Pemerintahan Jokowi
katanya menggelar operasi pasar sembako murah di 4.000 titik di seluruh
Indonesia, Ahad (12/6/2016). Hal ini dilakukan guna memangkas rantai pasok
distribusi pangan, sehingga membuat harga pangan menjadi lebih stabil.
Selain menjual paket
sembako murah, operasi pasar tersebut juga menjual cabai, bawang merah, dan
daging sapi dengan harga terjangkau. "Sekarang ini (di operasi pasar),
harga daging Rp75.000 per kg, cabai Rp18.000 per kg, beras Rp17.500 per kg. Ada
paket sembako lebih murah lagi Rp25.000, bawang di tingkat petani sudah ada
menyentuh Rp8.000. Ini harus kita angkat kembali," kata Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman di Pasar Cipete, Jakarta, Ahad (12/6/2016).
Menteri-menteri Jokowi
memang lagi bekerja keras, setelah mendapat titah dari sang Presiden untuk
menurunkan harga komoditas pangan nasional yang melambung tinggi tidak karuan.
Harga beras, telur, daging sapi, daging ayam, bawang, wortel, gula meroket. Harga
daging sapi sampai mencapai Rp130.000 per kg. Masyarakat sudah mulai berteriak.
Harga-harga kebutuhan
pokok dan pendukungnya memang lagi melejit naik. Tidak biasanya seperti
tahun-tahun sebelumnya, harga ini sudah naik jauh hari sebelum Hari Raya
Lebaran. Bahkan harga-harga sudah naik sebelum Ramadhan. Ini fakta yang aneh
karena permintaan masyarakat masih tergolong biasa-biasa saja artinya tidak
terjadi lonjakan permintaan.
Hingga pekan pertama
Juni 2016, proses operasi pasar dan kebijakan pemerintah tidak mampu mengerem
laju peningkatan harga. Terhitung sudah tiga kali Presiden Jokowi mengumpulkan
menteri yang terkait dengan harga kebutuhan pokok ini di Istana Negara. Lagi-lagi
mereka mendapat titah untuk menurunkan harga. Termasuk meminta agar para
menterinya ini bisa menurunkan harga daging sapi menjadi hanya Rp80.000 per kg.
Namun tanda-tanda
mereka menyerah sudah tampak. Mentan mengakui pemerintah tidak bisa cepat
mengatasi tingginya harga pangan dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Ia
beralasan, kemelut yang terjadi di sektor pangan telah terjadi sejak lama.
Tingginya harga pangan di tingkat pedagang saat ini akibat panjangnya rantai
pasok dan distribusi. ”Ini persoalan (pangan) sudah 70 tahun. Tidak bisa
selesai satu sampai dua bulan. Perlu kerja keras,” kata Andi.
Mentan membenarkan
adanya mafia pangan di Indonesia. Menurutnya, mereka melakukan praktik
pengaturan harga atau kartel. Sementara itu Indonesia memiliki berbagai
komoditas yang sebenarnya unggulan, di antaranya CPO, karet, pala dan beras.
Tapi justru harga minyak goreng mahal.
Listrik
Naik
Dalam situasi daya
beli masyarakat yang sangat rendah ini, pemerintah pun sudah siap-siap menambah
beban mereka. Rezim Jokowi akan memberi kado istimewa kepada pelanggan listrik
PLN. Terhitung mulai 1 Juli 2016 tarif listrik untuk golongan rumah tangga (R1)
900 VA akan naik sebesar 140 persen. Sekitar 18 juta pelanggan dari 22 juta
peIanggan 900 VA akan dikenakan tarif baru sebesar Rp1.400 per kWh, sebelumnya
Rp565 per kWh. Kenaikan itu sebagai bentuk pengurangan subisidi listrik 2016.
Pada 2016, pemerintah
menerapkan subsidi Iistrik dalam APBN sebesar Rp38,3 trilyun. Berkurangnya
subsidi tersebut membuat PLN melakukan penyesuaian tarif. Pelanggan 900VA
disasar karena merupakan pelanggan dengan jumlah terbanyak kedua yakni
22.858.323 pelanggan. Pendapatan PLN dari penjualan listrik ke pelanggan
golongan tersebut hingga Maret 2016 mencapai Rp4,99 trilyun.
Sebelumnya, rencana
kenaikan ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2016. Namun karena alasan
pendataan yang belum lengkap terhadap status rumah tangga para pelanggan 900
VA, apakah layak dapat subsidi atau tidak, rencana itu baru dilaksanakan 1
Juli. Kenapa pas lebaran?
Tambah
Utang Luar Negeri
Masyarakat pun
ditambahi beban baru yakni berupa utang luar negeri. Bank Indonesia (BI)
melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Maret
2016, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 315,98 milyar dolar AS atau
setara dengan Rp4.222 trilyun. Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya
atau Februari 2016 yang tercatat hanya USD 312,22 milyar dolar AS. Posisi utang
per Maret 2016 ini juga naik jika dibanding posisi akhir tahun lalu yang hanya
309,98 milyar dolar AS. Kendati begitu BI masih menganggap utang ini cukup
aman.
Utang memang tidak
berdampak langsung saat ini kepada masyarakat, namun bisa dipastikan itu akan
dibebankan kepada masyarakat di masa mendatang. Lagi pula utang itu tidak hanya
utang pokok saja yang harus dikembalikan tapi ditambah bunga utang. Bunga utang
ini pula yang saat ini membebani APBN karena cukup besar. Tahun lalu saja bunga
utang itu mencapai angka Rp155,1 trilyun rupiah.
Sayangnya, daya serap
anggaran dalam APBN 2016 justru rendah. Sudahlah banyak mengambil utang baru,
ternyata itu tidak banyak digunakan. Maka dapat dipastikan utang baru ini
membebani APBN karena menjadi anggaran yang tidak produktif. Sementara bunganya
terus bertambah.
Salah
Kelola
Pengamat ekonomi dari
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati
menilai rezim Jokowi salah dalam mengelola negara. Dalam hal kenaikan harga
kebutuhan pokok yang melejit, ia menilai pemerintah tak memiliki antisipasi.
Dalam hal penggunaan
utang luar negeri, ia menilai pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas.
”Utang itu tidak spesifik untuk apa. Bisa jadi bantuan langsung tunai (BLT) pun
diambil dari utang, karena semua uang sudah jadi satu kantong di dalam pengelolaan
uang negara. Ini yang semestinya ada reorientasi kebijakan pembiayaan,”
katanya.
Enny menyebut
pengelolaan uang negara saat ini menimbulkan ekonomi tekor. ”Keseimbangan
primer kita negatif. Jadi bila negara menambah utang tetapi keseimbangan
primernya negatif, itu sudah pasti salah kelola,” jelasnya. []
Impor
Rektor Asing
Dalam situasi dan
kondisi ekonomi yang karut marut seperti sekarang, pemerintah Jokowi
mewacanakan untuk merekrut orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri
(PTN). Wacana ini digulirkan untuk mengikuti negara lain yang menerapkan
kebijakan tersebut sehingga kampusnya berkelas dunia.
Wacana itu digulirkan
oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir.
Ia mengatakan, Presiden mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia itu mampu
bersaing di kelas dunia. Nasir mengungkapkan, Cina, Singapura dan Arab Saudi
memakai orang asing untuk menjadi rektor.
Menurutnya, diperlukan
banyak rapat konsultasi dengan Presiden untuk merealisasikan kebijakan ini.
Pihaknya sedang menyiapkan infrastruktur dan instrumen lain yang perkembangan
selanjutnya akan intensif dilaporkan ke Presiden.
Ia berpendapat sudah
saatnya Indonesia harus memikirkan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan
tinggi. Apalagi, sekarang Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA), sehingga harus bisa bersaing secara global. "Kita memang sudah mengarah
ke sana. Namun kapan ini dilakukan kami belum bisa memutuskan," jelasnya.
Namun sepertinya
rencana itu kandas. Setelah banyak kalangan menentangnya, Nasir akhirnya
membantah akan merekrut orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri
(PTN). Menurutnya, pihaknya menginginkan rektor yang memiliki pemikiran selevel
rektor asing. Ngeles. []
Sumber: Tabloid Media
Umat edisi 176, Juni-Juli 2016
---
Tidak ada komentar:
Posting Komentar