PBB Dan Imperialis

PBB Dan Imperialis

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS

8.         Hak asasi manusia –sebuah istilah yang digunakan secara sangat subjektif– secara teori diakui sebagai hal yang fundamental oleh PBB dan seperti kita ketahui, tercantum dalam Pembukaan Piagam PBB: ‘… untuk kembali menegakkan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dalam martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, dalam persamaan hak antara pria dan wanita serta negara kecil dan besar…’. Tatkala mereka menjajakan nilai-nilai yang diadopsi oleh PBB kepada seisi dunia, kekuatan dunia semacam AS, Inggris, Rusia dan yang lain, justru secara terbuka mendukung rezim penindas rakyat dan pelanggar hak-hak dasar rakyatnya sendiri. Meski kami telah membuat bab tersendiri untuk membahas topik ini, sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana PBB melanggar prinsip-prinsip mereka sendiri dengan tetap bersikap pasif ketika negara-negara kuat melanggar setiap hak dasar kemanusiaan. Di satu sisi, AS, Inggris dan yang lain menyerukan kepada dunia agar menaati berbagai nilai ‘universal’. Sementara di sisi lain mereka pun secara terbuka memberi dukungan moral dan finansial kepada berbagai rezim, misalnya Mesir dan Uzbekistan yang secara terang-terangan melanggar hak-hak rakyatnya.

9.         Baru-baru ini dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Sekjen PBB di Tashkent, Uzbekistan, Presiden Karimov dengan berang menanggapi pertanyaan seputar pelanggaran HAM di Uzbekistan. Ia berkata, ‘Saya ingin menjawab pertanyaan wartawan tadi dengan pertanyaan juga. Katakan pada saya, adakah satu saja negara di dunia ini yang tidak melanggar HAM? Mungkin Anda dapat menyebut satu negara yang tidak melanggar HAM atau yang tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM?’ [Reuters, 18 Oktober 2002]. Meskipun rajin mengajarkan nilai-nilai HAM ke seluruh dunia dan hingga tahun 2001 masih menjadi anggota Dewan HAM PBB, negara Barat seperti AS tercatat sering melakukan pelanggaran HAM. Laporan sebuah kelompok HAM menyoroti kasus pelanggaran HAM di penjara-penjara AS yang melebihi kapasitasnya, termasuk rasisme [CNN, 6 Oktober 1998], juga rasisme dalam pelaksanaan hukuman mati [Amnesti Internasional, 16 Oktober 2002], dan kebrutalan polisi dalam kasus terkenal, Amado Dialo dan Rodney King, serta pembinasaan penduduk asli Indian dalam rangka perluasan wilayah. Dengan fakta-fakta seperti ini, AS dan Inggris, yang masa lalunya tidak perlu lagi dikomentari, masih berani menceramahi negara seperti Irak supaya menghormati HAM. Australia pun dilaporkan melanggar hak-hak pengungsi yang ingin sekadar mencari tempat berlabuh di wilayahnya. Selain AS dan Inggris, negara besar lain seperti Rusia dan Cina juga memiliki catatan suram berkenaan dengan HAM. Rusia dengan kasus Chechnya, sedangkan Cina tersandung kasus di Xinjaing.

10.     Berbagai kekerasan yang dilakukan negara-negara kuat, yang juga anggota PBB, anggota Dewan Keamanan dan anggota Badan HAM PBB, memperlihatkan pandangan mereka bahwa kepentingan bangsanya sendiri adalah lebih penting daripada hak asasi manusia, kesejahteraan, pemukiman atau masalah-masalah kemanusiaan secara umum.

11.     Pada tahun 1994, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap jutaan orang di Afrika Tengah. Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali menuduh suku Hutu yang mendominasi angkatan bersenjata Rwanda telah melakukan pembantaian terhadap suku Tutsi. Ketika peristiwa itu sedang mencapai puncaknya, pasukan PBB yang memang tidak diperintahkan untuk melindungi warga sipil, tanpa rasa malu meninggalkan Kigali dan untuk beberapa bulan kemudian, warga Rwanda –umumnya suku Tutsi– dibantai. Pasukan Rwandan Patriotic Front memasuki Kigali dan pembantaian pun tak terelakkan. PBB kemudian datang ke wilayah tersebut. Namun, Boutros Boutros Ghali, Sekjen PBB saat itu, mengeluhkan minimnya dukungan negara-negara kuat –khususnya AS– dalam operasi perdamaian PBB. Pembantaian warga Rwanda sebenarnya dapat dihindari, karena tiga negara anggota PBB (Belgia, Prancis dan AS), dua di antaranya anggota tetap Dewan Keamanan, sebelumnya telah mengetahui rencana pembantaian suku Tutsi itu.

Paparan berikut yang disarikan dari biografi Boutros Boutros Ghali menunjukkan fakta bahwa negara-negara kuat sebelumnya telah mengetahui pembantaian yang akan terjadi: ‘Jenderal Dalaire telah mengirim telegram kepada Department of Peace-Keeping Operations (DPKO) (Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB), isinya tentang laporan seorang informan perihal adanya penimbunan senjata yang dilakukan pasukan Hutu untuk persiapan pembantaian suku Tutsi. Dalaire meminta izin untuk mencoba menyita senjata tersebut, namun permohonannya ditolak oleh DPKO dengan alasan bahwa mandat untuk operasi PBB di Rwanda tidak mencakup perkara semacam itu. Keesokan harinya, 12 Januari 1994, Dalaire, dalam rangka menjalankan perintah PBB, memberitahu Duta Besar Belgia, Perancis dan AS tentang informasi tersebut. Dengan kata lain, PBB sebenarnya telah menginformasikan kabar itu kepada negara-negara kuat yang sebenarnya dapat bertindak untuk mencegah pembantaian tersebut’ [Boutros Boutros Ghali., ‘Unvanquished’., 1998]. Sekali lagi, ketidakpedulian negara-negara kuat yang menguasai PBB telah menimbulkan bencana kemanusiaan. Tidak seperti Irak, Rwanda tidak memiliki minyak dan terletak di lokasi yang tidak strategis.

Boutros Boutros Ghali dalam biografinya memaparkan masalah yang terjadi di PBB tersebut. ‘Belum lama ini seluruh dunia mengira mampu mengetahui dan mencegah pembunuhan massal. ‘Takkan lagi’ adalah kata yang paling tepat. Namun pembantaian kembali terjadi; di Kamboja, saat lebih dari satu juta korban jatuh di tangan Khmer Merah; di bekas wilayah Yugoslavia, saat terjadi pembantaian yang termasyhur sebagai ‘pembersihan etnis’; di Somalia, ketika terjadi genosida akibat perang saudara yang telah membuat terhambatnya bantuan untuk rakyat yang kelaparan dan menderita sakit, serta ketika 350.000 orang mati sebelum Dewan Keamanan memutuskan untuk turun tangan. Di Rwanda, hampir satu juta orang terbunuh akibat genosida, namun Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apapun’ [Boutros-Boutros Ghali., ‘Unvanquished’., 1998].

12.     Dalam Earth Summit terakhir di Johannesburg, masalah kesenjangan antara dunia kesatu dan dunia ketiga menjadi sorotan. Juga terungkap upaya negara-negara kuat menghindari masalah lingkungan hidup dan target bantuan dunia ketiga. Keengganan negara-negara maju ini adalah sebuah cerita lama mengingat dalam Earth Summit sebelumnya di Rio, Brazil, pada tahun 1992, hal ini telah terlihat. Ketika itu negara-negara anggota PBB berikrar untuk memperbaiki lingkungan dunia dengan mengurangi kebiasaan mengkonsumsi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Beberapa negara anggota yang menghadiri pertemuan tersebut telah mengkhianati ikrar mereka sendiri dan gagal menerapkan atau meratifikasi undang-undang atau kebijakan yang diperlukan.

13.     Seorang juru bicara WWF mengatakan bahwa pemerintahan AS yang dipimpin oleh Bush serta Kanada dan Australia berupaya keras agar proses itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif. ‘Mereka benar-benar menghalang-halangi setiap kemajuan dalam hal rencana aksi konkrit dan ini menimbulkan sebuah efek domino yang menakutkan’ [CNN, 7 Juni 2002]. Sepuluh tahun kemudian, muncul banyak kritik atas nihilnya ketercapaian tujuan yang dicanangkan dalam pertemuan Rio. Beberapa negara anggota telah mengkhianati janji mereka sendiri, gagal mengimplementasikan atau meratifikasi undang-undang atau kebijakan yang diperlukan. Subsidi yang diberikan oleh negara-negara maju untuk para petani lokal merupakan isu lain yang berkembang. Menurut Bank Dunia, subsidi untuk para petani di Eropa dan AS secara keseluruhan mencapai US$ 1 milyar per hari, benar-benar tidak mempedulikan jatah para produsen yang berasal dari negara-negara berkembang [AFP, 28 Agustus 2002].

14.     Akibatnya, para ahli lingkungan mengkritik kebijakan negara-negara besar, khususnya AS. Bahkan ada yang memprotes serta mencemooh pidato Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell, pada Earth Summit di Johannesburg. Vandana Shiva, pendiri India’s Research Foundation for Science, Technology and Ecology, menuding, ‘AS tidak memiliki strategi’. Berkenaan dengan masalah privatisasi, ia katakan, ‘Mereka ingin agar kita menutup mata dan berkata: ‘serahkan semuanya kepada pasar’, dan itu tidak terjadi’ [Washington Post, 30 Agustus 2002]. Politisi dari Partai Republik, George Miller (distrik California), yang menghadiri pertemuan Johannesburg, ikut mengkritik kebijakan pemerintahan Bush. ‘Pemerintah AS telah menjadi penghambat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan’, ujarnya [Washington Post, 30 Agustus 2002].

15.     Pemerintah AS menolak disalahkan dan malah melimpahkan tanggung jawab kepada negara-negara dunia ketiga. Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell, mengkritik Zambia yang menolak bantuan pangan dari AS, termasuk di dalamnya bijih padi hasil modifikasi genetik yang akan menguntungkan perusahaan-perusahaan AS. Rezim AS yang sama telah menolak penambahan bantuan untuk negara dunia ketiga, seraya menjajah mereka melalui berbagai lembaga semacam IMF dan Bank Dunia. AS juga menolak sebuah resolusi pertemuan dunia PBB di Monterrey awal tahun ini yang bertujuan untuk meningkatkan target bantuan kepada negara-negara dunia ketiga menjadi sebesar 0,7% dari pendapatan nasional negara maju. Washington telah menjadi salah satu dari donor paling kikir –meski menjadi negara dengan perekonomian terkuat– yaitu hanya mencurahkan 0,1% dari pengeluaran nasionalnya untuk bantuan internasional [The Guardian, 23 Januari 2002]. Sebelum pertemuan itu berlangsung, AS berupaya menghilangkan setiap penyebutan tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional dan menentang pendapat bahwa negara maju harus memenuhi target PBB perihal alokasi 0,7% dari pendapatan nasionalnya untuk bantuan internasional.

16.     Sudah menjadi rahasia umum bahwa sepanjang dekade 1990-an AS menunggak iuran ke PBB. Pada saat AS mulai melunasi utangnya ke PBB, nilai yang harus mereka bayar sudah sebesar US$ 1,5 milyar. Alasan AS untuk tidak membayar secepatnya tidak berhubungan dengan kesulitan finansial, mengingat sepanjang tahun 1990-an mereka mengalami ledakan ekonomi berkat dot com mania. Dihadapkan pada resiko kehilangan hak suara mereka dalam Majelis Tinggi PBB dan semakin melemahnya pengaruh mereka di PBB, Washington segera menyetorkan sedikit uang pada tahun 1999. Namun Washington memang gemar melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri dan mereka menolak keras membayar tambahan biaya penjagaan perdamaian; juga telah menahan uang untuk beberapa proyek yang AS anggap mubazir atau tidak jelas, dan meributkan jumlah pajak yang dibayarkan PBB bagi para pekerja Amerika dalam program penyetaraan pajak [New York Times, 28 Juni 1998].

Kesimpulan

Lembaga-lembaga internasional semacam PBB dan IMF merupakan organ-organ imperialis yang dirancang untuk menjajah negara-negara berkembang, termasuk negeri-negeri muslim. Syariat Islam melarang kaum Muslim untuk menggantungkan nasibnya pada lembaga-lembaga seperti itu secara politis dan pemerintahan, dalam bentuk apapun. Namun, seperti yang telah digambarkan dalam bab ini, bangsa-bangsa semacam AS dan Inggris tidak meyakini bahwa konsep hukum internasional harus ditegakkan di atas kepentingan negara manapun. Karena itulah upaya pembenaran perang terhadap Irak dengan menggunakan argumentasi pelanggaran Irak terhadap hukum internasional, menemui kegagalan. Sangat jelas bahwa penyalahgunaan PBB oleh sekutu merupakan sebuah langkah taktis, bukan strategis, yang menjadi alasan mengapa mereka selalu bergerak di jalur unilateral sebagai sebuah opsi yang tetap ada. Karenanya, kecenderungan dan determinasi untuk beraksi secara unilateral merupakan sebuah ujung final dalam peti mati bagi mereka yang berpendapat bahwa perdebatan ini berkisar pada kedudukan PBB dan hukum internasional.

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS

Senjata BioKimia AS

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS

18.     Penggunaan senjata kimia dalam Perang Vietnam. Sejak PD I, AS meluncurkan perang biokimia untuk pertama kalinya dalam perang Vietnam. AS menggunakan gas CS dan defoliant, seperti Agent Orange, untuk melawan gerilyawan National Liberation Front. Pada tahun 1970, ‘Operation Ranch Hand’ menumpahkan 12 juta galon Agent Orange ke Vietnam, menghancurkan 4,5 juta hektar tumbuh-tumbuhan di daerah luar kota dan meracuni tanahnya selama beberapa tahun. Para pendukung Ranch Hand memiliki slogan khas, ‘only we can prevent forests’. Agent Orange mengandung dioksin, salah satu bahan kimia penyebab kanker paling mematikan di muka bumi. Digunakannya Agent Orange oleh AS menimbulkan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat Vietnam dan tentara AS beserta keluarga mereka.

19.     Alasan di balik dukungan AS terhadap konvensi senjata biologi dan kimia. Pada tahun 1972, Presiden Richard Nixon mengumumkan bahwa AS menghentikan program senjata biologi dan kimia. Hal tersebut dilakukan bukan karena tujuan kemanusiaan, melainkan karena pemerintahannya telah menyadari bahwa teknologi yang dibutuhkan dalam memproduksi senjata semacam itu terlihat akan tersebar demikian luasnya sampai-sampai pengembangannya tidak akan dapat dihindari. Produksi senjata biokimia akan jauh lebih murah dan mudah dibandingkan senjata nuklir. Dari sini akan muncul kesulitan untuk mempertahankan posisi monopolistik terhadap senjata biokimia tersebut. Segera setelah keputusan AS ini, Biological Weapons Convention (BWC) ditandatangani pada tanggal 10 April 1972 dan mulai berlaku terhitung 26 Maret 1975. Sedangkan Chemical Weapons Convention (CWC) ditandatangani pada tanggal 13 Januari 1993 dan resmi berlaku sejak 29 April 1997. Senasib dengan perjanjian pengendalian senjata nuklir, AS memperlakukan kedua perjanjian ini secara selektif dan diskriminatif. DK PBB dapat menyelidiki setiap keluhan, akan tetapi kekuasaan untuk melakukan hal itu tidak pernah diajukan. Dengan hak veto yang dimilikinya, AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina, mampu memblok setiap keputusan untuk menyelidiki senjata biologi. Pada bulan Juli lalu, AS menolak penerapan protokol perjanjian BWC karena dipandang tidak sesuai dengan kepentingannya.

20.     Perkembangan senjata biokimia terkini. Pada tanggal 4 September 2001, New York Times mengungkapkan bahwa para peneliti sistem pertahanan biologi CIA, dengan dalih kepentingan defensif, mengujicoba sampel bom biologi dan membangun fasilitas produksi senjata biologi di Nevada, aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian senjata biologi ofensif. AS merahasiakan aktivitas tersebut dan tidak pula mengungkapkannya dalam confidence building report kepada BWC. Kajian defensif yang AS lakukan itu dapat diartikan sebagai pengembangan senjata biologi. Misalnya, serangan anthraks pada bulan Oktober 2001 di AS, sepertinya diawali oleh ilmuwan domestik dari ahli laboratorium senjata biologi AS sendiri.

21.     Hubungan AS dengan konvensi senjata biokimia. Menurut CWC, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons dapat melakukan inspeksi terhadap laboratorium, pabrik dan mempelajari kerusakan yang ditimbulkan senjata-senjata kimia. AS kemudian memaksa organisasi tersebut untuk mengganti direkturnya, Jose Bustani. Kesalahan Jose Bustani adalah keinginannya untuk memeriksa AS sama seperti negara-negara lain yang diperiksa, dan mengajak Saddam Hussein menandatangani CWC. Amat kontras dengan sikapnya yang giat memaksa dilakukannya inspeksi terhadap persenjataan Irak, AS tidak perlu berpikir lama untuk menolak setiap inspeksi senjata terhadap negaranya sendiri. Pada tahun 1997, Senat AS meluluskan Chemical Weapons Convention Implementation Act, yang pada Pasal 307-nya berbunyi: ‘Presiden berhak menolak permintaan dilakukannya inspeksi terhadap setiap fasilitas di Amerika Serikat bilamana Presiden menganggap bahwa inspeksi tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat’.

22.     Dukungan AS terhadap program senjata biokimia Irak. AS juga berperan dalam pengembangan senjata biokimia. Pada tahun 1998, siaran berita Channel 4 di Inggris mengklaim penemuan dokumen intelijen AS, yang menunjukkan bahwa sejumlah 14 pengiriman bahan-bahan biologi telah diekspor dari AS ke Irak. Termasuk 19 paket bakteri anthraks dan 15 paket botulinum, organisme yang menimbulkan botulisme. Siaran berita itu menunjukkan mereka memiliki bukti bahwa Irak telah membeli sejumlah toksin setelah Irak menggunakan gas untuk menyerang perkampungan Kurdi di Halajaba yang menewaskan 5000 orang.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, jelas sekali bahwa Barat tidak dapat dipercaya dalam hal kepemilikan senjata pemusnah massal. Senjata tersebut telah digunakan secara sistematis oleh Barat terhadap jutaan orang tak berdosa dalam PD I, PD II, Perang Vietnam dan bahkan terhadap warga mereka sendiri. Hal ini menunjukkan betapa anak-anak masa kini dan masa depan tidak boleh lagi dijadikan objek pembantaian Barat, atau dengan meminjam kata-kata Truman, ‘eksperimen’ berikutnya yang akan mereka hadapi. Kita pun perlu mengingatkan diri kita sendiri akan nilai-nilai yang muncul dari pemerintahan Kapitalis-Barat dengan menyimak kembali ucapan Major Foulkes, salah satu arsitek senjata kimia Inggris, tatkala ia dikirim ke India pada tahun 1919. Sebagai upaya menekan militer Inggris agar menggunakan senjata kimia dalam perang melawan Afghanistan, ia berargumentasi bahwa ‘‘Kelengahan, kurangnya instruksi dan disiplin, dan tiadanya perlindungan terhadap sebagian wilayah Afghanistan dan suku-suku di sana akan meningkatkan korban akibat penggunaan gas mustard di garis depan’.

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS

Senjata Pemusnah Massal Milik Barat

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS

10.     Perkembangan nuklir saat ini dan yang akan datang. Awal tahun 2002, AS merampungkan suatu tinjauan terhadap strategi nuklir mereka dalam US Nuclear Posture Review (NPR). Beberapa bagian dalam tinjauan ini dikemukakan kepada pers AS. NPR meminta agar dibuatkan rencana darurat (contingency plan) untuk membidik Korea Utara, Iran, Libya, Syria, Rusia, dan Cina; serta agar AS lebih fleksibel dalam mengembangkan dan menyebarkan kekuatan nuklir yang dibutuhkan. Salah satu bentuk kefleksibelan itu ialah dengan melanjutkan kembali pengujian nuklir. Salah satu alasan mengenai diperlukannya pengujian ini adalah untuk mengembangkan bom dan rudal tipe baru yang dapat menghancurkan target yang terkubur dalam dan keras. Yaitu bangunan dan fasilitas yang dapat digunakan sebagai pusat komando dan kontrol operasi pihak musuh, markas pimpinan atau area penyimpanan senjata pemusnah massal. Dokumen kebijakan AS lain seperti dari Paul Robinson, Direktur Sandia National Laboratories, menyerukan pengembangan senjata nuklir berukuran mini. Saat ini AS tercatat sebagai penandatangan Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) meski Senat AS belum meratifikasinya. Dari perkembangan ini terkandung pesan AS bagi seluruh dunia bahwa AS beritikad mengembangkan senjata nuklir yang lebih canggih dan akan mengabaikan CTBT demi kepentingannya sendiri. AS pun telah menyatakan, dalam NPR dan presentasi lain, niat mereka untuk mengenalkan pertahanan rudal strategis yang mampu menghalau serangan rudal jarak jauh negara lain. Mereka yakin bahwa sistem pertahanan rudal global akan menciptakan sebuah tameng yang akan memberi kekebalan bagi AS untuk secara leluasa beroperasi ke seluruh dunia. Secara militer, hal ini akan membuat AS dengan mudah menggasak setiap negara lain yang berupaya menyerang AS dengan menggunakan senjata pemusnah massal dan rudal jarak jauh. Pada tanggal 13 Desember 2001, AS mengumumkan akan menarik diri dari Anti-Ballistic Missile Treaty 1972 (ABM), semata-mata karena traktat tersebut melarang pengujian sistem pertahanan rudal penjelajah antirudal balistik antarbenua. Untuk anggaran awal, pemerintahan baru AS meminta kenaikan anggaran sebesar 57% untuk mendanai sistem pertahanan rudal itu, dari 5.3 milyar dolar ke 8.3 milyar dolar, 7.8 milyar di antaranya dari Kongres. Semua ini mengindikasikan bahwa AS akan semakin ditakuti negara-negara lain, mengingat AS tengah berupaya menjadikan dirinya kebal dari serangan rudal nuklir sementara pada saat yang sama AS pun membuat senjata nuklir yang lebih mumpuni. AS adalah negara yang, seperti telah kita bahas sebelumnya, tidak mempunyai rasa sesal sedikitpun akan dampak penggunaan senjata semacam itu terhadap warga sipil tak berdosa.

11.     Senjata kimia dan biologi. Dalam era modern, senjata kimia untuk pertama kalinya digunakan dalam Perang Dunia I oleh Perancis, Jerman, Inggris dan AS; negara-negara yang kini ramai-ramai menghakimi Irak. Untuk membalas serangan (gas) klorin yang dilakukan Jerman di sekitar Ypres, Belgia, yang menewaskan lebih dari 5000 pasukan Sekutu, Inggris lantas membuat senjata kimianya sendiri. Mayor Charles Foulkes dari Royal Engineers ditunjuk sebagai ‘penasehat gas’ pertama mereka. Tugasnya adalah mengusahakan senjata kimia bagi Inggris dalam tempo sesingkat mungkin dengan tanpa menghiraukan masalah etik. Segera saja setiap ahli kimia Inggris mengerjakan proyek senjata gas tersebut. Fasilitas Porton Down dibangun dan menjadi markas proyek senjata kimia Inggris, dengan mempekerjakan lebih dari 1000 orang ilmuwan dan tentara.

12.     Dinas Senjata Kimia AS. AS mendirikan Chemical Warfare Service – CWS (Dinas Persenjataan Kimia) pada pertengahan tahun 1918, dengan Jenderal Amos A. Fries sebagai direkturnya. Edgewood Arsenal, basis militer di dekat Baltimore, Maryland, menjadi pusat riset senjata kimia AS yang mempekerjakan lebih dari 1200 orang asisten teknisi dan 700 orang petugas yang menguji lebih dari 4000 zat beracun. Dengan 218 bangunan pabrik dan 28 mil rel kereta, Edgewood mampu memproduksi 200.000 bom kimia dan selongsong per hari. Pada tahun 1918, sekitar seperlima dan sepertiga dari seluruh selongsong yang ditembakkan diisi zat kimia dari berbagai tipe. Selama 18 bulan terakhir PD I, satu dari setiap enam korban tewas karena gas mustard yang sangat ditakuti itu. Gas mustard membakar dan melepuhkan kulit, lalu korban mati secara perlahan atau sangat lemah karena gas mustard menguliti selaput lendir pada rongga tenggorokan dan menghambat pernafasan. ‘Secara resmi’, terdapat lebih dari 91.000 kasus kematian dan 1,3 juta korban akibat senjata gas. Namun para ahli sejarah kini menganggap remeh angka-angka tersebut.

13.     Penggunaan kimia selama masa vakum perang. Penggunaan senjata kimia tidak hanya terjadi pada PD I. Dalam rangka menunggangi pihak White Army dalam Perang Sipil Rusia pada tahun 1919, Inggris mempersenjatai mereka dengan selongsong berisi gas mustard, dan menggunakan ‘M’ Device untuk memproduksi gumpalan asap arsenik yang disebarkan kepada sang lawan, Red Army. Inggris memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggunakan senjata mereka. Mayor Foulkes, yang dikirim ke India pada 1919, menekan militer Inggris agar menggunakan senjata kimia dalam perang melawan Afghanistan, ‘Kelengahan, kurangnya instruksi dan disiplin, dan tiadanya perlindungan terhadap sebagian wilayah Afghan dan suku-suku di sana akan meningkatkan korban akibat penggunaan gas mustard di garis depan’. Departemen Perang Inggris setuju untuk mengirimkan pasokan phosgene dan gas mustard, juga setuju agar prajurit Inggris dilatih menggunakan seragam anti-gas di Khyber Pass. Tetapi, hingga kini Tony Blair masih saja ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Inggris adalah salah satu bangsa ‘beradab’ dengan ‘catatan bersih’ dan nilai-nilai luhur ketimbang rezim Saddam di Baghdad.

14.     Pembentukan Protokol Jenewa. Seusai Perang Dunia I, kekecewaan terhadap senjata gas merebak di mana-mana. Pada bulan Mei 1925, dengan dukungan Liga Bangsa-Bangsa (LBB), diselenggarakan konferensi internasional tentang perlombaan senjata di Jenewa, Swiss. Konferensi tersebut menghasilkan Protokol Jenewa, yang berisi larangan penggunaan senjata kimia maupun biologi sampai kapanpun. Seorang pengamat berkomentar bahwa ‘Penandatanganan Protokol Jenewa 1925 merupakan cerminan prestasi tertinggi opini publik melawan senjata kimia’. Akan tetapi, menandatangani pakta tersebut tidak otomatis terikat, karena pemerintah setiap negara masih harus meratifikasinya. Di AS, CWS menyerang Protokol Jenewa dan mendapat dukungan dari berbagai organisasi sejenis seperti American Chemical Society (Masyarakat Kimia Amerika), dan menyatakan bahwa ‘pelarangan senjata kimia berarti pengabaian metoda manusiawi untuk mengatasi pertempuran klasik yang mengerikan’. Dihadapkan pada oposisi yang begitu kuat, Departemen Luar Negeri AS menarik ratifikasi atas Protokol Jenewa. Sebagian besar negara Eropa meratifikasi Protokol Jenewa, dengan menambahkan beberapa klausul yang membuat protokol menjadi macan ompong. Salah satu klausul itu menyatakan bahwa suatu negara tidak terikat dengan protokol tersebut kecuali negara yang dilawannya juga meratifikasi protokol yang sama. Klausul lain memberikan hak kepada negara penandatangan untuk balas menyerang setiap serangan kimia atau biologi dengan senjata yang sama. Protokol Jenewa pun tidak bisa mencegah penelitian atau penimbunan senjata biokimia; melainkan hanya melarang untuk lebih dulu menggunakannya. Pengaruh Protokol Jenewa bukanlah untuk menghentikan pengembangan senjata biokimia melainkan untuk lebih menjaga kerahasiaan penelitian dan pengembangan senjata biokimia. Pada tahun 1925, Winston Churchill secara tidak sengaja membeberkan semuanya ketika ia menulis tentang wabah yang secara khusus dan disengaja disiapkan untuk manusia dan binatang. Ada Blight untuk menghancurkan tanaman, Anthraks untuk membunuh kuda dan hewan ternak, Plague untuk meracuni tidak saja tentara melainkan juga seluruh warga satu distrik. Semua itu sejalan dengan pencapaian sains militer yang tak mengenal belas kasihan. Rupanya perang penelitian semacam ini harus tetap dirahasiakan untuk menghindari oposisi publik.

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS