Republik Tidak Bisa Dijadikan Jalan Untuk Perubahan

Sebagian orang masih meyakini dan memilih Republik sebagai jalan perubahan, masih dipercaya mampu menyejahterakan rakyat. Itu karena mereka memahami republik hanya sebagai alat untuk mewujudkan suatu perubahan.

Namun faktanya, republik tidak bisa dijadikan jalan untuk perubahan. Republik telah berkali-kali membohongi rakyat dengan janji kesejahteraan. Semua partai dan calon presiden dalam kampanye mereka selalu menjanjikan kesejahteraan jika mereka terpilih nanti. Namun, begitu mereka duduk menjadi penguasa, kesejahteraan tidak bisa mereka realisasikan. Bahkan kebijakan mereka justru menyebabkan rakyat semakin menderita.

Saat ini banyak negeri Muslim yang menerapkan sistem politik republik. Salah satunya adalah Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah republik sebagai jalan perjuangan umat Islam untuk menuju terwujudnya Syariah Islam?

Pertama, republik memiliki bahaya ideologis. Sistem ini bukan berasal dari Islam, melainkan merupakan standar format politik dalam Kapitalisme. Prinsip terpenting dalam republik ialah ketetapannya bahwa pihak yang berhak membuat hukum adalah manusia itu sendiri, bukan Al Khaliq. Menurut Islam, jelas tindakan tersebut bertentangan dengan akidah Islam. Itu adalah sebuah pengingkaran terhadap kewajiban kaum muslimin untuk mengikuti Syariat Allah.

Kedua, republik menciptakan distorsi ideologi. Dalam sistem ini, hampir pasti para aktivis republik akan dihinggapi oleh sikap pragmatisme. Suatu hal yang tidak bisa dielak karena terjadi kompromi, baik oleh partai politik sekuler ataupun rezim zhalim. Dengan demikian, ide ini akan tetap saling berbenturan dengan Islam, dan juga idealisme para aktivis pun hanya akan menjadi angan-angan saja.

Ketiga, republik hanya menawarkan sirkulasi elit di lingkaran kekuasaan, bukan perubahan sistem. Sistem ini memiliki mekanisme pertahanan dan pengokohan yang aturan mainnya mesti disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Aturan main ini dianggap mendasar dan sakral, dan menjadi “harga mati” karena tidak boleh ada siapapun yang mengganti atau menyentuhnya. Jika ada siapapun yang melanggar, pasti akan dijatuhi sanksi.

Sistem republik ini bisa saja menjadi jalan untuk menempatkan para aktivis dan tokoh Muslim. Hanya saja sistem ini tidak membuka celah sama sekali untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Hakekatnya, republik adalah sistem yang penuh tipudaya. Republik memiliki tiga prinsip yang bathil menurut syariat Islam, yaitu: 

(a) bahwa kedaulatan ditangan rakyat, maka 

(b) rakyat sebagai sumber hukum, 

(c) kebebasan. 

Ketiga ciri tersebut sangat bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Sifat bertentangannya ialah karena sistem ini mengajak dan mengkondisikan individu manusia secara kolektif dalam sebuah negara kepada sikap “meniadakan Allah” sebagai Rabb.

Bukan hanya itu, melalui slogan “dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”. Para propagandis republik terus mengatakan pada publik bahwa republik adalah sistem politik yang mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat. 

Mereka pun berdalih, bahwa kedaulatan rakyat itu meratakan persamaan di antara rakyat, menyebarkan keadilan, serta mengoreksi dan mengkritik pemerintah dan pasti sistem yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Padahal dalam hal ini, sebenarnya tidak ada faktanya sama sekali. Itu hanyalah sebuah kebohongan besar. Sebab, dalam sistem republik ini, yang memerintah adalah para pemilik modal atau para Kapitalis. Jadi, teori yang menyebutkan bahwa hukum dalam republik itu sesuai dengan kehendak rakyat itu hanya ilusi alias teori kosong belaka.

Salah satu jalan untuk mengetahui arah perjuangan umat Islam, tentu saja kita hanya bisa melihat perjuangan Rasulullah Saw. yang berjuang melakukan perubahan. Hanya Rasulullah Saw. yang pantas dijadikan sebagai teladan dalam segala hal, apapun itu. Jika kita mengingat arah perjuangan Rasulullah Saw. ada beberapa hal yang harus kita jadikan tuntunan untuk arah perjuangan kita saat ini.

Walhasil, inilah saat yang tepat bagi kaum Muslim untuk meninggalkan sistem republik ini, sistem yang tidak dapat menghasilkan perubahan apapun. Jadi, masihkah kita berharap pada sistem yang telah jelas kerusakannya ini? 

Tentu saja tidak! Sudah saatnya kita membuang jauh-jauh sistem republik ini dan kembali kepada sistem yang mengantarkan kita menuju perubahan yang kita cita-citakan, yakni perubahan menuju tegaknya Islam kaffah dalam sistem Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah. 

Dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan menempuh thariqah dakwah Rasulullah Saw. bukan dengan jalan republik.

Bacaan: Nurul Aini Najibah

Suara rakyat gampang ditipu untuk tampuk kekuasaan. Pemilu berbasis republik memang membuat pilu, lelah dan mahal ongkosnya. Belum lagi suara rakyat yang bisa di beli seharga sembako dan amplop seratus ribu.

Membabat politik uang dalam sistem republik sama halnya dengan meluruskan benang basah susah obatnya karena akarnya sudah dari sononya yakni sistem republik.

Pengumuman pada tanggal 22 Mei sejatinya bukanlah pemenang. Sebab kemenanganya telah ternodai dengan berbagai manipulasi.

Kemenangan bukanlah untuk rakyat tapi untuk kepentingan bagi politisi. Tatkala menjabat kebanyakan dari mereka lupa diri ini terbukti dengan rebutan kursi menteri yang terjadi.

Yaaa.. begitulah republik. "Republik lah yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk melakukan kecurangan".

Pemilu jujur dan adil hanya bisa terjadi jika melakukan perubahan, tentunya dengan melakukan perubahan yang hakiki dengan mengganti sistem republik dengan membumikan sistem Islam. Negara dikelola dengan aturan Sang Pencipta, syariat Allah menjadi panduan kehidupan.

Bacaan: Putri kurnia  Wardani 

Segala cara dilakukan dalam republik untuk meraih kursi kekuasaan bahkan meskipun dengan cara yang mematikan akal sehat mereka. Cara-cara dukun yang tidak masuk akalpun ditempuh agar bisa menjaga kekuasaannya. Sementara keyakinan yang bersumber dari agamanya yang lurus ditinggalkan.

Republik membuat banyak orang berpikir tidak sehat. Islam yang memberikan solusi sempurna ditinggalkan, dan mengambil solusi selain Islam yang hanya menimbulkan permasalan baru yang tidak memberikan solusi tuntas untuk masalah yang dihadapi negeri ini. Islam solusi sempurna karena memiliki aturan lengkap untuk mengatur seluruh aspek kehidupan.

Lebih dari itu Islam berasal dari yang Maha Sempurna yang telah menciptakan manusia. Dan pastilah Allah tahu sistem pemerintahan terbaik yang pernah dicontohkan oleh Rasullulah.

Dan khilafah adalah sistem sempurna yang akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di negeri yang kita cintai ini yang tidak mampu diselesaikan dengan republik karena republiklah biang permasalahan. Mempertahankan republik berarti mempertahankan masalah dan tidak mau mencari solusinya.

Sistem Islam adalah sempurna karena berasal dari Allah Yang Maha Sempurna. Sistem ini akan mudah diterima umat yang menginginkan keadilan dan perubahan yang lebih baik.

Jika kita berpikir sehat, pasti akan memilih sistem khilafah yang menjaga negeri ini dari kerusakan generasi anak negeri. Miris, dalam sistem republik penyimpangan yang dulu tidak mungkin terjadi dalam sistem Islam, sekarang marak terjadi. LGBT unjuk diri dan tidak dilarang dalam sistem republik.

Praktek perzinaan dianggap biasa karena tidak ada aturan yang melarangnya. Sungguh, jika kita berpikir sehat pasti akan mencampakkan republik yang terbukti sudah membawa kerusakan dan lebih memilih sistem Islam, khilafah yang akan memberikan solusi sempurna buat manusia.

Bacaan: Mochamad Efendi

Republik Menyerahkan Kedaulatan Pada Manusia Bukan Pada Syariat Islam

Pemilu tidak bisa dipisahkan dengan sistem republik. Pemilu dalam republik merupakan cara untuk memilih pemimpin, sebuah penerapan dari landasan republik bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan. Sehingga, republik merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan oleh suara mayoritas sebagai ciri khas republik. Untuk itu, pemilu adalah cara penerapannya.

Oleh karena itu, dalam republik, rakyat adalah musyarri’ (pembuat hukum) sebagai pemilik kedaulatan, juga sebagai munaffidz (pelaksana hukum) sebagai sumber kekuasaan. Namun pada faktanya, seluruh yang dibawa republik hanyalah gagasan yang utopis. Sebab pada faktanya, republik sampai kapanpun dan di manapun tidak akan bisa diwujudkan. Presiden, pemerintah, dan anggota parlemen yang diklaim dipilih berdasarkan suara mayoritas atau dewan perwakilan yang diklaim sebagai penjelmaan politis kehendak umum mayoritas rakyat ataupun majelis perwakilan yang diklaim sebagai wakil mayoritas rakyat, pada hakikatnya sangat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Sebab, jumlah suara yang terpilih pada dasarnya merupakan hasil jumlah rakyat yang dibagi berdasarkan jumlah sekian calon sehingga pemenangnya adalah bukan dari suara mayoritas tapi sesungguhnya suara minoritas. Jadi, republik dalam landasan suara mayoritas hanya utopis.

Begitupun jika ditelisik lagi, berbagai kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh negara nyatanya menggambarkan kepentingan kapitalis lebih diutamakan daripada mayoritas rakyat. Hal ini ini pun dapat dilihat dari berbagai problem negeri ini yang ternyata setiap kebijakan lebih banyak mementingkan para pemilik modal dan penguasa daripada rakyatnya sendiri. Sehingga, kesenjangan antara pemilik modal dan rakyat biasa sungguh semakin tampak.

Sehingga, jika melihat bagaimana fakta dari pemilu berdarah republik merupakan sesuatu yang tidak wajar padahal sebenarnya sangat wajar ketika itu terjadi di era republik hari ini. Asas kepentingan yang menjadi landasan dari republik menjadikan tudingan-tudingan akan kejanggalan pemilu mungkin saja terjadi. Sebab, siapapun yang memahami konsep dan landasan kekuasaan di era republik akan paham bahwa perebutan kursi kekuasaan adalah hal yang wajar. Kacamata republik adalah kapitalisme, sehingga segala bentuk perbuatan akan merujuk pada pendapatan atau keuntungan materi, termasuk dalam menduduki kursi kekuasaan.

Dalam republik penguasa dan pengusaha itu dekat. Sehingga, kursi kekuasaan adalah jalan melanggengkan bisnis pengusaha demi meraup keuntungan bukan kepentingan rakyat.

Bacaan: Rafiah Hafid

Kita sedang menanggung resiko penerapan sistem republik-kapitalisme. Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa ketika negara mengambil republik sebagai sistem bernegara berarti mengambil ideologi kapitalis sebagai ideologi bangsa.

Asas kebebasan yang dilegalkan oleh republik, mengamini tindakan hak memiliki apa saja sebesar-besarnya dalam ideologi kapitalis. Termasuk memperpanjang usia kekuasaan demi kepentingan pemilik modal. Kolaborasi kepentingan antara penguasa dan pengusaha yang dibalut dengan janji manis pemilu. Tentu tumbal utamanya adalah rakyat.

Sudah menjadi buah bibir di tengah kehidupan masyarakat. Setiap mau pemilihan, rakyat dibuai dengan janji kesejahteraan plus di balik layar ada embel-embel rupiah untuk satu suara. Sehingga urusan politik, urusan menjadi wakil rakyat atau pemimpin rakyat, bukan soal siapa yang paling mulia cita-citanya, tentang siapa yang paling pandai mengambil hati rakyat.

Saat ini pun, rakyat sudah kenyang dengan obral janji manis masa kampanye. Janji tersebut tak lagi memikat hati rakyat. Seperti kaset rusak yang terus berulang, rakyat sudah bisa menebak tatkala masa kampanye berakhir, janji tinggallah janji. Saat yang dipilih berhasil terpilih, seketika itu juga ia amnesia, lupa akan rayuan pulau kelapanya di masa kampanye.

Tak kehabisan akal, janji tak mempan, kinerja selama menjabat pun diobral. Lagi. Rakyat bahkan dibuat menganga lebar.

Wajarlah jika umat mulai menolak sistem republik dan mencari solusi kepada selainnya. Umat sudah lelah, mungkin juga terlalu sakit hati. Nasibnya dipermainkan, hajat hidupnya terabaikan. Umat mulai menyadari akibat berhukum kepada selain hukum sang pencipta. Dampak yang menyengsarakan membuat umat sadar bahwa kita perlu mengembalikan hukum Allah ke bumi-Nya.

Mengembalikan hukum Allah berarti menjadikan khilafah sebagai solusi atas permasalahan umat. Karena masalah utamanya adalah penerapan republik meniadakan syariat Islam dalam bernegara. Yang artinya sistem republik tersebut harus dicampakkan dan menggantinya dengan syariat Islam. Pergantian tersebut hanya bisa dilakukan ketika negara mengadopsi khilafah. Institusi yang akan menaungi terterapkannya syariat Islam.

Bacaan: Nurhayati, S.H.

Republik Biang Keruwetan Dan Kerusakan

Negara Khilafah beda level dengan negara republik yang bernaung di bawah sistem sekuler kapitalis. Negara dengan sistem sekuler kapitalis hanya menzhalimi rakyat. Hanya karena ambisi ingin melanggengkan kekuasaan, maka kepercayaan rakyat ditumbalkan dan darah-darah rakyatnya pun ditumpahkan.

Pembantaian kepercayaan masyarakat akan terus berkelanjutan, ketika republik masih menggurita dari sabang sampai merauke. Maka masyarakat harus cuci tangan dari republik dan beralih pada solusi yang hakiki, yaitu khilafah Islamiyah.

Bacaan: Wulandari Muhajir

Kita harus adil. Yang perlu dikoreksi dan dicarikan solusi adalah sistem republik. Apakah sudah benar saat negeri ini memilih sistem republik akan menjamin kesejahteraan rakyat? Apakah penerapan republik mampu menjamin keadilan bagi rakyat? Apakah republik sesuai iman dan taqwa kepada Allah SWT? Jika ditemukan kelemahan maka berbesar hatilah untuk mengakui dan menerima solusi sistem Islam dari Allah SWT.

Republik Biang Keruwetan Dan Kerusakan

Cara untuk membuktikan bahwa penerapan republiklah yang menjadi penyabab keruwetan dan kerusakan adalah dengan melihat : asas pijakan republik, sumber hukum republik, efektivitas aturan yang lahir dari republik.

Pertama, asas pijakan republik adalah pemisahan agama dari kehidupan/ sekuler. Menjadikan akal dan nafsu sebagai pemutus dalam melakukan perbuatan. Jika sudah begini seorang penguasa akan menjadikan kepentingannya atau kelompoknya di atas kepentingan rakyat. Dia akan menghalalkan segala cara agar tetap berkuasa. Penguasa tak lagi takut jika kebijakannya menzhalimi rakyat. Jika nafsu berkuasanya tinggi tapi tidak diikat dengan keimanan maka yang terjadi seperti hari ini. Suara rakyat dicurangi demi kepentingan pribadi/Kelompok.

Jadi bohong jika republik disuarakan "dari rakyat-oleh rakyat-untuk rakyat" fakta yang ada "dari penguasa/pengusaha-oleh penguasa/pengusaha-untuk penguasa/pengusaha".

Maka asas republik bathil dari sudut pandang Islam. Karena dalam Islam, pijakan seorang penguasa harus Islam (aqidah Islam). Sehingga kebijakannya pro rakyat. Tidak akan berlaku zhalim dan curang. Dorongan akidah Islam yang kuat akan membuat penguasa merasa selalu diawasi Allah dan dia memahami akan dimintai penghisaban di akhirat kelak.

Kedua, sumber hukum republik berasal dari akal dan hawa nafsu manusia. Aturan yang diterapkan buah dari kesepakatan wakil rakyat. Hukum buatan manusia. Padahal manusia memiliki akal yang jangkauannya terbatas dan manusia juga dipengaruhi oleh kepentingan hidupnya. Standar benar antar individu berpotensi berbeda. 

Sehingga aturan yang lahir dari kesepakatan wakil rakyat hanya melihat dari suara mayoritas. Tanpa memandang apakah itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Sekalipun suara mayoritas tadi suatu yang bertentangan dengan syariat Islam tetap akan diambil. Karena mayoritas sudah sepakat. Maka di sini menambah peluang keberpengaruhan uang dan kepentingan dapat mengendalikan aturan.

Ketiga, efektivitas aturan republik  terbukti tidak mampu menyelesaikan problem kehidupan. Buktinya adalah penerapan kebijakan di semua lini kehidupan masih bermasalah. Dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, pemerintahan. Dalam hal pemerintahan khususnya pemilu, sudah rahasia umum setiap penyelenggaraan pemilu dari awal merdeka hingga beberapa waktu lalu selalu diwarnai politik uang, suap, curang, bahkan kerusuhan antar parpol-parpol, parpol-rakyat.

Tentu kita perlu mengkaji apa akar masalah kenapa pemilu di republik selalu diwarnai kecurangan dan politik uang? Maka ketika sumber lahirnya aturan-aturan adalah akal manusia, aturan tersebut tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan fitrah manusia.

Akibatnya adalah aturan tersebut tidak muncul sebagai problem solver bagi masalah negeri ini.

Republik sejak awal memberi jalan seseorang untuk menghalalkan segala cara agar mencapai tujuan. Agama dan keimanan tak digunakan sebagai pengendali dalam perbuatan. Termasuk curang dan politik uang menjadi halal untuk dilakukan dalam republik. Apalagi diperparah dengan "republik yang berat di ongkos". Maka solusinya adalah meninggalkan biang keladi masalah yaitu sistem republik dan beralih kepada sistem yang berasal dari pencipta seluruh manusia yaitu Allah SWT.

Jadi yang menyebabkan pemilu hari ini ruwet, gaduh dan memakan korban adalah penerapan pemilu dalam kacamata republik.  Tentu ini berbeda dengan pemilu dalam sistem Islam. Sehingga aktivis perubahan mengetahui akar masalah kecurangan dan ketidakadilan adalah penerapan sistem republik. Oleh karena itu solusi hakiki untuk memberantasnya adalah dengan kembali menerapkan syariat Islam.

Bacaan: Farah Sari, A.Md

Republik mengajarkan jika tidak ada musuh dan kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Jadi, jika hari ini garang, menentang seluruh keputusan yang dibuat oleh sang rival, esok hari justru menjadi sahabat dan merestui seluruh keputusan yang dibuat sang rival, adalah sesuatu yang lumrah saja dalam sistem republik.

Tersebab ber-republik adalah ajaran manusia yang disandarkan pada hukum yang dibuat manusia berdasarkan kepentingan.

Sekularis-kapitalis telah menetapkan bahwa politik tidak peduli halal-haram.

Karenanya, sangatlah wajar jika hari ini, saat hidup diatur oleh republik sehingga kita selalu latah dalam ber-republik, selalu menghasilkan kekecewaan demi kekecewaan. Saat figur yang diharapkan membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, malah lebur dan hilang ditelan oleh hingar bingar republik yang sangat halusinatif.

Entah sampai kapan manusia tetap berharap pada republik yang selalu dan senantiasa menorehkan luka pada banyak manusia yang banyak berharap pada perubahan nasib hidup yang saat ini dirasakan dan realitasnya sangat sempit.

Karenanya, saatnya manusia berpikir dan menilai apakah akan tetap menjadi pejuang republik  yang terbukti gagal ataukah akan kembali pada jati dirinya sebagai manusia yang selalu merasa butuh dan merasa berkewajiban untuk mengambil petunjuk berdasarkan tuntunan wahyu Allah SWT, Tuhan semesta alam.

Seluruh keputusan ada di tangan manusia itu sendiri. Tersebab, melanggengkan republik berarti melanggengkan pengkhianatan, tidak membawa kebaikan dan jauh dari keberkahan hidup.

Bacaan: Ayu Mela Yulianti, SPt.