Dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menolak pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Ormas. Sebab, RUU itu dianggap telah keluar dari tujuan awal naskah akademiknya.
Read more »
Ratusan anggota Hizbut Tahrir DIY pagi ini menggelar aksi unjuk rasa di titik nol kilometer Yogyakarta. Massa yang sebelumnya melakukan long march dari Masjid Syuhada Kotabaru ini menyatakan menolak RUU Ormas.
Read more »
Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Syuhada Bahri membantah terlibat dalam forum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) pimpinan Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) yang mendukung asas Pancasila untuk ormas. “Saya tegaskan Dewan Dakwah tidak ikut LPOI dan tidak memberikan mandat kepada siapa pun untuk ikut itu,” tegasnya kepada mediaumat.com, Senin (25/3) melalui sambungan selular.
Read more »
Berikut tanggapan Majelis Mujahidin atas upaya digolkannya RUU Ormas menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, rilis disampaikan Majelis Mujahidin kepada redaksi arrahmah.com.
Read more »
Pimpinan Majelis Azzikra, Sentul, Bogor, Ustadz Arifin Ilham membantah terlibat dalam barisan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) pimpinan Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) yang mendukung asas Pancasila untuk ormas.
Read more »
Oleh : Fahrur rozi
Penulis dan Analis Politik
Dalam waktu dekat ini pemerintah bersama DPR berencana mengesahkan UU Organisasi kemasyarakat (UU Ormas) yang baru untuk mengganti UU No 8/1985. Di lain sisi, Sejumlah elemen masyarakat dengan tegas menentang rencana penerbitan undang-undang tersebut karena dinilai akan membangkitkan kembali otoritarianisme berupa pembredelan terhadap hak warga masyarakat untuk berkumpul dan berorganisasi.
Read more »Penulis dan Analis Politik
Dalam waktu dekat ini pemerintah bersama DPR berencana mengesahkan UU Organisasi kemasyarakat (UU Ormas) yang baru untuk mengganti UU No 8/1985. Di lain sisi, Sejumlah elemen masyarakat dengan tegas menentang rencana penerbitan undang-undang tersebut karena dinilai akan membangkitkan kembali otoritarianisme berupa pembredelan terhadap hak warga masyarakat untuk berkumpul dan berorganisasi.
Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib menyatakan RUU Organisasi Masyarakat harus ditolak. “Karena RUU Ormas mengancam umat Islam,” ungkapnya di sela-sela masyirah Tolak RUU Ormas,Jum’at (22/3) di depan gerbang DPR RI, Jakarta.
Read more »
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan umat harus mewaspadai RUU Ormas sebagai upaya bangkitnya rezim represif berkedok Pancasila. “Umat harus mewaspadai bangkitnya rezim represif ala orde baru yang berkedok ingin menerapkan Pancasila,” tegasnya kepadamediaumat.com, Sabtu (23/3) melalui pesan singkat.
Read more »
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat, berunjuk rasa di Bundara Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, menolak disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Ormas.
Read more »
Tindakan untuk mengendalikan gerak organisasi masyarakat (ormas) anarkis lewat RUU Ormas justru menuai penolakan. Sebanyak 96 ormas yang tergabung dalam Koalsi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia sepakat untuk menolak RUU yang akan disahkan DPR pada Maret mendatang.
Read more »
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas dianggap akan menjadi pintu pembuka kembalinya rezim refresif di zaman Orde Baru, maka sepatutnya RUU Ormas ini ditolak. Hal itu disampaikan, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto saat Konferensi Pers Ormas Islam bersama HTI menolak RUU Ormas.
Read more »
Tidak ada komentar:
Posting Komentar