Republik Banyak Dipertanyakan

Republik rupanya sudah mulai dipertanyakan oleh seluruh negara di dunia. Elektabilitasnya sudah mulai menurun lantaran masyarakat dunia sudah tidak lagi mempercayainya. Sistem republik digalakkan sebab mengharapkan dengan adanya kedaulatan di tangan rakyat mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan pada rakyat. 

Namun hasilnya tidak sebanding dengan ekspektasi, sudah banyak ternyata yang mempertanyakan efektivitas dari republik. Pasalnya, dalam republik banyak melahirkan pasal-pasal karet yang kebal hukum dan terkesan membatasi kebebasan individu, yang sejatinya bertentangan dengan asas yang dimilikinya yaitu kebebasan atau liberalisasi.

Seperti yang ditunjukkan oleh survei New Pew Research Center menunjukkan bahwa pandangan tentang kinerja sistem demokrasi jelas negatif di banyak negara. 

Dari 27 negara yang disurvei, Mayoritas sekitar 51% tidak puas dengan bagaimana demokrasi bekerja di negara mereka, sedangkan yang puas hanya sekitar 45%. berdasarkan survey tersebut ada beberapa faktor yang menjadikan kekecewaan rakyat terhadap demokrasi yaitu Marah pada elit politik, ketidakpuasan ekonomi dan kecemasan tentang perubahan sosial yang cepat telah memicu pergolakan politik di daerah di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. 

Berdasarkan survei New Pew Research Center , mereka menanyakan kepada rakyat dari 27 negara yang diteliti terhadap apa yang mereka rasakan pada demokrasi dengan melihat dari beberapa masalah seperti ekonomi, politik, sosial dan keamanan. 

Hasilnya menyoroti pada beberapa point utama yang membuat publik frustasi yaitu kebanyakan percaya bahwa pemilu membawa sedikit perubahan, politisi yang korup dan tidak tersentuh hukum serta pengadilan yang tidak memperlakukan orang dengan adil.

Survei tersebut menggambarkan yang pertama Hubungan antara pandangan ekonomi dan penilaian kinerja demokratis, hasil yang didapatkan bahwa 24 negara dari 27 negara yang disurvei, orang-orang yang mengatakan ekonomi nasional dalam kondisi yang buruk lebih banyak daripada mereka yang mengatakan dalam kondisi yang baik untuk sebab tidak puas dengan cara kerja demokrasi. 

Kedua, Hak-hak individu dan kinerja yang demokratis pun menghasilkan hal yang serupa yaitu di setiap negara yang diteliti, ketidakpuasan dengan demokrasi lebih umum di kalangan orang yang mengatakan pernyataan "hak orang untuk mengekspresikan pandangan mereka di depan umum dilindungi" tidak menggambarkan negara mereka dengan baik. 

Ketiga, Banyak rakyat yang Frustrasi dengan para politisi sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap demokrasi. Hasil survei mengatakan di 26 negara dari 27 negara yang diteliti, ketidakbahagiaan dengan berfungsinya demokrasi saat ini lebih umum di antara mereka yang percaya pernyataan "pejabat terpilih peduli apa yang dipikirkan orang biasa" tidak menggambarkan negara mereka dengan baik, Banyak juga yang mengatakan para politisi di negara mereka korup, dan mereka yang memiliki pandangan ini secara konsisten lebih tidak puas dengan bagaimana demokrasi berfungsi.

Pemilu 2019 akan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai pemilu paling kacau, bahkan brutal. sebab pasca pemilu 2019 Indonesia dihujani oleh lumuran darah rakyat yang menginginkan sebuah keadilan dan kejujuran demi mengharapkan sebuah pemimpin masa depan. Aksi damai 21-22 mei terlihat bagaimana arogansi aparat negara menembaki para peserta aksi yang awalnya dimulai dengan damai, dan dilaksanakan dengan senandung shalawat. 

Tapi harapan rakyat dari berbagai wilayah dengan mengharapkan keadilan para petugas negara berujung dengan todongan senapan dan hujan gas air mata lebih parahnya lagi nyawapun harus melayang di tangan aparat negara.

Dunia sudah merasakan keresahan akan penerapan republik, jika melihat sepanjang tahun penerapannya tidak menghasilkan hasil yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat.

Lantas ada beberapa hal yang mendukung untuk tidak bertahan lagi dengan sistem republik ini, yaitu:

Pertama, sumber hukum republik campur aduk antara yang hak dan batil. Hal ini terlihat jelas dari hukum-hukum dan aturan yang lahir dari republik tidak menimbang halal-haram, seperti halnya LGBT yang justru di fasilitasi padahal bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan syariat islam.

Kedua, tugas kepala negara republik menerapkan aturan buatan manusia. Dalam republik kedaulatan ada di tangan rakyat, yang notabene-nya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sehingga hal yang wajar akan didapati kekurangan-kekurangan bahkan kehancuran bagi rakyat sebab sejatinya rakyat adalah manusia dan tempatnya khilaf dan salah.

Keempat, republik memecah-belah kaum Muslimin. Kepala negara dalam republik merupakan pemimpin negara bangsa, sehingga kaum Muslimin saat ini terpecah ke dalam lebih dari 57 negara bangsa. Hal ini membuat batasan besar bagi sesama saudara muslim untuk saling membantu dan menolong. Sebab mereka dibatasi oleh tertorial negara dan memutus rasa peduli antar sesama yang lebih mementingkan negara sendiri.

Kelima, republik tidak sesuai dengan misi penciptaan manusia.

Dalam republik taat kepada presiden tidak termasuk ibadah malah terkategori maksiat. Alasannya sudah disebutkan pada poin pertama dan kedua. “Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Khalik (Pencipta)” (HR Muslim dan Tirmidzi). Sedangkan dalam Khilafah, taat kepada Khalifah termasuk ibadah. 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Hadits)” (QS. An-Nisa’ [4]: 59).

Bacaan: Mediaoposisi

Dengan begitu banyaknya polemik yang terjadi pada pemilu 2019, tentu menjadi bukti bahwa mengharapkan sosok-sosok pemimpin jujur dan adil yang lahir dari pemilu yang berada dalam rahim republik adalah suatu kedunguan. Karena di sistem republik, manusialah yang diberi kedaulatan penuh untuk membuat suatu peraturan (undang-undang) sesuai dengan keterbatasan akal dan hawa nafsu manusia. Maka, wajarlah jika aturan yang dihasilkan menyebabkan kerusakan. Manusia bisa semena-mena membuat hukum sesuai dengan kepentingan.

Walaupun rakyat ingin melaporkan berbagai kecurangan yang ada, tetap saja tidak akan digubris dalam sistem republik. Karena sesungguhnya slogan republik, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanyalah sebuah topeng kemunafikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh presiden AS, Rutherford B. Hayes, pada tahun 1876 bahwa kondisi Amerika Serikat setelah menerapkan sistem republik adalah “from company, by company, and for company.” Mereka itulah para kapitalis atau pemilik modal.

Jadi, suatu kebohongan besar jika dikatakan bahwa republik berlangsung atas kedaulatan rakyat. Sebaliknya, republik hanya untuk kedaulatan segelintir rakyat, yakni para pemilik modal.

Dalam sistem republik, penguasa selalu dimotori oleh para pengusaha. Penguasa tidak bisa lepas dari peran pengusaha untuk memeroleh dan mempertahankan kekuasaan. Begitupun sebaliknya, pengusaha tidak bisa lepas dari penguasa untuk kelancaran usahanya. Mereka saling berkolaborasi untuk kepentingan masing-masing pihak. Sedangkan, suara rakyat hanya dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan bagi segelintir orang.

Lengkaplah sudah segala hipokrisi (red: kemunafikan) republik yang digembar-gemborkan selama ini. Bukan untuk kepentingan rakyat tapi para konglomerat. Bukan menyejahterakan tapi malah menyengsarakan. Dalam sistem republik, semua dirampas oleh mereka yang rakus.

Mulai dari dirampas haknya, tenaga, pikiran bahkan nyawa, selama semua menghasilkan materi, rakyat dieksploitasi begitu keji.

Maka, sudah sepatutnya sistem yang penuh dengan segala kemunafikan dan kebusukan ini segera dicampakkan. Tidak ada pilihan lain, jika ingin mencapai kesejahtraan, sistem yang dipakai haruslah sistem yang lahir dari sebuah kebenaran, bukan sistem yang penuh lumpur kemunafikan. Lalu, bagaimana sistem yang penuh dengan kebenaran itu?

Sistem yang benar haruslah lahir dari aturan yang benar. Dan satu-satunya aturan yang benar ialah berasal dari Allah, Dzat yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Karena Allah Subhanahu wa ta’ala yang menciptakan, maka tentu Allah Subhanahu wa ta’ala-lah yang Maha Mengetahui aturan yang tepat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Bacaan: Putri Awaliah