negara Eropa dan sebagian dari Amerika yang kembali ke Palestina, meyakini benar bahwa itu merupakan nubuwat akan turunnya Yesus sebagai juru selamat mereka.

Karena Perjanjian Lama, diimani oleh Yahudi dan Kristen. Di sini lah korelasinya antara Kristen dengan Zionis. Maka muncul-muncul kelompok Kristen Zionis. Oleh karena itu mereka harus melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok Islam yang ingin kembali tegaknya khilafah. []

Adhyaksa Dault, Mantan Menpora RI:

Khilafah Pasti akan Tetap Tegak

Tidakbisa dijegal, tegaknya kembali khilafah adalah sunatullah dan tanda-tanda kenabian. (alamatun nubuwwah). Kita kan orang Islam, ya percaya betul Rasulullah SAW mengatakan akan tegak kembali kekhilafahan berdasarkan metode kenabian. Selesai. Mereka mau bermakar, tetapi Allah Maha Pembuat Makar yang Baik. Itulah pernyataan saya, khilafah itu pasti tegak!

Khilafah itu pasti akan tetap tegak dengan atau tanpa peran kita. Cuma masalahnya, bagaimana kita berproses dalam peran itu. Saya sangat sedih bila ada orang Islam yang mengatakan kalau khilafah itu utopis. Itu pernyataan bego. Menurut saya, pendapat bodoh. Karena khilafah itu pasti merupakan solusi persoalan umat Islam sedunia. Dan itu jaminan dari Rasulullah SAW pasti tegak. Hanya, mau tidak kita ikut dalam proses penegakannya itu. Kalau kita punya kekuasaan, kita harus menggunakan kekuasaan menuju terbentuknya itu. Hanya sayangnya dunia Islam pada hari ini terutama di Timur Tengah terpecah-pecah untuk kepentingan dunianya sendiri. Tapi pasti menurut saya, sebentar lagi khilafah akan berdiri. []

Maman Abdurrahman, Ketua Umum Persatuan Islam:

Itu Memang Karakter Mereka

Jadi memang, mereka itu Yahudi dan Nashrani, sampai kapanpun, dalam bentuk negara apapun, apalagi dalam bentuk khilafah Islam, mereka akan selalu melakukan kebencian-kebencian. Dalam Al-Qur’an, sudah sangat jelas memang mereka tidak akan pernah ridha kepada Nabi Muhammad SAW dan kita para pengikutnya hingga mengikuti kemauan mereka.

Jadi, kalau dia berseru seperti itu, Defeating the New Caliphate, ya memang itu karakter mereka. Negara kita saat ini seperti ini kan sebenarnya implikasi dari model yang disebut dengan liberalisme, pluralisme dan sekulerisme. Maka sebenarnya omongan Gerald Rowlands itu bukan hal baru, tetapi dirinya memang komprador baru, yang berupaya menghabisi umat Islam apalagi yang menyuarakan kesatuan umat Islam dalam bentuk khilafah Islam.

Tidak dalam bentuk khilafah Islam pun, mereka sudah menghancurkan umat Islam secara perlahan melalui pluralisme, liberalisme dan sekulerisme menghantam umat ini termasuk di Indonesia. []joko prasetyo

Daud Rasyid, Pengamat Politik Timur Tengah:

Jangan Mau Dipecah

Politik Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari politik Amerika Serikat, khususnya Mesir. Amerika tidak ingin kehilangan kaki tangannya. Lalu ketika mereka menyerahkan pada rakyat melalui pemilu mereka tidak rela dan memanfaatkan militer untuk melakukan kudeta. Karena militerlah yang bisa digunakan Amerika. Kalau kekuasaan diberikan kepada Ikhwanul Muslimin maka semakin menutup kepentingan Amerika kepada bangsa Mesir.

Di Suriah ada pertarungan Sunni dan Syiah, tapi yang diuntungkan pihak Amerika juga, kalau perang Sunni-Syiah. Amerika tidak perlu menghabiskan uang untuk memusnahkan dan merontokkan kekuatan Islam.

Rezim Bashar ini memang tiran dan memaksakan kehendaknya. Rezim Bashar ini memaksakan ideologinya kepada masyarakat. Ayahnya adalah sosialis tulen. Ini juga bersamaan dengan agenda Iran untuk mengekspor revolusi Syiah di seluruh dunia. Iran ingin melebarkan sayapnya untuk kembali pada imperium Persia dahulu.

Moskow memang sudah bersahabat dengan rezim Assad, sedangkan Amerika memang tidak mau Islam apapun bentuknya. Amerika tidak ingin mujahidin menang, dan membiarkan Bashar tetap eksis, kekuatan umat Islam sudah tertekan walau Amerika hanya di luar. []

Syuhada Bahri, Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia:

Tidak Aneh

Bagi saya tidak asing dan tidak aneh kalau Yahudi dan Kristen seperti itu. Karena Al-Qur’an sendiri dengan tegas mengatakan Yahudi dan Nashrani selamanya tidak akan pernah ridha, sebelum kita mengikuti mereka. Maka yang perlu kita perhatikan langkah apa yang mereka lakukan agar kita mengikuti kemauan mereka.

Saya melihat ada tiga. Pertama, mengajak kita pindah agama. Kedua, tidak mengajak kita pindah agama, tetapi menjauhkan kita dari Islam. Dilakukan dengan menumbuhkan cinta dunia dan takut mati. Serta menumbuhkan jalan-jalan untuk mempermudah berbuat maksiat. Ketiga, membangun pemahaman Islam secara salah. Itu kan yang melahirkan jaringan lslam liberal.

Kadang juga untuk memberikan pemahaman yang salah, mereka tampil dengan menumbuhkan melaksanakan Islam secara berlebihan. Misalnya, dalam bentuk zikir-zikir, tetapi tidak mau tahu dalam urusan politik. Pokoknya ibadah saja. Itu kan berlebihan. Karena kalau dia tidak mau tahu soal politik berarti menganggap kalau politik bukan bagian dari agama Islam. []

Cholil Ridwan, Ketua MUI:

Lawan Kekufuran

Umat Islam saat ini dalam keadaan tertindas, di Indonesia umat Islam tertindas dalam segi politik dan ekonomi, Umat Islam harus bersatu sesuai Al-Qur’an dan sunnah. Kita mudah diadu-domba hingga sulit bersatu.

Umat Islam saat ini seperti sakit leukemia, sisa menunggu waktu dengan kondisi stadium 4. Umat Islam harus sadar politik secara keseluruhan, baik pimpinan Islam yang ada di partai, eksekutif, sekadar agamanya doang Islam tapi politiknya tidak Islam? Makanya harus sadar politik, untuk itu ulama harus bergerak.

Kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada umat. Islam memiliki petunjuk sejati yakni Al-Qur’an dan hadist. Selama iman kita ini tidak utuh dan ragu dengan Islam, maka kita tidak mendapatkan hasanah fi dunnya. Indonesia jika ingin hasanah fi dunnya maka harus bebas dari kemaksiatan. Selama kita membiarkan kemaksiatan maka kita tidak bisa menjadikan Indonesia ini sebagai surga.

Tantangan umat Islam ini kita harus melawan kekufuran sekulerisme, liberalisme dan sebagainya. Ke dalam, kita harus memberikan pemahaman jelas bahwa Islam rahmatan lil alamin. Sunnah Rasul yang paling besar yang ditinggalkan umat adalah Rasul sebagai kepala negara. []fatih-joy

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 125 April 2014

---

Gencatan Senjata Di Suriah Cara Amerika Dan Rusia Pertahankan Bashar

Dengan disponsori Amerika dan Rusia, gencatan senjata sementara berlaku di Suriah. Genjata senjata yang didukung Dewan Keamanan PBB ini, mulai berlaku Sabtu dini hari (27/2/2016) waktu setempat. Rezim Bashar menyetujui gencatan senjata ini dengan syarat pengecualian terhadap ISIS dan Jabhah an-Nusrah.

Sementara itu, sebagian pihak oposisi menyetujui gencatan senjata ini. Komisi Tinggi untuk Negoisasi -oposisi Suriah yang bergerak dalam politik- mengumumkan setuju dan berkomitmen dengan gencatan senjata tersebut. Termasuk menyetujui pengecualian terhadap ISIS, Jabhah an-Nusrah dan cabang Al-Qaidah.

”Komisi melihat gencatan senjata sementara selama dua pekan menjadi kesempatan untuk membuktikan keseriusan pihak lain berkomitmen dengan kesepakatan," kata pernyataan Komisi Tinggi untuk Negoisasi Suriah yang dipimpin mantan PM Suriah Riyad Hijab, seperti dilansir AI-Jazeera, Rabu (24/02/2016). Sikap ini diambil setelah menggelar pertemuan di Saudi menyikapi gencatan senjata tersebut.

Namun baru dua hari berjalan, gencatan senjata ini terancam menghadapi kegagalan. Pasalnya, rezim Suriah dan Rusia tetap saja membombardir bukan hanya kelompok yang mereka tuding teroris, tapi juga basis pemberontak yang sering disebut moderat.

Menurut kepala delegasi oposisi Suriah untuk negosiasi damai, Asaad al-Zoubi, hal ini dikarenakan masih terus dilakukannya serangan terhadap basis pemberontak moderat oleh pemerintah Suriah dan juga Rusia. Ia menyebut, pihaknya sudah menduga bahwa gencatan senjata ini tidak akan berlangsung lama. “Gencatan senjata yang mulai berlaku awal pada hari Sabtu telah runtuh sebelum dimulai," ucapnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (29/2/2016).

Sejak awal banyak pihak yang memperkirakan, gencatan senjata ini upaya Amerika dan Rusia untuk mempertahankan rezim Bashar Assad. Sampai negara-negara itu mendapatkan penggantinya yang tetap bisa dikontrol. Perjanjian ini cukup menjadi penekan bagi kelompok-kelompok oposisi untuk bergabung dengan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Dengan syarat menerima sepenuhnya cara-cara Amerika untuk menyelesaikan persoalan Suriah.

Hal ini tampak dari persyaratannya yang mengecualikan ISIS dan Jabhah an-Nushrah. Tidak hanya itu, siapa saja yang tidak setuju terhadap rekonsiliasi dengan rezim diktator dicap sebagai teroris, yang artinya sah untuk diperangi dan dibombardir. Hal ini juga berlaku bagi mayoritas rakyat Suriah yang tidak setuju akan dicap sebagai pendukung teroris. Tidaklah mengherankan kalau selama ini Amerika, Rusia dan rezim buas Bashar menjatuhkan bom-bom mereka membunuhi rakyat sipil.

Terorisme Sebagai Sandaran

Memerangi teroris, inilah alasan yang kerap dipakai Amerika dan sekutunya untuk mempertahankan penjajahan, sekaligus melegalkan pembantaian terhadap umat Islam. Sederhananya, tuding saja satu kelompok teroris, pendukungnya teroris, maka mereka berhak diperlakukan apapun. Membunuh, membantai, bahkan dengan cara-cara yang sangat keji sekalipun seolah menjadi sah.

Hal yang sama digunakan Amerika terhadap umat Islam Suriah. Dengan cap memerangi teroris Amerika dan Suriah membombardir penduduk Suriah. Meskipun tampak saling berseberangan, sesungguhnya semua tindakan Rusia di bawah koordinasi Amerika. Serangan Rusia terhadap Suriah, tidak bisa dilepaskan dari pertemuan penting Obama dan Putin di New York (29/9/2015). Meskipun secara permukaan kedua belah pihak membahas soal Ukraina, namun keputusan yang penting justru terkait dengan Suriah.

Dalam konferensi persnya saat itu, Putin menyatakan pertemuan itu konstruktif dan serius. Saat itu ia mengumumkan adanya kemungkinan serangan udara Rusia di Suriah untuk melawan dan memerangi terorisme. Menteri luar negeri Amerika John Kerry mengumumkan, negaranya dan Rusia sepakat atas “beberapa doktrin asasi" tentang Suriah. Termasuk melakukan koordinasi dengan Rusia untuk menghindari terjadinya kemungkinan konflik apapun selama operasi di Suriah. (Russia today, AFR Reurers,AP, 30/9/2015)

Tidak lama setelah pertemuan itu, pada siang (30/9/2015), Rusia memasuki Suriah dengan rudal-rudal dan pesawatnya. Rusia secara terbuka menggunakan kekuatan militernya. Sejalan dengan Amerika, negara yang menjadi musuh umat Islam inipun menggunakan alasan memerangi teroris. Rusia memperluas makna teroris, terhadap siapapun yang melakukan perlawanan senjata terhadap rezim Bashar, Sekarang ini Amerika lebih memperluas lagi tuduhan teroris bagi siapapun, yang tidak mendukung rekonsiliasi dicap teroris.

Terkait masalah ini, Hizbut Tahrir dengan tegas mengecam kejahatan Amerika dan Rusia di balik gencatan senjata ini. Dalam selebarannya (15 Jumadul Ula 1437 H/24 Februari 2016) Hizbut Tahrir mengingatkan kaum MusIimin bahwa Amerika dan Rusialah yang merajut benang-benang kejahatan terhadap warga Syam (Suriah), bahkan seluruh kaum Muslimin.

”Mereka adalah musuh Islam dan kaum Muslim. Namun yang lebih aneh dan mengherankan, ikut bergabung pula orang-orang atas nama oposisi rezim dan atas nama warga Syam, bahkan dengan nama-nama Islami, lalu mereka bersegera menyetujui gencatan senjata yang menyedihkan dan menghinakan itu melalui persetujuan dari Hijab dan selain Hijab!" tegas Hizbut Tahrir dalam pernyataan persnya.

Hizbut Tahrir juga mengingatkan, gencatan senjata tidak lain untuk melindungi rezim Bashar sampai batas waktunya. Amerika tidak ingin Bashar tumbang sebelum Amerika menemukan pengganti khianat semisal Bashar. Pengganti yang bisa melayani kepentingan-kepentingan Amerika dan menjaga pengaruh Amerika seperti yang dilakukan Bashar. Karena itu Amerika memperpanjang rezim Bashar dengan sarana-sarana busuk dan dengan dukungan antek-anteknya, dengan tipu daya dan penyesatan. []

Timeline Penyelesaian Suriah ala Amerika

Skenario terbaik pemerintahan Obama untuk transisi politik di Suriah bukanlah meramalkan Bashar Al Assad akan mengundurkan diri sebagai pemimpin negara itu sebelum Maret 2017 -lebih lama dari masa jabatan Presiden Barack Obama setidaknya dua bulan- menurut sebuah dokumen yang diperoleh The Associated Press Suriah, sesuai dengan strategi itu, akan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen baru pada bulan Agustus 2017 sekitar 19 bulan dari sekarang. Untuk sementara, Suriah akan diperintah oleh badan transisi. Namun, prioritas utama sekarang adalah membasmi Daesh (ISIS) dari markasnya di Suriah utara.

Utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, telah menetapkan tanggal 25 Januari untuk memulai pembicaraan bagi perdamaian antara pemerintah dan oposisi di Jenewa. Ini termasuk reformasi politik besar, pencalonan legislatif sementara dan konferensi donor internasional untuk membiayai masa transisi dan rekonstruksi Suriah.

Pada bulan Maret 2017, timeline itu berbunyi: “Asad melepaskan jabatan presiden dan orang dalam lingkarannya harus hengkang.” Dokumen itu menggunakan ejaan nama yang disukai oleh pemerintah AS, Al Assad. Pemerintah baru Suriah akan mengambil kekuasaan penuh dari badan transisi setelah pemilihan parlemen dan presiden pada bulan Agustus 2017. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 169, Maret 2016

---

Arti Hari Nakbah

Hari Nakbah

Yawm an Nakbah berarti hari kehancuran. Ini merupakan peringatan tahunan pengusiran umat Islam Palestina pada 15 Mei. Inilah hari yang sangat menyakitkan rakyat Palestina dan dunia Islam. Peristiwa ini terjadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan palsu penjajah Yahudi pada 14 Mei 1948. Proklamasi yang patut dipertanyakan, merdeka dari siapa? Bagaimana mungkin institusi penjajah menyatakan merdeka dengan menjajah negeri lain? Proklamasi palsu yang membawa penderitaan bagi umat Islam hingga saat ini.

Saat berdiri, institusi penjajah Yahudi ini mengusir sekitar 1 juta warga Palestina, merampas hak milik warga Palestina, mencaplok puluhan kota dan ratusan desa. Teror dan pembantaian terjadi di mana-mana. Terjadilah peristiwa Deir Yasin (10 April 1948), sekitar 254 Muslim Palestina terbunuh 100 di antaranya adalah anak-anak dan wanita. Unit 101 yang didirikan Moshe Dayan, meneror warga Palestina. Pada tahun 1948 tertatat 385 dari 475 desa di Palestina dibuldoser sehingga rata dengan tanah. Bersamaan dengan itu 850 ribu imigran gelap Yahudi masuk ke Palestina dari berbagi penjuru dunia. Sebanyak 78 persen tanah Palestina dirampas Yahudi penjajah, dan hanya tersisa 22 persen di tiga daerah yakni Jalur Gaza, Tepi Barat dan Al Quds bagian timur.

Pembantaian massal (genosida) penjajah Yahudi inipun terus berlangsung. Di Douimah (28 Oktober 1948) diperkirakan sekitar 1.000 orang dibunuh, Kafr Kassim (29 Oktober 1956) 49 orang dibunuh. Tidak berhenti sampai di sana, bagaikan hewan ternak yang harus dibunuh, Muslim Palestina dikejar hingga keluar perbatasan Palestina. Pada 9 September 1972, terjadi serangan udara di Suriah dengan target para pengungsi Palestina. Sekitar 500 orang meninggal dunia. Israel juga menyerang Lebanon dengan target yang sama pada 9 November 1977, sekitar 300 orang terbunuh.

Kamp-kamp pengungsi Palestina pun menjadi sasaran serangan. Pada bulan Juni 1982 terjadi serangan terhadap kamp pengungsi yang menewaskan 3.500 orang sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Sabra dan Satila menjadi saksi bisu kekejaman israel, saat negara itu dengan bantuan milisi Kristen Lebanon membantai lebih dari 100 orang pengungsi Palestina. Selama intifadhah ribuan rakyat Palestina terbunuh. Pembunuhan demi pembunuhan terjadi hingga saat ini.

Kekejaman tiada tara ini tidak bisa dilepaskan dari peran negara-negara imperialis yang membidani kelahiran entitas penjajah ini. Kelahirannya didukung penuh Inggris. Eksistensinya dipelihara oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Keberadaan negara (ilegal) israel di jantung Timur Tengah tentu merupakan hal yang penting bagi negara-negara imperialis. Keberadaan entitas penjajah Yahudi dijadikan alat untuk berbagai kepentingan politik.

Pernyataan Ezer Weizman mencerminkan hal itu: “Seandainya tidak ada israel, maka tidak ada pihak yang mampu membantu kepentingan Kerajaan Inggris." Sementara AS menggunakan entitas penjajah ini untuk terus-menerus diliputi konfiik yang menjadi alasan bagi Amerika untuk melakukan intervensi di Timur Tengah.

Semua ini terjadi karena di tengah-tengah umat Islam tidak ada lagi khilafah, institusi politik yang melindungi dan menjaga nyawa umat Islam dan eksistensi wilayah negeri-negeri Islam. Barat, setelah runtuhnya Khilafah pada tahun 1924, dengan leluasa merampok, membagi-bagi, merampas negeri-negeri Islam dengan kekayaan yang ada di dalamnya.

Perlu kembali kita ingat, bahwa persoalan persoalan Palestina bukanlah urusan kelompok-kelompok di Palestina, baik itu Fatah maupun Hamas. Bukan juga sekadar masalah konflik perbatasan antara rakyat Palestina dan Yahudi. Namun ini merupakan persoalan umat Islam secara keseluruhan. Sebab, tanah Palestina adalah milik umat Islam yang dirampas.

Persoalan utama Palestina itu adalah keberadaan penjajah Yahudi yang merampas tanah kaum Muslimin. Jadi perjuangan ini harus fokus dengan target mengusir Yahudi penjajah dari Palestina. Hal ini tidak mungkin bisa diraih dengan perdamaian. Sebab perdamaian mensyaratkan dua hal yang haram: pengakuan eksistensi negara penjajah israel dan menghentikan jihad fi sabilillah melawan penjajah. Walhasil, jalan yang harus ditempuh adalah terus menerus mengobarkan perang jihad fi Sabilillah.

Segala bentuk wasilah (perantara) yang mengantarkan penguasaan orang-orang kafir penjajah terhadap Palestina haram untuk ditempuh. Jalan yang mengokohkan penjajahan Yahudi seperti tawaran perdamaian, demokrasi, bantuan baik berupa hibah maupun utang tidak boleh dilakukan.

Hanya saja, umat Islam sebenarnya bukan hanya menghadapi institusi penjajah yang kecil seperti Yahudi, tapi berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang mendukung entitas penjajah itu. Karena itu memang dibutuhkan kekuatan seimbang. Sebab yang kita hadapi adalah negara-negara imperialis. Kekuatan yang seimbang itu tidak ada yang lain kecuali Daulah Khilafah Islam. Negara global yang akan menyatukan kaum Muslim. Daulah Khilafah ini yang akan menggerakkan seluruh tentara-tentara Islam, untuk keluar dari barak-barak mereka menuju Palestina, membebaskan negeri yang dijajah itu. Di sinilah letak penting perjuangan penegakan khilafah yang diwajibkan Allah SWT. Allahu Akbar!

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 174, Mei-Juni 2016

---

Ekonomi Di Bawah Jokowi, Ngeri!

Menteri-menteri yang terkait dengan barang kebutuhan pokok rakyat terus mondar-mandir ke Istana Negara. Wajah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga terkadang terlihat serius sehingga tak mau melayani wawancara wartawan.

Yah, pemerintah lagi bingung menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang melejit cukup tinggi. Kenaikan itu sendiri tidak biasa. Mengapa? Karena biasanya baru ada kenaikan harga kebutuhan pokok bila dekat-dekat Lebaran. Tapi kali ini, Ramadhan belum tiba tapi harga sudah merangkak naik.

Padahal permintaan terhadap sembilan bahan pokok (sembako) dan kebutuhan lainnya tergolong tetap alias stagnan, belum ada lonjakan yang tinggi. Namun kenapa, kenaikan harganya begitu tinggi.

Yang paling terlihat adalah harga daging sapi. Harga daging ini tiba-tiba menembus Rp130.000 per kg. Para pedagang di pasar pun mengeluh, terlebih lagi konsumen. Demikian juga daging serta telur ayam. Kenaikan juga pada bawang merah, cabai, wortel, minyak goreng, dan gula pasir.

Dalam kondisi seperti ini, Jokowi menginstruksikan agar para menterinya segera mengambil kebijakan untuk menurunkan harga-harga itu. Khusus untuk daging, Jokowi bahkan mematok harga daging harus sampai Rp80.000 per kg. Inilah mengapa mereka bolak-balik ke istana.

Pemerintah mengakui ada mafia yang memainkan harga pangan di pasar. Selain itu, menurut pemerintah, rantai distribusi dinilai terlalu panjang. Para menteri dititahkan Jokowi mencari solusi soal ini. "Harapannya adalah bagaimana harga di tingkat petani bisa menguntungkan. Kemudian di tingkat pengusaha juga menguntungkan, tetapi konsumennya tersenyum. Memang butuh waktu tidak bisa selesai hanya sehari dua hari. Ini butuh waktu karena persoalan puluhan tahun yang harus kita selesaikan," kata Mentan.

Maka langkah yang terlihat di lapangan adalah operasi pasar. Pemerintah katanya menggelar operasi pasar di 4.000 titik di seluruh Indonesia pada Ahad (12/6/2016). Harapannya, dengan operasi pasar itu akan membanjiri pasar dengan produk/komoditas sejenis agar harga produk/komoditas bisa turun. Berhasilkah? Belum.

Di samping itu, pemerintah membuka kran impor baik daging sapi, beras, dan bawang merah. Ini jadi masalah sendiri karena justru menghancurkan harga di tingkat produsen. Yang diuntungkan malah para importir yang notabene pengusaha besar. Siapa mereka? Mereka yang dekat kekuasaan.

Pengamat ekonomi dari INDEF Enny Sri Hartati menilai pemerintah tak memiliki konsep yang jelas dalam mengelola negara. Kenaikan harga pangan, menurutnya, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba tapi sudah berlangsung tiap tahun. Tidak ada antisipasi.

Tak mengherankan, pemerintah terlihat seperti menggunakan jurus mabuk ketika menghadapi permasalahan baru. Apatah lagi, sebelum kampanye, Jokowi sudah kadung janji macam-macam. Janji tidak akan impor daging. Tidak akan menambah utang luar negeri. Akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Akan menurunkan harga sembako. Dan sebagainya.

Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng menilai, satu pilar ekonomi pemerintahan Jokowi sudah roboh, yakni sumber pembiayaan negara dan pemerintahan. Penyebabnya adalah penerimaan negara dari pajak dan non pajak yang jatuh semakin dalam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. APBN gagal mencapai target. Pajak seret, sementara sumber daya alam sudah ada di tangan asing.

Sektor keuangan secara keseluruhan pada era pemerintahan Jokowi menghadapi masalah yang sangat serius. Mengapa? Ini dikarenakan utang pemerintah dan swasta yang semakin besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Walhasil, saat ini rakyat dibebani kenaikan harga yang tinggi, termasuk kenaikan tarif listrik 140 persen bagi pelanggan rumah tangga 900 VA pada 1 Juli 2016, dan dibebani beban utang yang berkepanjangan. Ketika utang negara naik, bukankah nanti rakyat yang akan membayarnya?

Dan kenaikan harga-harga ini biasanya akan berdampak panjang. Sangat sulit untuk turun lagi. Inilah yang akan mengakibatkan beban rakyat bertambah. Tidak hanya pada masa sekarang tapi juga berikutnya dengan beban utang yang harus dibayar penduduk negeri.

Berpangkal pada Liberalisme

Situasi ekonomi Indonesia tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi liberal. Neoliberalisme yang diambil sebagai prinsip kebijakan negara dalam mengatur urusan masyarakat ini hanya menguntungkan pihak tertentu yakni para pemilik modal alias kapitalis saja. Dan itu jumlahnya sangat sedikit.

Sementara rakyat hanya menjadi pelengkap penderita. Rakyat menjadi obyek eksploitasi mereka. Mereka ibarat tikus yang sengsara di lumbung padi. Tak bisa hidup enak di tengah jumlah makanan yang berlimpah.

Ini terjadi karena sang pengatur rumah justru memberikannya kepada tamu asing dan sekelompok orang tertentu yang sudah membiayai dirinya untuk sampai kepada kekuasaan. Siapa mereka? Mereka adalah Asing dan Aseng, sementara para penguasa itu adalah Asong, yang menjual kekuasaannya kepada asing dan aseng tersebut.

Padahal, sistem neoliberalisme ini sendiri adalah sistem yang batil. Di Barat sistem ini terbukti kerusakannya. Sekarang mulai digugat oleh rakyat mereka sendiri. Beberapa negara Barat sudah menyatakan bangkrut akibat kapitalisme-liberalisme ini. Bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengeluarkan pernyataan bahwa liberalisme telah gagal.

Tapi anehnya, Indonesia justru memegang erat sistem bukan-Islam ini dan membelanya mati-matian. Maka, mempertahankan sistem ini sudah pasti dapat dibaca arahnya. Kehancuran ekonomi! Ngeri! Kalau sudah begitu, Barat -sebagai pengarahnya- pasti akan lepas tangan.

Oleh karena itu, sikap yang cerdas adalah meninggalkan sistem ini dan membuangnya jauh-jauh. Bukankah ada sistem yang lebih baik? Ya, itulah sistem Islam. Dengan itu, negeri ini akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Bukankah itu yang kita harapkan? []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 176, Juni-Juli 2016

---

Kezaliman Penguasa Bila Dibiarkan Terus Rakyat Semakin Menderita

Wawancara Dengan:

Muhammad Ismail Yusanto Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia

Bila Dibiarkan Terus, Rakyat Semakin Menderita

Presiden silih berganti, mulai dari yang piawai berdiplomasi, tentara, teknokrat, kyai, perempuan hingga Jokowi. Tapi justru di era presiden yang ketika kampanye dikenal sangat merakyat ini ternyata juga tidak dapat membela rakyat, justru ekonomi jadi kian tak terkendali dan semakin ngeri di era Jokowi. Lantas apa akar masalah yang sesungguhnya? Rezim atau sistem yang berlaku di negeri inikah penyebabnya? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Benarkah ekonomi di bawah Jokowi makin tak terkendali?

Bila menyimak data yang disajikan dari sejumlah indikator penting seperti pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, utang luar negeri, cadangan devisa dan lainnya, memang ekonomi di era ini terus mengalami penurunan dan cenderung tak terkendali.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, yang menjadi salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi, tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 4,8, menurun bila dibanding tahun 2014 yang 5,0, apalagi bila dibanding tahun 2013 yang 5,6. Padahal tahun 2011 kita pernah menikmati pertumbuhan ekonomi 6,2.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Ini diukur dengan cara membandingkan, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Akibat pertumbuhan yang melambat, tingkat pengangguran di tahun 2015 meningkat menjadi 6,2. Tahun sebelumnya sebesar 5,9.

Memang infiasi tahun berjalan masih bisa dikendalikan. Tapi tahun 2014, akibat kebijakan Jokowi menaikkan BBM, infiasi pernah mencapai 9,3. Tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini pula yang saya kira mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran di tahun berikutnya.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah rasio utang luar negeri kita terhadap GDP yang meningkat tajam. Bila di masa SBY di tahun 2013 paling tinggi 29,1, naik dari tahun sebelumnya 27,4 dan 25,2, dalam setahun pemerintahan Jokowi rasio utang itu langsung naik menjadi 33.0 di tahun 2014 dan 36.0 di tahun 2015. Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I-2016 sebesar 316 miliar dolar AS, atau tumbuh 5,7 persen secara tahunan.

Jika dihitung dengan kurs Rp13.278,-/dolar, maka utang tersebut telah setara dengan Rp4.195 trilyun lebih. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal I-2016 sebesar 36,5 persen, meningkat dari 36 persen pada akhir kuartal IV 2015. Tidak cukup dengan utang yang sudah demikian besar, pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2016 kembali akan menambah utang sebesar Rp605,3 trilyun.

Apa bahayanya dari banyaknya utang tersebut?

Pemerintahan di manapun yang bergantung pada utang cenderung akan eksploitatif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Semua akan diarahkan untuk bisa membayar cicilan dan bunga utang itu. Begitu juga SDM dan SDA serta pajak yang makin mencekik, akan dieksploitasi untuk mendapatkan utang baru dan untuk membayar utang.

Selain itu, pemerintahan yang berdiri di atas utang tak lagi bebas atau mandiri dalam memerintah dan dalam menentukan orientasi pembangunan. Mereka pasti harus memperturutkan pemberi utang, termasuk dalam menentukan orang-orang yang bakal duduk di pemerintahan. Jadi, bagi kreditur, utang adalah alat penjajahan yang sangat efektif.

Mengapa itu semua bisa terjadi?

Karena landasan pembangunan negeri ini, khususnya di bidang ekonomi, adalah sistem kapitalisme liberal. Dalam sistem ini, kita tahu, sumber pembiayaan negara yang paling utama berasal dari pajak, juga utang. Dari situ negara membiayai belanja negara, membiayai pembangunan termasuk untuk membayar cicilan utang. Jadi, hakikatnya rakyatlah yang membayar utang negara.

Tambahan lagi, akibat pendapatan pajak tahun 2015 meleset jauh dari target yang ditetapkan, anggaran mengalami defisit. Dan untuk mengatasinya selalu ditempuh dua jurus pamungkas.

Pertama, pemerintah mengurangi berbagai bentuk subsidi untuk rakyat, di antaranya subsidi BBM, dengan berbagai dalih. Pengurangan subsidi ini tentu saja bakal menambah beban rakyat. Sudahlah rakyat dipungut pajak, harus juga menanggung kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM setelah subsidi dicabut.

Kedua, menambah utang, yang pada akhirnya rakyat juga yang akan menanggung beban cicilan dan bunganya. Tahun lalu kita mengeluarkan dana Rp403,835 trilyun untuk membayar cicilan dan bunga utang. Secara demikian, lingkaran setan alur pemerasan terhadap rakyat ini akan terus berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif. Rakyat akan terus dihadapkan pada dua beban sekaligus, yakni peningkatan pungutan pajak dan pencabutan subsidi. Sementara, sekadar untuk memenuhi hajat asasinya sendiri, rakyat sudah terseok, tertekan kesulitan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah ini, apakah berarti rezim Jokowi harus diturunkan?

Sistem kapitalisme liberal dan rezim yang tunduk pada sistem yang zalim ini, yang sangat destruktif ini, tentu saja harus segera dihentikan. Tidak ada jalan lain. Bila dibiarkan terus, rakyat akan makin menderita, dan negara ini akan makin terjerumus kepada jurang kebangkrutan.

Mengapa tidak cukup hanya mengganti rezim?

Kita tidak boleh lupa, rezim di manapun akan bekerja berdasar sistem yang dianut di sebuah negara. Oleh karena itu, bila menginginkan perbaikan secara mendasar dan menyeluruh, pergantian rezim saja tidak cukup.

Fakta sudah membuktikan hal itu. Berapa kali sudah negeri ini berganti rezim, bagaimana hasilnya? Bahkan dalam beberapa hal, seperti kesenjangan ekonomi, makin memburuk. Bila indeks gini 15 tahunan lalu 0,31 kini meningkat menjadi 0,43. Itu artinya yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin.

Memang seperti apa benang merahnya sistem yang berlaku di negeri ini membuat rakyat sengsara?

Sistem kapitalisme liberal adalah sistem yang berpihak pada pemilik modal. Apalagi dalam kenyataannya rezim ini naik ke tampuk pemerintahan berkat dukungan para taipan, dukungan itu tentu diberikan bukan tanpa imbalan. Oleh karena itu, dalam sistem ini penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah akan cenderung dibuat demi kepentingan pemilik modal itu.

Lihatlah demi kepentingan siapa sebenarnya RUU Tax amnesty itu dibuat. Juga siapa-siapa yang duduk di pemerintahan, terutama di sektor ekonomi? Lihat juga siapa yang duduk di Wantimpres. Pertimbangan apa yang kira-kira akan diberikan oleh mereka yang aslinya adalah kaum pebisnis, bila bukan menyangkut kelangsungan bisnis mereka?

Lantas, sistem apa sebagai gantinya agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi?

Dengan sistem Islam melalui penerapan syariah secara kaffah di bawah naungan al khilafah. Inilah satu-satunya sistem yang akan membawa rahmatan Iil'alamin atau kebaikan bagi negeri ini, sekarang dan yang akan datang.

Bagaimana sistem tersebut bisa menjamin rakyat tidak menderita seperti sekarang?

Dengan syariah Islam, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan diatur dengan cara yang benar. Ekonomi akan tumbuh, stabil dan akan memberikan keadilan dan kesejahteraan serta keberkahan kepada seluruh rakyat. SDA yang melimpah itu akan dikelola oleh negara untuk rakyat. Pajak akan dipungut secara sangat terbatas, itupun hanya bila dalam keadaan yang sangat mendesak. Dan dengan kekuatan khilafah, penjajahan baru dalam segala bentuknya, termasuk melalui pemberian utang, bisa dihentikan dengan segera. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 176, Juni-Juli 2016

---

Kejahatan Perancis Untuk Neokolonialisme Barat Di Suriah

Serangan Paris, Muluskan Solusi Suriah ala Barat

Serangan angkatan udara Prancis minggu malam (15/11/2015), dua hari setelah “serangan” Paris, makin menguatkan dugaan ada kemungkinan skenario yang mirip dengan “serangan” terhadap WTC di New York. Saat itu, Amerika Serikat menjadikan serangan WTC untuk memperkuat kebijakan luar negerinya, atas nama perang melawan terorisme menduduki Afghanistan dan mengintervensi negara lain.

Serangan Paris inipun digunakan negara-negara Barat termasuk Prancis untuk memperkuat legitimasi membombardir Suriah dengan alasan perang melawan ISIS. Serangan terhadap Suriah dianggap serangan balasan terhadap lSIS yang (katanya) menewaskan 132 orang di Paris. Seperti yang disampaikan Menlu Prancis di sela-sela pertemuan G20 di Turki, serangan ke Kota Raqqa yang diklaim sebagai basis ISIS adalah sesuatu yang lumrah.

”Mengingat Prancis tidak hanya diancam, tapi juga diserang Daesh (akronim untuk ISIS), lumrah baginya (Prancis) untuk melangkah maju. Dalam konteks pertahanan diri, perlu bagi Prancis untuk mengambil aksi. Kami telah melakukannya pada masa lalu, dan kami melakukannya hari ini lantaran Raqqa adalah pusat komando Daesh. Kami tidak bisa berdiam diri saat diserang, seperti yang Anda lihat dalam tragedi di Paris,” ujar Fabius kepada BBC London (16/11/2015).

Dalam serangan ini, angkatan udara Prancis mengerahkan 12 pesawat termasuk 10 pesawat tempur. Dilaporkan pihak Perancis, serangan ini menyasar sejumlah target seperti pusat komando, depot amunisi, dan kamp pelatihan milisi. Gempuran ini seperti yang disebut Kementerian Pertahanan Prancis merupakan yang terbesar sejak Prancis memperpanjang masa pengeboman dengan alasan memerangi kelompok eksterimis pada September yang lalu.

Tentu bukanlah suatu kebetulan, kalau serangan Paris yang terjadi pada Jum’at malam (13/11/2015), bersamaan dengan dua hajatan besar Barat, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Antalya Turki dan pertemuan menlu dari 12 negara di Wina untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Perang melawan terorisme pun menjadi menguat dalam dua pertemuanini.

“Serangan mematikan” di Paris digunakan kembali untuk menyerukan agar dunia bersatu melawan terorisme. Dalam KTT G-2O Presiden Amerika Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, pemimpin dunia lainnya mendeklarasikan kecaman bersama terhadap aksi terorisme.

Obama mengutuk semua aksi kejahatan, termasuk bom bunuh diri ganda yang terjadi bulan lalu di Ankara, Turki, dan bersumpah melipatgandakan seluruh upaya untuk menghancurkan jaringan ISIS. "Bersama Prancis, kami berdiri dalam solidaritas untuk memburu para pelaku kejahatan ini dan membawa mereka ke pengadilan," ujar Obama seusai bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Presiden Turki yang menjadi tuan rumah juga menyatakan pernyataan yang sama. "Semua pemimpin mengutuk serangan di Paris. Saya yakin sikap kita terhadap terorisme internasional akan terjawab di KTT G-20 ini,” ujar Erdogan. ”Karena semuanya bersatu, dan aksi teror ini bukan hanya ditujukan kepada Prancis, melainkan juga seluruh umat manusia,” tambahnya.

Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin yang sejak akhir September telah memulai operasi militer membombardir Suriah mengatakan dunia hanya memiliki satu cara mengatasi teror global yang terjadi saat ini. "Semua komunitas internasional harus bersatu,” tegasPutin.

Serangan Paris juga membayangi pertemuan 19 negara di Wina. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Suriah ini dirancang mencari jalan menuju genjatan senjata dan transisi politik. Seperti yang dilansir VOA (17/11), dalam pertemuan ini Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan serangan di Paris membuat semakin perlu bagi masyarakat internasional untuk menemukan pendekatan bersama di Suriah dan terorisme. Para Menteri Luar Negeri Jerman, Yordania dan Arab Saudi mengemukakan perasaan yang sama dengan Fabius.

Muluskan Jalan

Serangan Paris, sepertinya, akan digunakan Barat untuk memuluskan jalan mereka untuk perang di Suriah. Dalam pertemuan di Wina, ibukota Austria, yang dihadiri belasan negara di bawah pimpinan Amerika mendorong agar pihak oposisi dan rezim Suriah bicara bersama di meja perundingan. Kemudian dirancang sebuah proses politik yang diklaim melibatkan semua pihak, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu untuk membentuk pemerintahan baru Suriah.

Barat sendiri telah membatasi pemerintahan baru di Suriah adalah pemerintahan yang sekuler, demokratik, dan mengusung pluralisme. Untuk itu Barat menekankan keharusan melawan faksi-faksi yang menolak solusi Barat ini, dengan tudingan faksi teroris dan menolak solusi damai. Tujuan ini seperti yang diungkap oleh Menlu AS John Kerry pada Kamis (22/10/2015) yang menyatakan negara-negara Quartet Internasional sepakat Suriah yang bersatu akan di bawah sistem pluralistik demokrasi sekuler.

Senada dengan itu, dalam proposal yang disetujui 19 negara dalam pertemuan di Wina, Sabtu (14/11/2015), dengan tegas disebutkan bahwa dalam waktu enam bulan perundingan di Suriah harus menghasilkan pemerintahan transisi yang ”kredibel, inklusif, dan non-sektarian.” Pemerintahan ini akan menetapkan jadwal pembentukan konstitusi baru dan pelaksanaan pemilu yang dipantau oleh PBB. Belasan negara itu juga menyepakati mekanisme pelaksanaan gencatan senjata yang dikendalikan PBB.

Untuk itu adalah penting bagi Barat untuk melumpuhkan kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan jalan Barat ini. Yaitu kelompok yang sadar bahwa solusi ala Amerika haruslah ditolak, karena hanya akan sekadar mengganti rezim Suriah dengan boneka baru Barat yang tidak membawa perubahan yang berarti. Tuntutan kelompok Islam selama ini adalah jelas, bukan demokrasi, tapi Khilafah Islam yang menerapkan syariah Islam.

Untuk itu Barat seperti biasa menggunakan isu terorisme guna memuluskan jalannya. Menuding pihak yang tidak sejalan dengannya sebagai teroris. Dalam konteks Suriah, Barat menggunakan genderang perang melawan ISIS. Dan dengan alasan memerangi terorisme ISIS ini mereka membombardir wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok mujahidin anti Assad yang menentang Barat, meskipun diketahui daerah itu bukankah wilayah yang dikuasai ISIS.

Walhasil, apa yang dimaksud oleh Barat sebagai perang melawan terorisme tidak lain adalah upaya memuluskan langkah-langkah politik mereka di Suriah untuk mengaborsi perjuangan Islam di bumi Syam itu. []

Membongkar Kemunafikan Barat

Reaksi Barat terhadap “serangan” Paris, di sisi lain, semakin membongkar kemunafikan Barat. Barat yang diikuti oleh pemimpin-pemimpin bonekanya di berbagai kawasan dunia, beramai-ramai mengecam serangan Paris yang (katanya) menewaskan 132 orang. Sementara, mereka diam saat Bashar Assad yang diperkuat koalisi Iblis yang dipimpin Amerika membombardir penduduk Suriah yang membunuh ratusan ribu orang. Merekapun tidak bereaksi saat penjajah Yahudi membunuhi rakyat Palestina hingga saat ini.

Bila dibandingkan, jumlah korban di Paris tidaklah sebanding dengan nyawa kaum Muslim yang tewas di Suriah, Irak, Palestina, dan negeri Muslim lainnya karena senjata Barat. Setiap hari ada nyawa melayang, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia di negeri Islam karena kebiadaban tentara Salib ini.

Mereka diam seribu bahasa. Media Barat seakan buta. Inilah standar ganda dan kelicikan Barat. []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 162, Nopember-Desember 2015

---

Rezim Budha Biadab, Ribuan Muslim Rohingya Terkatung-Katung Di Lautan

“Kami Ingin Hidup”

Tak ada pilihan lain bagi Muslim Rohingya kecuali meninggalkan Myanmar yang dulu bernama Burma. Mereka menjadi sasaran kekerasan fisik berupa pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah-rumah oleh etnis Budha yang mayoritas. Tak ada tempat berlindung di negara itu karena negara ada di balik kebiadaban kaum Budha.

Muhammad Ali, remaja yang bisa berbahasa Inggris di antara 200-an pengungsi di Langsa, Aceh, mengisahkan kondisi yang dialaminya kepada kontributor Media Umat. "Kami hanya ingin tetap hidup," katanya sambil meneteskan air mata.

Bersama dengan Muslim lainnya, kisahnya, ia berhasil melarikan diri dari kejaran etnis Budha Myanmar. Mereka naik ke atas kapal dan mengarungi lautan menuju daratan Thailand. Satu harapan yang ingin diraih yakni keberlangsungan hidup.

Ia mengaku, tak tahu hidup yang bagaimana yang akan dijalani kelak. ”Yang penting hidup," kata Ali di kamp penampungan pengungsi Muslim Rohingya, Pelabuhan Kuala Langsa, Aceh beberapa waktu lalu.

”Jumlah kami ada ribuan yang melarikan diri dari Burma, ini hanya sebahagian saja, masih banyak lagi orang-orang kami yang belum terselamatkan dan berada di lautan," lanjutnya.

Umumnya Muslim Rohingya, lari keluar dari Myanmar melalui jalur laut, karena ini satu-satunya jalan yang masih dianggap aman. "Kami keluar di waktu malam dari tempat-tempat persembunyian kami, dengan kapal-kapal kecil (perahu-red) menuju sebuah kapal kayu besar yang berlabuh jauh dari pantai.”

Bukannya selamat di Thailand, mereka malah ditahan oleh kapal patroli Thailand selama tiga hari. Babak baru penderitaan pun terjadi. Pembantaian etnis.

Menurut Ali, di Thailand, mereka dipaksa berkelahi dengan warga Bangladesh oleh aparat keamanan Thailand. ”Saat di darat kami dipaksa untuk berkelahi dengan orang Bangladesh. Banyak dari kami yang meninggal akibat terbunuh dalam perkelahian itu."

Tak berhenti di situ. Setelah mengalami nasib tragis tersebut, mereka dipaksa untuk meninggalkan Thailand. Dua etnis yang berbeda pun dinaikkan ke kapal dengan kondisi berdesak-desakan. Kapal mereka digiring kembali ke laut untuk meninggalkan negara Gajah Putih itu. Tapi kapal itu tak mempunyai nahkoda.

Pertikaian sebelumnya yang dipicu oleh tentara Thailand di daratan pun berlanjut di atas kapal. Tak jarang perkelahian ini kerap berujung pada kematian. ”Kami sering sekali bertengkar dengan Bangladesh, bahkan sampai terjadi perkelahian, hanya gara-gara jatah makan, jatah air, atau masalah lainnya, bahkan pernah ada seorang bayi dibuang ke laut oleh orang Bangladesh, hanya karena anak itu menangis terus,” kata Ali.

Mereka terkatung-katung selama kurang lebih tiga bulan di tengah lautan, tanpa persediaan makanan dan air yang cukup. Di tengah suasana permusuhan di atas kapal karena memperebutkan sumber daya dan adanya dendam akibat adu-domba, mereka ditolong oleh para nelayan Aceh. Mereka pun dibawa ke Pelabuhan Kuala Langsa. Sementara mereka bisa hidup, seperti yang mereka harapkan.

”Hidup" itulah harapan terakhir para pengungsi Rohingya. Itu pula yang dikemukakan Abdur Rasyid (40 tahun). Rumahnya dibakar oleh orang Budha, hingga ia harus lari bersama tiga anaknya ke lain desa. Ia tak tahu lagi nasib istrinya. Ia mengaku ingin tinggal di mana saja asal bisa hidup.

Juru bicara Hizbut Tahrir lndonesia M Ismail Yusanto yang menyerahkan bantuan yang dikumpulkan oleh HTl dalam program 'Donasi Peduli Rohingya' saat berada di Langsa mengatakan, para pengungsi tampak mendapat perlakuan yang baik oleh pemerintah daerah Langsa maupun pemerintah pusat melalui instansi seperti BNPB dan Depsos. Juga dari para relawan seperti ACT, MerC, PMI, HTI dan lainnya. Pengungsi laki-laki dan perempuan ditempatkan di tempat terpisah. Layanan makan dan kesehatan serta pakaian terlihat cukup.

Terombang-ambing

Sementara itu, juru bicara badang urusan pengungsi PBB UNHCR kawasan Asia Tenggara, Bernard Kerblat, Rabu (27/5), mengungkapkan, masih ada ribuan etnis Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Kebanyakan dari mereka menggunakan perahu kecil dan berdesak-desakan di dalamnya.

”Mereka kini kekurangan air bersih, makanan, dan sarana sanitasi yang baik," tambah Bernard.

UNHCR mencatat 3.302 etnis Rohingya kini telah diselamatkan dan ditampung oleh Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Sayangnya, PBB sendiri tak mengambil tindakan atas kondisi tersebut. Para pengungsi tetap dibiarkan terombang-ambing di laut dengan kondisi minim fasilitas. Sementara negara-negara Asean tak tergerak untuk menyelematkan nyawa ribuan orang tersebut dan lebih senang mengadakan pertemuan demi pertemuan. Bahkan terkesan mereka berusaha agar para pengungsi tak singgah di negaranya. []

Bhiksu James Bond

Kebiadaban warga Budha di Myanmar tak lepas dari propaganda sejumlah tokoh dengan dukungan junta militer. Salah satu orang yang disebut-sebut berperan dalam memanaskan konllik tersebut adalah Bhiksu Ashin Wirathu, 46 tahun.

BBC menyebut Bhiksu Wirathu sebagai bhiksu Buddha paling radikal yang gemar menyebarkan kebencian pada kaum minoritas Muslim dengan mengatakan kelompok minoritas Islam akan menguasai negara.

Dalam laporannya, BBC Myanmar menyebut Wirathu mulai terkenal sejak ikut gerakan nasionalis anti-Muslim '969' pada 2001. Kelompok ini disebut ekstremis walau tak mengakui julukan itu. Wirathu pernah dihukum penjara 25 tahun pada 2003. Namun, pada 2010, dia dibebaskan bersama tahanan politik lain.

Bhiksu itu kemudian menggencarkan propagandanya. Ia membagikan video di internet yang menyuarakan peringatan anti-Muslim. "Muslim menyerang gadis Myanmar tak bersalah, memperkosa mereka." ujarnya. Secara terbuka dia menyatakan bangga disebut pemeluk Budha radikal.

Ia merasa dirinya mirip dengan James Bond, agen mata-mata fiksi paling terkenal di dunia. “James Bond seorang nasionalis,“ kata Wirathu seperti yang dikutip dari laman LA Times. Selasa, 26 Mei 2015. "Ia tidak melakukan kesenangan dalam bertindak, Dia melakukan hal tersebut untuk negaranya.”

Wirathu pun menyerukan pemboikotan usaha milik warga Muslim. Menurutnya, Muslim adalah 'ular' dan 'anjing gila' yang tak perlu diajak bersosialisasi. "Kebanyakan Muslim menghancurkan negara kita, rakyat kita dan agama Budha," kata Wirathu.

Anehnya, tindakan kejam penganut Budha ini didiamkan oleh peraih hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Para analis menyatakan, Suu Kyi khawatir jika ia membela etnis Rohingya, partainya tidak akan mendapatkan simpati kaum Budha. Tak heran, tak pernah sekalipun Suu Kyi menyebut kata ‘Rohingya’ dalam pidatonya. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 152, Juni 2015

---

Anatomi Sistem Ekonomi Kapitalis

Melawan Kapitalisme

Anatomi Sistem Ekonomi Kapitalis

1. Tubuhnya = Pasar Bebas. Negara maju sangat berkepentingan dengan pasar bebas karena hasil produk mereka berlimpah, sementara pasar domestik sangat terbatas, berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Mereka harus memperluas pasar dengan membuka semua trade barrier. Banyak produk negara maju ini merupakan KEINGINAN dan sebagian kecilnya merupakan KEBUTUHAN. Karenanya kebanyakan produk tersebut dijual dengan kemasan gaya hidup yang mengedepankan kemewahan dan mengabaikan keberkahan. Komoditas kebutuhan pun dijual murah. Akhirnya angka impor terus tinggi yang mendefisitkan neraca perdagangan. Jika akhirnya negara tekor terus, lalu kapan rakyatnya akan makmur?

2. Aliran darahnya = Aliran fiat money atau uang kertas yang tidak dijamin emas. Faktanya, uang ini merupakan alat untuk merampok sumberdaya negara berkembang secara LEGAL. Kekuatan ekonomi para bankers yang dimotori bank sentral berhasil memaksakan penggunaan sistem ini yang memungkinkan mereka mendapatkan aset riil hanya dengan menukar secarik kertas yang sesungguhnya tidak bernilai. USD (Dolar AS) merupakan komoditas ekspor unggulan AS yang sebenarnya sama sekali tidak bernilai (bahkan untuk sekadar jadi tisu toilet sekalipun!). Namun, kebanyakan negara akhirnya mengikuti penggunaan fiat money dan ("terpaksa") bersedia menerima USD sebagai international currency.

Penggunaan fiat money sangat buruk bagi perekonomian, terlebih jika nilai tukarnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Nilai tukar lebih tergantung kepada otoritas pasar uang yang merupakan bank-bank sentral yang dikendalikan Yahudi. Kita jadi paham bahwa untuk menguras kekayaan alam suatu negara tidak perlu lagi menggunakan kekuatan militer, cukup dengan menurunkan nilai tukar domestic currency-nya, melalui mekanisme pasar. Saat ini Indonesia sedang mengalaminya! Per hari ini kurs sudah berada di atas Rp 13.000/USD bahkan sempat di atas 14.000 ! Artinya setiap detik kita diRAMPOK! Sumberdaya alam kita semakin murah, pikiran,tenaga kita semakin tidak berharga.

Jika seluruh harta yang kita miliki sudah tidak berharga, lalu apa yang akan kita wariskan pada anak cucu kita kelak?

3. Jantungnya = Bank dan pasar modal. Kekuatan ekonomi kapitalis sekuler menguasai dunia melalui penciptaan bank dan pasar modal yang beroperasi sebagai penyedot uang masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada kelompok bisnisnya. Konsekuensinya bisnis mereka yang ditopang oleh perbankan dan pasar modal yang full sistem ribawi ini akan tumbuh cepat dan berlipat. Dengan sedih terpaksa harus dikatakan, janganlah bermimpi bisnis yang dijalankan secara syariah akan mampu bersaing dengan mereka pada sistem ekonomi dan politik yang berlaku saat ini!

4. Pemacu jantung = tingkat bunga. Dengan tingkat bunga, otoritas keuangan bisa (sampai batas tertentu) untuk menarik atau menggelontorkan uang ke pasar. Hal ini juga berpengaruh pada nilai tukar. Contoh paling nyata, bagaimana ISSUE (ya hanya ISSUE, baru ISSUE!) kenaikan suku bunga the Fed sudah bisa merontokkan rupiah kita, alias nilai uang yang kita miliki.

Penguasa dunia saat ini sesungguhnya adalah otoritas keuangan (bank sentral) dan otoritas pasar modal yang dikuasai dan dikendalikan Yahudi. Dengan kemampuan keuangannya mereka bisa membeli SlAPA saja, termasuk politikus, militer, dan pemimpin negeri yang silau akan kekuasaan dan materi dunia. Salah satu cara mudah untuk 'membeli' politikus sekaligus sebagai jalan memilih pemimpin negeri yang bersedia menjadi pelayan mereka adalah menggunakan sistem demokrasi yang memang dirancang HIGH COST baik bagi pesertanya maupun penyelenggaranya (negara). Oleh karenanya sistem keuangan Kapitalis Sekuler dan sistem Demokrasi tidak mungkin terpisah.

Muslimpreneur, sampai di sini, tidakkah api kesadaran kita membesar? Sampai kapan kita terus dijajah seperti ini? Sistem rusak dan merusakkan ini harus segera distop, diganti! Hanya syariah dalam naungan Khilafah yang dapat menyelesaikannya.

Dengan syariah, tubuhnya kembali sehat dan bugar karena hanya bertumpu pada Pasar Riil... Aliran darahnya kembali normal menjadi Dinar Emas dan Dirham Perak!... Jantungnya kembali sehat dan kuat karena menggunakan Sistem Ekonomi Syariah yang bertumpu pada pengelolaan kepemilikan yang jelas dan tegas, baik itu kepemilikan individu, kepemilikan umat dan kepemilikan negara...

Muslimpreneur, Campakkan Neoliberalisme dan Neoimperialisme... Selamatkan Penduduk Indonesia Kita dan Dunia dengan Syariah dan Khilafah!! []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 160, Oktober-Nopember 2015

---

Siapa Ancaman Bagi Indonesia

Siapa pihak yang mengancam Indonesia

Mereka Bicara Ancaman Indonesia

Mahladi, Ketua Biro Humas PP Hidayatullah

Yang Membahayakan adalah Liberalisme

Yang membahayakan Indonesia secara agama, politik dan ekonomi adalah liberalisme dan semacamnya itu. Kita kan tahu MUI sudah memfatwakan bahwa paham-paham sekulerisme, pluralisme dan liberalisme adalah paham yang sesat. Sesat itu artinya kan membahayakan. Paham-paham inilah yang bisa melencengkan penduduk Muslim di Indonesia dari pemahaman yang benar. Dan segala sesuatu pemahaman yang salah itu pasti berdampak negatif.

Kita harus tahu, peran ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam memerdekakan dan membentuk negara ini sangat kental Islam. Sehingga hal-hal yang bisa mengganggu atau melemahkan ideologi Islam itu sebenarnya tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini.

Nah, sedangkan paham liberalisme dan semacamnya itu sudah tidak diperbolehkan lagi oleh ulama-ulama. Tapi nampaknya sekarang malah semakin eksis, itu karena banyak komponen bangsa belum paham betul bahayanya liberalisme dan semacamnya. []

Prof Dr Maman Abdurrahman, Ketua Umum Persatuan Islam (Persis)

Imperialisme gaya baru di Indonesia itu bukan sedang muncul tetapi sudah berjalan lama. Salah satunya masuk ke dalam UU tentang air. Mereka yang menguasai air itu. Berikutnya juga dengan masalah penguasaan kehutanan. Yang menguasai hutan itu banyak swasta banyak pula asing. Ke depannya ini juga harus ditinjau secara UU.

Yang berikutnya mengenai energi. Energi itu ternyata banyak dimiliki oleh orang asing juga. Dan yang jelas sekali misalnya listrik itu dikuasai swasta. Dan kemudian, itu menggunakan infrastruktur negara dengan keuntungan yang sangat besar sekali.

Tengku Zulkarnain, Wasekjen MUI Pusat

Neoliberalisme Jelas Membahayakan

Selain Syiah, yang jelas membahayakan Indonesia adalah neoliberalisme. Neoliberalisme jelas membahayakan ekonomi. Bung Karno dulu itu sudah jelas, anti kapitalis! Jelas sekali itu, tapi sekarang ekonomi kita kan terjajah. Pemerintah harus merekonstruksi ulang berbagai UU yang melegalkan asing menguasai sumber daya alam kita. Masak, sampai PDAM di Jakarta dikuasai asing? ini kan sangat berbahaya. Bahaya lainnya juga melegalkan perkawinan lain agama.

Jadi kapitalis berbahaya, liberalis berbahaya. Komunis juga berbahaya, sekarang mulai unjuk gigi. lni yang harus diwaspadai yang berbahaya seperti ini, seperti liberal yang berupaya melegalkan kawin beda agama. Kapitalis yang merampok kekayaan-kekayaan alam Indonesia. Komunis yang sudah jelas-jelas membunuhi tokoh-tokoh dan ulama-ulama kita.

Dwi Condro Triono, Pakar Ekonomi Islam

Jadi “Budak” Perusahaan Asing

Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, seharusnya menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, akibat diterapkannya neoliberalisme dan neoimperialisme dalam pengelolaan negeri lndonesia ini, ternyata telah berperan besar dalam membuka kran kebebasan bagi pihak asing yang memiliki modal besar, untuk mengeruk segenap kekayaan alam di Indonesia. Sedangkan rakyat Indonesia, nasibnya hanya sekadar menjadi buruh, kuli, bahkan “budak” bagi perusahaan-perusahaan asing yang telah menancapkan cengkeramannya di bumi Indonesia ini. Maka, nasib rakyat Indonesia sudah dapat diibaratkan seperti ayam mati di atas tumpukan beras. Berjuta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, di hadapan matanya mereka harus menyaksikan berjuta-juta ton kekayaan alam Indonesia terus-menerus diangkut ke luar negeri, seakan tanpa menyisakan “tetesan” sedikitpun bagi rakyat Indonesia, sebagai pemilik sah dari kekayaan alam tersebut.

Hal itu tentu sangat berbeda jika syariah dan Khilafah Islamiyah yang diterapkan di Indonesia. Di dalam ketentuan syariat Islam (sebagaimana yang telah dituangkan dalam sistem ekonomi Islam), dengan jelas telah menentukan jenis-jenis kepemilikan yang boleh dikuasai oleh manusia. Syariat Islam telah menentukan bahwa kepemilikan itu terbagi menjadi tiga, yaitu: kepemilikan individu, umum dan negara. Syariat Islam telah menentukan bahwa sumber daya alam, seperti: air, padang rumput, minyak bumi, gas, berbagai macam tambang yang besar, hutan dsb masuk dalam kategori kepemilikan umum. Sumber daya alam tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu atau swasta, terlebih lagi oleh swasta asing. Kekayaan alam tersebut harus dikelola oleh negara, kemudian hasilnya wajib didistribusikan kepada seluruh rakyatnya secara adil. Itulah salah satu bentuk jaminan dari Allah SWT, jika Syariah

dan Khilafah Islamiyah diterapkan oleh negara, maka insyaAllah seluruh rakyatnya akan merasakan kemakmuran dan kesejahteraan secara bersama, baik bagi warga negara yang beragama Islam, maupun yang tidak beragama Islam. Semuanya akan merasakan keberkahan, kemakmuran dan kesejahteraan, karena diterapkannya syariah dan Khilafah Islamiyah.[]

Hatta Taliwang, Mantan Anggota DPR Rl

UU Disiapkan Asing

Lebih kurang ada 115 UU menyangkut sumber daya alam misalnya minyak, mineral, batubara, menyangkut sumber daya air, menyangkut hampir semua aspek lah termasuk penanaman modal dan sebagainya itu mereka atur. Ada anggaran dana dan lain sebagainya untuk melakukan itu semua dari Bank Dunia dan sebagainya.

Tapi sejujurnya, dulu 12 tahun yang lalu hingga beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih di DPR, saya tidak tahu. Itu mungkin permainan tingkat tinggi ya, karena saya hanya anggota DPR biasa. Jadi kita tidak tahu permainan apa di DPR, mungkin mereka dengan sadar atau tidak mengakomodir. Yang jelas, banyak sumber menyebut banyak dana mengalir di era-era itu. Karena UU-UU tersebut dibuat sejak era Habibie sejak kejatuhan Soeharto. Setelah itu juga Amandemen UUD 1945 yang paling substansi diubah.

Rupanya, pihak asing telah menyiapkan konsep perubahan Indonesia itu pasca kejatuhan Soeharto. Kapitalis asing tampak jauh lebih siap, lewat Bank Dunia, lewat IMF, lewat ADB, sudah mempersiapkan banyak sekali dana dan program. Dan itu saya yakin sekali kawan-kawan anggota DPR lainnya tidak sadar kalau kita sedang dikendalikan. Itulah kecanggihan mereka itu.

Pada era Habibie 1998 hingga era Gus Dur 1999-2000 itu DPR produktif sekali membuat UU hingga 80-an UU-lah yang dihasilkan. Itu semua adalah dari dikte IMF dan Bank Dunia dan ADB. Dilanjutkan pada era Megawati masih berlanjut bahkan mengamandemen UUD 1945 hingga yang keempat itu. []

Suswanta, Pengamat Pemerintahan UMY

Bahaya Demokrasi

Ada banyak bahaya demokrasi, berikut tiga di antaranya. Pertama, demokrasi mencampakkan aturan Allah SWT karena demokrasi tegak di atas landasan sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya masalah pribadi. Prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Rakyat berhak membuat aturan Undang-Undang dan memilih pemimpin untuk menjalankan UU tersebut. Standar yang digunakan bukan halal-haram tetapi hawa nafsu mayoritas. Kedua, demokrasi hanya jadi alat penjajah. Normatifnya rakyat diberi kekuasaan tetapi faktanya hanya segelintir rakyat yang punya modal, jaringan dan kuasa yang menjalankan kekuasaan. Yang terjadi penjajahan minoritas terhadap mayoritas. Ketiga, demokrasi menyuburkan korupsi berjamaah. Pemilihan anggota legislatif dan eksekutif membutuhkan biaya sangat besar. Mereka menggunakan semua cara untuk berkuasa. Hanya mereka yang punya modal atau dukungan pemodal dan lihai yang jadi. Setelah jadi penguasa mereka hanya berpikir bagaimana mengembalikan modal dan mencari keuntungan dengan segala cara. []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 157, September 2015

---