Dalam Demokrasi, Siapapun Cenderung Jadi Buruk
...sekali dengan kampanye
yang panjang, tidak ada ketakwaan karena itu sekulerisme, maka
perbaikan-perbaikan itu menjadi sifatnya hanya instrumental belaka. Dan
tetap saja demokrasi jadi biang korupsi.
Memang dalam sistem khilafah, calon kepala negara tidak mengeluarkan biaya kampanye?
Mungkin saja di dalam sistem khilafah kampanye juga memerlukan ...
Demokrasi Harus Tanggung Jawab Terjadinya Korupsi di Parpol
...menyampaikan bahwa biaya politik yang digunakan dalam proses pemilihan legislatif dan kepala daerah membutuhkan biaya yang besar, sedangkan apabila menghitung pendapatan yang diperoleh selama jabatan selama 5 tahun terjadi perbedaan antara biaya politik dan pendapatan dimana biaya politik lebih besar dibanding dengan pendapatannya, maka untuk me...
Dirjen Otda Kemendagri: “Korupsi Karena Butuh Biaya Besar”
...yang membutuhkan biaya
yang besar!” ungkap Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri
tersebut seperti dilansir Tabloid Media Umat Edisi 99 (22 Februari-7
Maret).
Djohermansyah juga menyebut dua sumber dana untuk membiaya Pemilu berbiaya tinggi tersebut. Pertama, kantongnya sendiri. Kedua, sponsor atau cukong-cukong.
Nah, setelah menang, beb...
Demokrasi Biang Korupsi
...apalagi menjelang Pemilu
2014. Dari berbagai kasus korupsi yang terkuak, terlihat pihak yang
terlibat korupsi makin luas dan beragam, baik di eksekutif, legislatif,
yudikatif, kepolisian, politisi parpol dan aparatur di semua jenjang.
Parpol yang seharusnya menjadi salah satu pilar pemberantasan korupsi,
menurut Ketua MK, Mahfud MD, (lihat, sind...
Marzuki: Pasti Korupsi, Omong Kosong kalau Enggak!
...terjadi hingga Pemilu 2014. Pasalnya, kata dia, anggota dewan butuh modal yang besar untuk menghadapi pemilu. Yang tidak kuat iman akan mencari dana dengan cara pintas.
“Pasti (ada lagi yang korupsi). Omong kosong kalau enggak. Dari mana uangnya? Jujurlah, biaya pemilu mahal,” kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31...
173 Kepala Daerah Terlibat Korupsi
...pemilu kada).
“Biaya kampanye yang mencapai miliaran rupiah dalam pemilu
kada sangat tidak seimbang dengan gaji yang diterima saat menjabat,”
kata Ganjar dalam seminar Peran BPK dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel,” di
Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa ...
Keunggulan Islam Dalam Pengisian Jabatan Kepala Negara dan Kepala Daerah
...Pemilukada)
secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004 yang merupakan
tuntutan dari reformasi. Sebelumnya, kewenangan memilih kepala
negara/presiden dan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) ada
pada lembaga legislatif, yakni MPR, DPR dan DPRD.
Dalam sistem demokrasi, rakyat dianggap memegang peranan yang sangat
penting. Pemiliha...
Partai Politik Menjadi Pilar Praktik Korupsi
...parpol membutuhkan biaya kampanye.
”Parpol bukan lagi sebagai pilar demokrasi, tetapi pilar korupsi,” kata
Syamsuddin Haris, profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), di sela-sela diskusi ”Budaya Politik dan Kelas Menengah” di
Cikini, Jakarta, Sabtu (29/12/2012).
Parpol disebut pilar korupsi karena banyak penyelenggara negara yan...
Cap Ekstrem Kanan di Masa Orde Baru, Stempel Teroris di Era Kini
...perintah dan biaya
Ali Moertopo dalam rangka membentuk Front Pancasila Anti Komunis.Dengan
terungkapnya masalah ini tim pembela meminta kepada majelis Hakim untuk
menghadirkan Ali Moertopo sebagai saksi. Tetapi majelis hakim
menolaknya, sehingga Ismail Pranoto dijatuhi hukuman seumur hidup.Dengan
peristiwa ini, jelas bahwa Ali Moertopo telah men...
Kongkalikong Pemodal - Politisi - Penguasa Kepentingan Rakyat Terlantar
...terjadi karena pemilu
2014 yang membutuhkan dana sangat besar tinggal dua tahun lagi. Salah
satu caranya adalah dengan mengutip iuran dari kader partai yang menjadi
kepala daerah dan wakil rakyat. Bahkan, ketua partai politik bisa
dijadikan mesin uang (kompas, 18/6).
Sistem Politik Demokrasi Biangnya
Biaya politik yang tinggi membuat partai poli...
Indonesia dalam lingkaran Corporate State
...biayai
calon legislatifnya (caleg) berkisar Rp 5-10 miliar. Angka yang cukup
fantastis dalam dunia perpolitikan yang sarat akan kepentingan dan uang.
Modal politik dalam demokrasi sangatlah mahal. Biaya- kampanye,
cetak brosur, iklan di media massa, tim sukses, pengerahan massa, dll-
merupakan gambaran nyata politik demokrasi. Memang segalanya b...
