Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Sabtu, 03 Juni 2017

Kabinet Kerja Untuk Sembilan Taipan



Banyak janji yang telah diumbar oleh Jokowi dan JK. Keduanya pun telah membentuk Kabinet Kerja. Akankah janji-janji mereka bisa terwujud dan kabinetnya bisa melepaskan dari kebijakan neoliberal pemerintahan sebelumnya? Akankah umat Islam bisa meraih cita-citanya di era kepemimpinan Jokowi-JK? Untuk mengupasnya, wartawan Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M. Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda dengan susunan Kabinet Kerja?

Seperti sudah dijanjikan, Jokowi lebih banyak menyertakan kaum profesional. Tapi tentu saja kaum profesional yang mempunyai linkage atau kaitan dengan partai koalisi pendukung Jokowi. Dan di antara kaum profesional itu, kebanyakan berasal dari kaum pebisnis.

Ini tentu patut mendapatkan catatan sendiri mengingat menteri adalah pimpinan lembaga kementerian yang dalam mencapai visi dan misi semestinya menggunakan kacamata layanan ketimbang pertimbangan bisnis.

Di samping itu, Jokowi-JK menempatkan figur dari partai di kementerian kunci seperti Kemenkumham, Kemendagri dan Kemeneg BUMN. Dua yang pertama tentu terkait dengan penangangan masalah-masalah hukum dan soal daerah, pilkada, pemekaran wilayah dan sebagainya.

Sedang yang terakhir terkait dengan sumberdaya ekonomi yang tentu akan dijadikan sebagai sumberdana partai untuk pemilu mendatang. Lalu ada juga figur kontroversial seperti Susi yang berpenampilan eksentrik.

Juga Rini Soemarno, yang tercatat memiliki sejumlah masalah hukum di masa lalu, juga Arief Yahya mendapat sorotan tajam terkait korupsi. Ia sudah berulang kali dipanggil Kejagung tapi mangkir.

Apakah pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja-nya tersebut akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik?

Perubahan ke arah yang lebih baik hanya bisa kita harap bila negara ini diatur dengan sistem yang baik dan dipimpin oleh orang yang baik. Sistem yang baik itu adalah sistem yang berasal dari Dzat Yang Maha Baik, itulah syariah Allah SWT. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah dan mau tunduk pada sistem yang baik tadi.

Apakah rezim Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja-nya itu memenuhi kedua syarat itu?

Dari sini, kita bisa pastikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin akan banyak perubahan, tapi perubahan itu tidak akan menghasilkan perubahan yang lebih baik secara signifikan.

Mengapa?

Karena, meski pemerintahan Jokowi JK telah merencanakan banyak hal, khususnya terkait kesejahteraan rakyat, tapi itu semua masih dalam kerangka sistem lama, yakni sistem sekuler-kapitalis-liberal.

Sebagaimana terjadi sepanjang rezim pemerintahan sebelumnya, meski banyak hal dilakukan, tapi indeks gini yang menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat malah terus meningkat. Dari sebelumnya sekitar 0.31 menjadi 0.41.

Itu artinya, sekian banyak program bidang ekonomi selama sekian belas tahun itu tidak memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Kalaupun memberi efek, tapi efek peningkatan kesejahteraan itu hanya dinikmati segelintir orang saja. Akibatnya kesenjangan makin melebar.

Nah, keadaan serupa diyakini akan terjadi lagi di sepanjang pemerintahan Jokowi-JK karena kerangka sistem dan ideologi yang dipakai tidaklah berbeda dengan sebelumnya. Apalagi sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-JK adalah pengusaha. Sudah lama diketahui, banyak program di bidang industrialisasi di negeri ini, misalnya di bidang otomotif, tidak berjalan bagus karena dikalahkan oleh kepentingan kaum pedagang.

Mereka lebih suka berperan sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) ketimbang memproduksi kendaraan sendiri yang memang memerlukan usaha yang lebih keras untuk melakukan disain, riset pengembangan teknologi dan sebagainya. Dengan menjadi ATPM saja mereka sudah untung besar.

Begitu juga soal korupsi. Bila diharap akan ada usaha pemberantasan korupsi, mungkin harapan itu akan sia-sia mengingat para menteri yang ditunjuk, bahkan juga Jokowi-JK itu sendiri, bukanlah figur-figur yang benar-benar bersih.

Kalau begitu, kabinet ini kerja untuk siapa?

Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Untuk siapa sebenarnya kabinet ini bekerja. Bila hal ini ditanyakan pada Jokowi -JK dan para pendukungnya, tentu mereka akan menjawab, untuk rakyat. Tapi seiring dengan waktu, kita bisa melihat kenyataan sebenarnya.

Misalnya, bila benar setelah ini Jokowi-JK menaikkan harga BBM, apalagi pada tingkat harga yang tinggi, maka kita bisa menduga keras hal itu dilakukan untuk memenuhi kepentingan perusahaan migas asing yang memang sudah lama berharap tidak ada lagi BBM murah sehingga mereka bisa ikut jualan BBM eceran lewat SPBU yang mereka dirikan.

Contoh lain?

Tahun 2017 Blok Mahakam yang selama lebih dari 30 tahun dikelola oleh Total akan berakhir masa kontraknya. Kita akan lihat, beranikah Jokowi-JK menarik Blok yang kaya gas itu untuk dikelola sendiri?

Selain Blok Mahakam, kontrak tambang emas Freeportjuga akan berakhir 2021. Mereka telah mengajukan perpanjangan kontrak hingga 2041. Nah, beranikah Jokowi-JK tidak memperpanjang kontrak Freeport itu dan mengambilnya untuk dikelola sendiri?

Yang pasti, rezim JokowiJK punya beban untuk memenuhi janji-janji sebagai kompensasi atas dukungan sejumlah konglomerat. Kwik Kian Gie menyebut sembilan taipan yang telah mendukungnya. Dari sini, kita bisa melihat, rezim Jokowi bekerja untuk siapa.

Lantas, penyelenggara negara dan sistemnya harus seperti apa agar dapat membuat bangsa ini sejahtera dunia akhirat?

Dengan sistem Islam. Inilah satu-satunya sistem yang akan membawa rahmatan lil 'alamin atau kebaikan bagi negeri ini, sekarang dan yang akan datang. Dengan syariat Islam, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan diatur dengan cara yang benar.

Ekonomi akan tumbuh, stabil dan akan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. SDA yang melimpah itu akan dikelola oleh negara untuk rakyat. Dengan syariat, akan terwujud sistem pendidikan dan budaya yang akan membentuk SDM yang beriman dan bertakwa serta mampu menjawab tantangan kemajuan zaman. Dan dengan kekuatan khilafah, penjajahan baru dalam segala bentuknya bisa dihentikan dengan segera.

Bagaimana langkah praktisnya agar kedua hal itu terwujud? Mengingat sekularisme, demokrasi, kapitalisme dan isme lainnya telah meracuni bangsa ini.

Dengan dakwah politis (dakwah siyasiyah). Yakni dakwah yang digerakkan untuk terjadinya perubahan politik ke arah Islam berupa tegaknya kehidupan Islam, yakni menegakkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan khilafah.

Dakwah seperti ini diawali dengan pembinaan dan pengkaderan, dilanjutkan dengan interaksi dengan umat agar opini dan kesadaran umat tentang Islam terus meningkat dan berkembang. Pada puncaknya, didukung oleh ahlun nushrah (pihak pemegang kekuatan/militer), umat bergerak menuntut perubahan ke arah Islam, maka dengan izin Allah SWT tegaklah kehidupan Islam yang dicita-citakan. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 138, Nopember 2014
---

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Spirit 212, Spirit Persatuan Umat Islam Memperjuangkan Qur'an Dan Sunnah

Unduh BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam