Demokrasi Pintu Masuk Utama Neoliberalisme

Right Issue Aneka Tambang, Adhi Karya dan Waskita Karya yang lalu menambah panjang daftar BUMN yang diserahkan kepada asing; penentuan harga BBM mengikuti harga pasar internasional juga semakin menunjukkan keberpihakan negara kepada asing. Maraknya pelacuran online dan peredaran minuman keras merupakan fenomena gunung es lainnya dari diterapkannya sistem (jebakan dari) asing. Mengapa itu semua bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan anggota Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ishak. Berikut petikannya.

Benarkah neoliberalisme mengancam Indonesia?

Untuk menjawab apakah neoliberalisme mengancam Indonesia atau tidak, kita dapat merujuk pada definisi dari neoliberalisme itu sendiri. Neoliberalisme berakar dari pemikiran liberalisme yang menyerukan kebebasan pada manusia dalam segala hal seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nah, neoliberalisme merupakan pembaruan dari pemikiran liberalisme ekonomi yang dulu dianggap bertanggungjawab atas krisis ekonomi di tahun 1930-an. Neoliberalisme sendiri merupakan pemikiran yang mendorong pengurangan kontrol negara terhadap perekonomian dan memberikan peran yang lebih besar kepada swasta. Pasalnya, intervensi negara dianggap membatasi kebebasan individu masyarakat.

Dengan demikian, setiap kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi peran negara di bidang ekonomi merupakan kebijakan yang bersifat neoliberal seperti privatisasi BUMN, pengetatan anggaran melalui pengurangan subsidi, menghilangkan kontrol terhadap harga barang dan jasa, mengurangi hambatan dalam perdagangan barang, jasa dan tenaga kerja serta lalu-lintas modal.

Berdasarkan hal tersebut, maka jika kita mengamati kegiatan ekonomi yang berlangsung selama ini baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta maka kecenderungan itu semakin kuat. Jika terus dibiarkan tentu akan semakin merusak tatanan kehidupan masyarakat negara ini.

Apa buktinya?

Buktinya banyak sekali. Dari sisi regulasi misalnya, undang-undang yang mengerdilkan peran negara dan memberikan peran yang dominan kepada swasta sangat banyak seperti UU BPJS dan SJSN yang melepaskan peran negara dalam pembiayaan kesehatan, UU Migas yang menyerahkan pengolaan migas kepada swasta, UU Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar yang memberikan kelonggaran modal keluar masuk sehingga nilai tukar rupiah naik turun, keanggotaan Indonesia pada WTO dan sejumlah perjanjian perdagangan dengan sejumlah negara yang bertujuan untuk memangkas hambatan tarif dan non-tarif barang-barang impor.

Contoh lainnya, pencabutan subsidi premium serta wacana penghapusan produk tersebut, pencabutan subsidi listrik, rencana pembatasan pengguna gas elpiji tiga kilogram dan sebagainya.

Contoh lain, kebebasan memproduksi minuman alkohol. Meski pemerintah telah melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket, tapi setelah diprotes, toko khusus bir justru diwacanakan untuk diberi izin. Celakanya, Pemda DKI justru menjadi salah pemegang saham salah satu pabrik bir ternama di negeri ini.

Orang dewasa di negeri ini juga bebas untuk melakukan bisnis prostitusi, terutama di media sosial yang saat ini sedang menjamur. Media massa juga bebas untuk menayangkan berita dan acara-acara apa saja yang dapat menggaet banyak iklan meski mengandung konten kekerasan, pornografi dan penodaan agama dan perilaku yang merusak kepribadian masyarakat.

Apa akibat dari penerapan neoliberalisme?

Akibatnya, minimnya peran negara dan dominannya peran swasta membuat jutaan masyarakat di negeri ini menderita seperti sulitnya mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti makan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan dan keamanan serta pekerjaan yang layak. Di sisi lain, kekayaan alam dikuasai oleh segelintir pemodal swasta terutama asing.

Neoliberalisme juga mendorong masyarakat untuk berperilaku materialistik. Kebahagiaan akhirnya diukur dengan kepuasan materi. Hilangnya peran pemerintah dan 'rasa haus' yang berlebihan terhadap materi mendorong sebagian orang untuk mendapatkan harta dengan segala cara seperti korupsi (bagi) yang punya peluang, menjajakan diri, mengedarkan narkotika, atau mempertaruhkan nyawa mereka dengan membegal dan membunuh.

Yang tak kuat bahkan bisa bunuh diri. Naudzu billah min dzalik.

Mengapa neoliberalisme bisa tumbuh subur di Indonesia?

Neoliberalisme berasal dari Barat dan kemudian disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Ia dijajakan secara perlahan dan sistematis. Masuknya melalui agen pemerintah yang tunduk pada kepentingan Barat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan cendekiawan yang pro terhadap ide ini. Ide kemudian dilembagakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Nah, sistem politik demokrasi menjadi pintu utama masuknya ide ini.

Mengapa Anda katakan demokrasi sebagai pintu masuk neoliberalisme?

Pasalnya, sistem demokrasi telah memberikan ruang yang terbuka terhadap gagasan yang mengatasnamakan kebebasan untuk hidup dan berkembang termasuk dalam bentuk kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Apalagi jika ide tersebut ditopang oleh kekuatan politik dan dukungan finansial yang besar, maka ia mudah diselipkan dalam berbagai regulasi, tak peduli itu sesuai dengan aspirasi rakyat atau tidak.

Bukan rahasia lagi, undang-undang yang selama ini berbau neoliberal terbukti banyak yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing seperti lMF, Bank Dunia, dan USAID. Mereka bahkan secara terang-terangan mengakui hal tersebut.

Lantas apa solusinya agar bangsa ini selamat dari ancaman neoliberalisme?

Kita harus kembali kepada aturan pencipta manusia, Allah SWT dengan menerapkan syariah secara total dalam naungan Khilafah Islamiyyah berdasarkan manhaj kenabian.

Kenapa harus syariah dan khilafah? Tidak bisakah kita tetap menerapkan demokrasi dengan menutup pintu masuk neoliberalisme?

Alasannya karena ia merupakan perintah Allah SWT yang lahir dari dorongan akidah Islam. Manusia itu lemah dan terbatas, termasuk dalam memformulasikan aturan yang tepat untuk dirinya. Nah, aturan apa yang cocok untuk manusia, kalau bukan dari Pencipta Manusia itu sendiri? Itulah syariah Islam. Lalu mengapa khilafah? Pasalnya sistem pemerintahan tersebut hanya menjadikan Islam sebagai sumber aturan (dari) Allah bukan akal dan hawa nafsu manusia.

Sedangkan demokrasi, justru jalan masuk neoliberalisme. Dan ingat, demokrasi merupakan sistem kufur yang bertentangan dengan islam.

Bagaimana cara sistem khilafah menangkal ancaman neoliberalisme?

Sistem khilafah memiliki sistem yang unik yang dapat menangkal ancaman neoliberalisme di antaranya: sumber aturannya jelas yakni Islam yang digali dari nash-nash syara' bukan berdasarkan hawa nafsu manusia. Baik pemerintah dan rakyat wajib terikat pada hukum syara' dalam menjalankan kegiatan mereka.

Di dalam sistem tersebut, peran pemerintah dan individu masyarakat dijelaskan dengan sangat jelas. Sebagai contoh, negara berkewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar tiap-tiap warga negara (sehingga) terpenuhi baik pangan, sandang, perumahan. Layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan juga disediakan secara gratis oleh negara.

Di dalam sistem khilafah, selain mengelola harta milik negara, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola barang-barang yang masuk dalam kategori milik umum seperti barang-barang tambang dan sarana-sarana publik yang hasilnya sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat. Barang yang masuk dalam kategori milik privat diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariah yang diawasi pelaksanaannya oleh pemerintah. []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 150, Mei 2015

---