Keadilan Islam Mengintegrasikan Papua

Organisasi Papua Merdeka terus meningkatkan eksistensinya. Jika dulu mereka bergerak di luar negeri, kini mereka berani terang-terangan membuka kantor di dalam negeri. Sayangnya, reaksi pemerintah tak memadai. Seberapa seriuskah OPM? Mengapa mereka begitu berani? Untuk mengungkapkannya, wartawan tabloid Media Umat mewawancarai Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman. Berikut Petikannya.

OPM telah membuka Kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Papua. Bagaimana Anda melihatnya?

Itu setidaknya mengindikasikan empat hal. Pertama, itu menunjukkan bahwa aksi separatisme Papua masih terus berlanjut dan makin nyata.

Kedua, tampaknya intelijen TNI dan pihak keamanan lagi-lagi kecolongan. Mestinya, upaya peresmian itu bisa diendus sebelum terjadi dan bisa dicegah. Lolosnya kejadian itu adalah buktinya.

Ketiga, dalam kejadian kembali terlihat sikap pemerintah yang lunak. Kegiatan itu jelas merupakan makar, tetapi pelakunya tidak ditindak tegas. Tindakan makar itu bahkan sudah nyata, tidak hanya terduga. Ini berbeda dengan kasus teroris, baru terduga saja, belum nyata, sudah dibunuh. Atau mungkin karena pelakunya bukan Muslim dan mendapat dukungan pihak luar?

Keempat, kejadian itu mengungkap masih lemah atau belum berhasilnya integrasi Papua.

Apakah Anda melihat mereka ini serius ingin merdeka?

Kejadian itu hanya bagian dari strategi umum pemisahan Papua. Secara umum strategi pemisahan Papua itu ada tiga: Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM. Dalam hal ini sudah banyak terjadi serangan dan penembakan. Korbannya juga sudah banyak, baik warga sipil maupun aparat TNI dan Polri.

Kedua, melalui jalur politik dengan jalan internasionalisasi isu Papua. Di antaranya dilakukan dengan membuka kantor organisasi separatis Papua di luar negeri. Dan peresmian kantor ULMWP di Wamena itu juga dimaksudkan sebagai bagian dari internasionalisasi isu Papua.

Apa 'amunisi' mereka untuk merdeka?

Pelanggaran HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua. Mereka juga terus menyuarakan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak sah.

Makanya, mereka punya strategi ketiga yakni, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalisasi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Apakah Anda melihat ada campur tangan gereja di balik upaya melepaskan Papua dari Indonesia?

Campur tangan gereja sangat kentara.

Indikasinya?

Hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 mengeluarkan pesan mendorong "Hak Menentukan Nasib Sendiri” orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi Aliansi Gereja-gereja Reformasi se-Dunia (World Alliance of Reformed Churches) tahun 2004. Juga ada beberapa tokoh gereja yang secara terang-terangan mendukung disintegrasi Papua dari indonesia.

Tentu hal itu tidak bisa diaggap enteng, sebab dari pengalaman disintegrasi Timor Timur, gereja bekerja sama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador untuk memuluskan disintegrasi.

Campur tangan asing?

Jelas. Paling tidak ada dua kelompok. Elemen diplomatik jaringan Inggris dan elemen diplomatik jaringan AS. Yang melibatkan elemen diplomatik jaringan inggris misainya, dibentuk ILWP (International Lawyer for West Papua) dan IPWP (International Parliament for West Papua). Keduanya bermarkas di Inggris dan diinisiasi serta dimotori oleh organisasi yang dipimpin oleh Beny Wenda, yaitu FWPC (Free West Papua Campaign).

Sedangkan elemen diplomatik jaringan AS, di antaranya adanya dukungan terhadap distintegrasi Papua oleh beberapa politisi AS bahkan senator atau mantan senator.

Benarkah asing ingin Papua lepas dari Indonesia?

Pada 1998 muncul rekomendasi dari Rand Corporation, lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Dephan AS Pentagon, bahwa Indonesia harus dibagi dalam 8 wilayah. Salah satu prioritas adalah memerdekakan Papua. Hal itu diungkap oleh Hendrajit dkk dalam buku Tangan-Tangan Amerika (Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia), terbitan Global Future Institute pada 2010. Rekomendasi skenario ”Balkanisasi" Indonesia yang dikeluarkan saat Bill Clinton berkuasa itu tampaknya dijalankan meski dengan detil proses yang dimodifikasi.

Apa yang diinginkan inggris dan Amerika dari Papua?

Bagi Inggris atau AS yang penting kepentingan imperialisme mereka terjamin. Jika itu lebih terjamin dengan Papua tetap jadi bagian Indonesia, maka mereka belum akan melepaskan Papua. Tapi Jika kepentingan mereka tidak lagi terjamin, maka mereka akan memicu disintegrasi Papua.

Kepentingan AS di antaranya tampak dengan eksistensi Freeport yang menyedot emas dan mineral berharga lainnya, sementara Inggris tampak dengan eksistensi British Petroleum yang menyedot minyak.

Mengapa gereja ada di belakang pemisahan diri ini?

Ada dua faktor. Pertama, gereja tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Barat. Kedua, tentu gereja ingin Papua sepenuhnya didominasi Kristen. Dan keinginan itu berulang kali tampak. Misalnya, dengan usulan adanya perda Injil, dan lainnya. Gereja beranggapan jika Papua lepas akan lebih mudah bagi gereja mendominasi dan mengkristenkan seluruh Papua. Berbeda jika Papua masih tetapi jadi bagian Indonesia. Dominasi kristen dan kristenisasi Papua mereka anggap akan lebih lambat.

Apakah sikap dan tindakan pemerintah selama ini sudah memadai dalam menangani masalah ini?

Tidak memadai sama sekali. Bahkan ketika ULMWP buka kantor di Wamena, pemerintah malah berusaha menutupinya dengan mengatakan tidak ada pembukaan kantor OPM. Pemerintah juga tidak bersikap tegas kepada negara Vanuatu dan Solomon. Malah seperti yang dikemukakan Menko Polhukam, ke depan pemerintah akan membuka hubungan dengan negara-negara Melanesia dan meningkatkan hubungan yang sudah ada. Para pelaku aksi makar itu juga tidak ditindak secara tegas.

Lantas bagaimana Islam memberikan solusi terkait masalah disintegrasi Papua ini?

Penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan melalui penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh.

Terkait perbedaan suku, ras, agama dan antar golongan di tengah masyarakat?

Islam akan mengintegrasikan atau melebur masyarakat menjadi satu kesatuan dengan integrasi ideologis berdasarkan ideologi Islam.

Sejarah penerapan Islam di bawah khilafah telah membuktikan bisa melebur dan mengintegrasikan semua warganya, dari warna kulit, suku, asal keturunan, ras, budaya, asal daerah, tempat kelahiran dan latar belakang yang berbeda. Semua dilebur dan diintegrasikan menjadi satu yakni masyarakat Islam.

Khilafah juga akan menyejahterakan seluruh rakyat dan menjunjung tinggi keadilan. Kesenjangan dan ketimpangan antar individu dan antar daerah akan segera bisa diatasi dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh itu.

Jadi intinya, penyelesaian masalah Papua, juga daerah lain sebab masalah itu secara relatif juga dialami daerah lain, adalah melalui penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh. Hanya dengan begitu, masalah masalah itu bisa diselesaikan dengan tuntas. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 169, Maret 2016

---